Ilustrasi: Kusni (80) menunjukkan Jari yang telah tercelup tintas seusai menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2019 TPU Karet Bivak, Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Ilustrasi: Kusni (80) menunjukkan Jari yang telah tercelup tintas seusai menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2019 TPU Karet Bivak, Jakarta, Rabu (17/4/2019). Wahyu Putro A / Antara Foto
PEMILU 2019

Suara rakyat kecil bagi pemimpin terpilih

Tak ada permintaan mewah dari rakyat kecil kepada Presiden Indonesia 2019-2024. Mereka hanya ingin ekonomi membaik dan lapangan pekerjaan terbuka lebar.

Rasa syukur itu tak henti-hentinya diucapkan Supriyati. Setidaknya, dalam waktu bersamaan, wanita berusia 60 tahun itu melafalkan tiga kali alhamdulillah. "Ya, semoga Indonesia bisa lebih baik lagi," katanya, Rabu (17/4/2019).

Harapan tersebut tak lepas dari prediksi kemenangan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pemilihan Presiden Indonesia periode 2019-2024.

Sejumlah lembaga survei memperkirakan, pasangan petahana menang di angka sekitar 54 persen. Sedang Prabowo-Sandi, hanya meraup sekira 45 persen suara.

Sejak jauh-jauh hari, Supriyati memang sudah memantapkan pilihannya kepada pasangan nomor urut 01 tersebut. Supriyati pun menyambut cukup antusias Pemilihan Presiden 2019 ini.

Supriyati merupakan pemilih yang pertama kali mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 366, di gang Gudang Arang, Pendongkelan Baru, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Setelah mencoblos, ia kembali beraktivitas seperti biasa: menjaga warung kelontongnya. "Saya memilih (Jokowi-Amin) karena lima tahun terakhir sudah bagus," ujar Supriyati memberi alasan.

Meski demikian, bukan berarti Jokowi selalu sempurna di matanya. Ada hal yang harus dperbaiki Jokowi bila ia benar-benar terpilih kembali. Yakni, soal memperluas lapangan pekerjaan.

Ibu dari dua anak tersebut berharap, anak-anaknya dapat mendapatkan pekerjaan layak di Indonesia. "Anak saya dua-duanya sudah lulus kuliah," katanya kepada Beritagar.id, Rabu (17/4/2019).

Permintaan tersebut bisa dimaklumi. Musababnya, menggantungkan ekonomi dari berjualan di warung kelontongnya tak mampu menutupi biaya hidup yang semakin mahal dari hari ke hari.

Dalam sebulan, pendapatannya sekitar Rp6-7 juta. Itu pun jumlah kotor, belum disisihkan untuk belanja keperluan warung dan bulanan rumahnya. "Saya mah orang kecil. Cuma bisa berharap," kata wanita asal Purwodadi, Jawa Tengah, itu.

Kehidupan Supriyati mungkin jauh lebih baik dibanding tetangganya yang hanya beda satu rumah, Hartoyo. Nama terakhir ini harus banting tulang untuk menafkahi keluarganya, seorang istri dan empat orang anak.

Dengan penghasilannya sekitar Rp3,5 juta tiap bulan, berat bagi Hartoyo untuk membiayai keluarganya. Pasalnya, kini tinggal dua anaknya yang masih bekerja, sedang dua lainnya belum lama keluar.

"Yang satu, anak saya hanya menjadi satpam sama seperti saya. Yang satu lagi, bikin katering kecil-kecilan," ucap Hartoyo yang memilih Jokowi-Maaruf pada Pemilu kali ini. "Nggak cukup untuk biaya bulanan. Kontrakan saya saja, Rp20 juta per tahun."

Perbaikan gaji pekerja dan pembukaan lapangan kerja inilah, yang disebut Hartoyo, sebagai pekerjaan rumah Jokowi bila benar-benar terpilih kembali. "Ini PR besar pak Jokowi bila terpilih kembali," katanya.

Suasana pencoblosan di TPS 366, di gang Gudang Arang, Pendongkelan Baru, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019) siang.
Suasana pencoblosan di TPS 366, di gang Gudang Arang, Pendongkelan Baru, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019) siang. | Andya Dhyaksa /Beritagar.id

Berjarak tak kurang dari 10 kilometer dari Kapuk ke arah barat laut, nasib serupa dialami Iwan. Pria berusia 70 tahun tersebut merupakan warga Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara. Ia merasa, pemimpin Indonesia harus diganti.

"Saya memilih Prabowo, dong," kata Iwan, yang sudah menetap di Jakarta sejak tahun 1967, sambil menghisap sebatang rokok. Iwan tak menyebutkan alasan khusus mengapa Presiden Indonesia harus diganti.

Namun, jika melihat kondisi lingkungannya, bisa ditebak alasan utamanya adalah soal ekonomi. Lingkungan tempat Iwan tinggal, jauh dari kata layak.

Rumahnya bersemuka dengan tumpukan sampah plastik. Banjir pun seolah jadi menu rutin bagi warga Penjaringan saban hujan atau air laut tengah pasang. "Saluran airnya nggak ada di sini," kata Iwan.

Iwan tak keberatan tinggal dengan kondisi seperti itu. Namun, yang ia harapkan adalah kehadiran pemerintah di sana. Alih-alih mengemukakan keluh kesah, Iwan mengatakan, pemerintah pusat justru belum pernah sekali pun datang ke daerah tersebut.

Padahal, jarak antara tempat tinggalnya dengan pusat pemerintahan di wilayah jalan Medan Merdeka, tak lebih dari 7 kilometer. "Jokowi nggak pernah ke sini," katanya.

Supriyati, Hartoyo, dan Iwan adalah gambaran bagaimana "rakyat kecil" berharap ada perbaikan dalam hidup kepada pemimpin mereka. Ketiganya tidak mengerti seberapa banyak devisa negara atau perhitungan ekspor-impor yang jelimet.

Permintaan mereka sederhana, meski sulit bagi siapa pun pemimpin terpilih nanti untuk menjalankannya: perbaikan ekonomi bagi rakyat kecil.

Kelurahan Kapuk dan Penjaringan merupakan daerah yang menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kapuk dianggap sebagai wilayah terpadat penduduknya dari 267 kelurahan yang ada di Ibu Kota.

Menurut pendataan potensi desa (Podes) BPS 2018, di Kapuk terdapat 51.694 orang tinggal di permukiman kumuh dengan jumlah bangunan sebanyak 2.635 unit.

Jumlah bangunan kumuh yang lebih besar terjadi di Penjaringan. Terdapat 8.946 unit bangunan di permukiman kumuh di kelurahan tersebut yang dihuni oleh 36.865 jiwa.

Soal kemiskinan, sebenarnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bukan hanya berpangku tangan selama menjabat 4,5 tahun terakhir. Untuk mengatasi itu, misalnya, pemerintah telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi, demi menekan harga berbagai kebutuhan.

Pun dengan peningkatan anggaran perlindungan sosial yang berwujud Program Keluarga Harapan, Rastra (bantuan pangan nontunai), dan lain-lain, yang meningkat 16,82 persen dalam 4 tahun terakhir.

Bila pada 2015 anggarannya Rp249,7 triliun, tahun lalu menjadi Rp291,7 triliun.

Hasilnya adalah, tingkat kemiskinan di Indonesia berangsur-angsur menurun sejak triwulan 2015 hingga kini. Bila pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin berada di angka 28,59 juta jiwa (11,22 persen), per September 2018 menjadi 25,67 juta jiwa (9,66 persen).

Angka persentase satu digit ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia sejak era reformasi.

Masalahnya, meski secara nasional angka kemiskinan menurun, ketimpangan ekonomi (gini ratio) masih terus ada. Per September 2018, ketimpangan tercatat 0,38 di tingkat nasional. Ketimpangan makin terasa di perkotaan (0,39) dibanding perdesaan (0,31).

Dan, hal ini menjadi catatan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, persoalannya bukanlah soal satu atau dua digit persentase angka penurunan angka kemiskinan.

Persoalan yang sebenarnya adalah, seberapa cepat penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi. "Kalau cuma kisaran 1 persen penurunan kemiskinan dalam empat tahun terakhir, itu tidak cukup," katanya kepada Beritagar.id.

Bhima pun menyindir pemerintahan Jokowi-JK soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN, pada 2019, tingkat kemiskinan sudah berada di kisaran angka 5-6 persen.

"Jadi, apakah penurunan tingkat kemiskinan sudah membahagiakan? Bagi saya sih belum ya," ucap Bhima.

Tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang harus dihadapi pemerintah di masa depan, menurut Bhima, semakin berat. Dari luar, setelah Amerika Serikat menyatakan perang dagang dengan Tiongkok, kini sasaran selanjutnya adalah Uni Eropa.

Dan, Indonesia bukan tidak mungkin menjadi sasaran Negeri Paman Sam selanjutnya. "Indonesia merupakan salah satu dari 16 negara yang menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan AS," katanya.

Sedangkan untuk dalam negeri, Bhima cukup mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas harga pangan nasional. Sayangnya, kondisi ini tercipta bukan dari kemandirian bangsa, alias masih bergantung pada impor.

"Pendapatan petani di bidang perkebunan kini tak menggembirakan, sebab harga berbagai komiditi seperti sawit dan karet dunia saat ini tengah jatuh," ucapnya.

Kondisi ini belum termasuk dari investasi yang pada 2018 turun 8,8 persen dibanding tahun sebelumnya, year on year. "Jadi, pemerintah harus menjaga kondisi makro ekonomi dengan menjaga meningkatkan kinerja ekspor dan investasi," katanya.

Mungkin, bila ditanyakan kepada Supriyati, Hartoyo, atau Iwan soal analisa Bhima tadi, mereka tak akan mengerti. Seperti kata Supriyati, sebagai rakyat kecil, dirinya hanya berharap pemerintah mampu mewujudkan permintaannya.

Suasana pencoblosan di TPS 233 Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (17/4/2019) siang.
Suasana pencoblosan di TPS 233 Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (17/4/2019) siang. | Fernando Avi Arrachman /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR