Beberapa anak muda bermain gim PUBG di satu warung kopi, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019). Kendati telah difatwakan haram, gim PUBG dan sejenisnya masih digandrungi anak muda di Serambi Makkah.
Beberapa anak muda bermain gim PUBG di satu warung kopi, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019). Kendati telah difatwakan haram, gim PUBG dan sejenisnya masih digandrungi anak muda di Serambi Makkah. Raudhatul Jumala / Beritagar.id
GIM VIDEO

Setelah PUBG kena stempel haram

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengharamkan gim PUBG. Anak muda Aceh tak sepenuhnya mengindahkan fatwa itu. Mereka terus bermain, meski ada rasa khawatir.

Ratusan muda-mudi berkumpul di Warung Kopi Taufik Syiah Kuala, Lamdingin, Banda Aceh. Mereka duduk dalam kelompok-kelompok kecil. Kebanyakan lelaki, hanya segelintir perempuan.

Sebagian dari muda-mudi itu asyik menekuri ponsel. Plus jemari yang lincah gesek usap layar ponsel. Sesekali, mereka saling melempar perintah, "Atas lagi, ada lawan" atau "Tembak-tembak, di jendela kiri".

Sore itu, 29 Juni 2019, lima komunitas gim berkumpul dalam acara Kenduri eSports Cloth, ajang silaturahmi sesama pemain gim daring.

Tak sekadar kumpul, main, dan makan, kenduri juga menghadirkan lokakarya hingga bincang-bincang seputar masa depan olahraga elektronik di Serambi Makkah.

Acara bincang-bincang membahas topik terhangat di kalangan pegiat dan pemain gim daring: fatwa haram gim PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya. Fatwa itu dirilis oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sepuluh hari sebelum kenduri.

Bagi sebagian pemain gim daring di Aceh, fatwa haram itu menempatkan mereka dalam "zona merah" -- istilah untuk area berbahaya dalam semesta PUBG.

Paling tidak itulah yang dirasakan Fakhrizal, panitia kenduri sekaligus Koordinator Ruang Game -- komunitas gim di Banda Aceh. Pria berusia 30 tahun itu mengeluh soal sejumlah acara komunitas yang bersemuka aral setelah fatwa haram dirilis.

Sebelum ada fatwa haram, kata Fakhrizal, Ruang Game berencana menyelenggarakan turnamen PUBG dari level kabupaten dan kota.

Konon turnamen itu terinspirasi keberhasilan putra Aceh jadi atlet eSports nasional. Misal, Ikhsan Lemon yang ikut laga ekshibisi Mobile Legends di Asian Games 2018.

Rencananya, dua tim terbaik dari masing-masing kabupaten dan kota akan dipertandingkan di tingkat provinsi. Kelak jawara level provinsi akan diikutsertakan kompetisi taraf nasional.

"Rencana turnamen belum terwujud, MPU sudah mengharamkan PUBG," keluh Fakhrizal.

Meski turnamen terancam batal, Fakhrizal enggan ambil posisi berseberangan dengan fatwa. Dia sekadar menyayangkan sikap ulama yang tak membuka ruang diskusi dengan para pemain PUBG. "Padahal gim punya manfaat. Misalnya, eSports," katanya.

Perkataan senada disampaikan Zia Riski, pentolan RMA alias Rainmakers, komunitas PUBG yang bermarkas di Riski Kupi, Lamteumen, Banda Aceh. RMA punya 25 anggota (usia 20-28 tahun), yang kerap ikut turnamen PUBG di Aceh dan Sumatra Utara.

"Saya melihat gim ini positif. Kalaupun ada mudaratnya, kenapa hanya gim yang kena fatwa haram? Banyak hal lain yang merusak generasi kita. Misalnya, narkoba, seks bebas, dan balap liar," kata Riski.

Riski menyarankan agar MPU Aceh melihat PUBG seperti balapan. Orang yang main "terlalu liar" di warung kopi bisa dibatasi. Sedangkan anggota komunitas yang berniat jadi atlet eSports diperbolehkan dengan syarat tertentu.

"Kalau turnamen pun enggak boleh. Kami hanya ada dua opsi, vakum atau pindah ke luar Aceh," kata pemuda yang juga menjabat sebagai pengurus bidang komunitas di Asosiasi eSports Indonesia (IeSPA) Aceh itu.

Sejumlah anak muda bermain gim PUBG sambil menongkrong di warung kopi di Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019).
Sejumlah anak muda bermain gim PUBG sambil menongkrong di warung kopi di Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019). | Raudhatul Jumala /Beritagar.id

Argumen para ulama

Ribut-ribut fatwa haram PUBG di Aceh bermula pada Rabu, 19 Juni 2019. Fatwa dimaklumatkan usai MPU menyelenggarakan Sidang Paripurna Ulama III tahun 2019.

"Dari hasil kajian kita selama tiga hari (17-19 Juni 2019) menyimpulkan bahwa bermain gim PUBG dan sejenisnya adalah haram," kata Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku H. Faisal Ali.

Sejauh ini, para jurnalis di Aceh belum pernah melihat lembaran (bentuk fisik) fatwa termaksud. Gambaran atas fatwa hanya terdengar dari lontaran-lontaran pengurus MPU -- terutama Teungku Faisal.

Paling tidak, dari perkataan para pengurus MPU, fatwa tersebut berisi tiga poin, yakni: Definisi gim; Hukum bermain gim dan alasan di balik fatwa haram; Serta rekomendasi MPU kepada pemerintah, pengelola tempat bermain gim, dan masyarakat.

Menurut MPU, fatwa dibutuhkan lantaran PUBG bisa menciptakan kebrutalan, mengubah perilaku, dan memicu perbuatan negatif.

Lembaga yang bertugas memberi nasihat serta pertimbangan kepada badan eksekutif dan legislatif di Aceh itu juga berharap agar pemerintah segera memblokir gim termaksud.

MPU pun merasa tak perlu berkonsultasi dengan para pemain gim guna merilis fatwa.

"Kita sudah datangkan ahli IT yang paham gim. Kita minta penjelasan: bagaimana gim ini, ada unsur kekerasan atau tidak? Penjelasan itu kita tanya lagi sama ahli psikologi," kata Teungku Faisal, Selasa, 2 Juli 2019.

Teungku Faisal juga tak ingin ada pengecualian dalam fatwa, termasuk untuk para peminat eSports. Dia mengaku telah menjelaskan perkara itu dalam pertemuan dengan pengurus IeSPA Aceh pada Senin, 1 Juli 2019.

"Dalam pertemuan sudah kami jelaskan bagaimana dasar hukum fatwa haram, kajian, dan perumusan. Kesimpulan dari itu semua baru kita ambil keputusan haram. Karena lebih banyak mudarat daripada baiknya," ujarnya.

Beberapa anak muda meriung sambil bermain gim daring di satu warung kopi, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019). Pemandangan macam ini bisa dengan mudah terlihat bila menyinggahi
Beberapa anak muda meriung sambil bermain gim daring di satu warung kopi, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (4/7/2019). Pemandangan macam ini bisa dengan mudah terlihat bila menyinggahi | Raudhatul Jumala /Beritagar.id

Fatwa haram di Aceh menambah deretan kontroversi PUBG.

Sebelumnya, pada Maret 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tengah melakukan kajian atas gim tersebut. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa PUBG berstatus permainan "18+".

Sejauh ini, gim buatan Bluehole (pengembang Korea Selatan) itu berstatus terlarang di beberapa negara, misal India (negara bagian Gujarat), Irak, dan Yordania.

Di Nepal, larangan serupa gugur setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah tak boleh mengganggu kebebasan individu tanpa dalil nan matang.

Tiongkok juga melarang gim yang baru berusia dua tahun itu. Sebagai gantinya Tencent -- pemegang lisensi di Tiongkok -- merilis Game for Peace yang telah meminimalisir darah dan sadisme. Konon Tencent juga kesulitan merilis PUBG lantaran tidak beroleh izin monetisasi.

Sebagai gim, PUBG masuk genre Battle Royale, yang memadukan unsur kemampuan bertahan hidup, eksplorasi, dan pertarungan. Penyintas terakhir menjadi pemenang.

Sepintas plotnya serupa novel dan film laris, The Hunger Games. Alkisah seratus pemain dikumpulkan lalu diangkut ke satu pulau dengan perlengkapan seadanya. Mereka lantas dipaksa mencari alat dan senjata, berpacu dengan waktu, serta saling menghabisi.

Model itulah yang jadi pangkal pelarangan di sejumlah negara. Argumennya lebih kurang seragam. Gim yang dimainkan lebih dari 360 juta orang itu dianggap adiktif dan sarat kekerasan.

Di Aceh, pandangan moderat terdengar dari Lely Safrina, psikolog Universitas Syiah Kuala. Bermain gim untuk olahraga elektronik, kata Lely, tidak serta merta berdampak buruk pada mental.

Meski begitu, bermain gim berlebihan bisa membuat adiksi. Kata Lely, permainan penuh tantangan merangsang pelepasan dopamin di otak dan membuat pemainnya senang. Masalahnya, pelepasan dopamin punya batas toleransi yang terus bertambah.

"Dosisnya minta tambah terus. Kalau enggak main, efeknya bisa marah-marah. Kalau misalnya dia bermain gim tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, enggak apa-apa," ujar Lely, saat mengobrol dengan Beritagar.id, Selasa, 2 Juli 2019.

Kontroversi gim daring PUBG. Gim keluaran pengembang Bluehole asal Korea Selatan itu dianggap menyebabkan kecanduan dan sarat kekerasan. Di sisi lain, gim ini punya pamor sebagai olahraga elektronik populer.
Kontroversi gim daring PUBG. Gim keluaran pengembang Bluehole asal Korea Selatan itu dianggap menyebabkan kecanduan dan sarat kekerasan. Di sisi lain, gim ini punya pamor sebagai olahraga elektronik populer. | Danil Aufa /Beritagar.id

Fatwa tanpa qanun

Sejak medio 2018, PUBG mewabah di Aceh. Mula-mula wabah itu muncul di Banda Aceh, ibu kota provinsi. Lalu perlahan menyebar ke daerah tingkat dua lainnya.

Hingga kini, bila Anda menyinggahi warung kopi di Banda Aceh, terlihat satu-dua orang atau kerumunan yang asyik bermain PUBG. Bermodal secangkir kopi dan fasilitas Wi-Fi, tua-muda larut dalam permainan hingga berbilang jam.

Komunitas-komunitas ikut menjamur. IeSPA Provinsi Aceh mencatat sedikitnya ada 15 komunitas PUBG di Banda Aceh. Kelompok-kelompok itu kerap menjadikan warung kopi sebagai markas mereka.

Wabah itu juga memicu hadirnya pelbagai turnamen. Kira-kira setahun terakhir, nyaris saban bulan ada kompetisi skala lokal. Puluhan tim ikut serta tiap kali kompetisi digelar.

Kini fatwa haram memaksa sebagian pegiat turnamen lebih hati-hati.

Di Sigli, Kabupaten Pidie -- sekitar 115 kilometer dari Banda Aceh -- satu turnamen PUBG terpaksa mundur. Semula, acara bakal berlangsung pada 6-7 Juli 2019, di 88 Café, Sigli.

Belakangan, panitia menunda acara sambil menunggu riuh fatwa haram PUBG mereda. Padahal, sebelum penundaan, kompetisi berhadiah total Rp20 juta itu sudah menggaet 40 tim peserta.

"Setelah ramai pemberitaan media, Polisi Pamong Praja datang dan menanyakan soal turnamen. Kami bilang, kalau tidak ada qanun yang mengatur sanksi, turnamen tetap jalan," kata Firdaus, salah seorang panitia turnamen, Jumat, 28 Juni 2019.

Di Batoh, Banda Aceh, kejuaraan serupa tetap berlangsung meski harus diam-diam. Waktu penyelenggaraan juga sempat bergeser -- dari 28 Juni jadi 1 Juli 2019.

Konon panitia sengaja tak gembar-gembor soal acara itu demi menghindari razia polisi pamong praja. Beritagar.id mengantongi rekaman video yang menunjukkan suasana turnamen tersebut.

Peristiwa di Batoh jadi pegangan bagi Firdaus guna bernegosiasi dengan Polisi Pamong Praja Kota Sigli.

"Di Banda Aceh, yang ibu kota provinsi, sukses bikin turnamen dan enggak dirazia, kenapa kami yang di kabupaten mau dirazia. Kami akan tetap bikin," ucap pemuda yang sudah delapan kali menyelenggarakan turnamen PUBG itu.

Adapun fatwa haram PUBG tak serta merta jadi landasan hukum untuk melakukan penindakan dan memberikan sanksi -- hukum cambuk, misalnya.

MPU beranggapan bahwa fatwa ini masih perlu disosialisasikan. "Kita harus melakukan upaya-upaya persuasif kepada masyarakat kita, bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan untuk memberikan penjelasan," kata Teungku Faisal.

Ihwal sanksi, sebagai tindak lanjut fatwa, bakal diatur dalam qanun. Bola kini berada di Pemerintah Aceh selaku pihak yang berwenang membuat qanun.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terkesan tak ingin buru-buru mengakomodir fatwa dalam qanun. Meski demikian, Nova menegaskan fatwa harus dilaksanakan.

"Kalau fatwa itu sudah otomatis (dilaksanakan), tanpa menunggu qanun," kata Nova, Jumat, 28 Juni 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR