Seorang warga mengarungi Sungai Kahiyan dengan kelotok di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya.
Seorang warga mengarungi Sungai Kahiyan dengan kelotok di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya. Wisnu Agung Prasetyo / Beritagar.id
PEMINDAHAN IBU KOTA

Uji kelayakan calon ibu kota baru

Posisi menentukan prestasi, tidak terlalu timur atau barat, selatan atau utara. Pas di tengah-tengah Nusantara.

Wacana pemindahan ibu kota ke luar Jawa dimatangkan. Kajian wilayah, jumlah penduduk, kerangka waktu, hingga estimasi anggaran yang dibutuhkan telah disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Pilihan lokasi merujuk ke empat provinsi; tiga di antaranya ada di Pulau Kalimantan dan satu lainnya di Pulau Sulawesi. Posisi menentukan prestasi, tidak terlalu timur atau barat, selatan atau utara. Pas di tengah-tengah Nusantara.

Jawaranya belum diumumkan. Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro meminta publik bersabar hingga akhir tahun, sampai seluruh kajian resmi difinalkan.

"Sampai berbusa-busa kalian tanya, saya tetap tidak akan bilang," kata Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Selain tak ingin memancing kemunculan makelar tanah, Pemerintah Pusat juga berupaya menekan ruang kompetisi yang muncul antar-pemerintah daerah.

Persis satu pekan setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghidupkan kembali wacana pemindahan ibu kota (Senin, 29/4/2019), empat gubernur berkumpul di Jakarta membawa materi lengkap tentang potensi terbaik yang ada di daerah mereka.

Keempatnya; masing-masing adalah Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Yusliando untuk perwakilan dari Kalimantan Timur, dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar; mengklaim wilayah mereka memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru.

Setidaknya ada tujuh kriteria yang dipatok Kementerian Bappenas. Lokasi strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN perkebunan, aman dari potensi bencana alam, tersedia sumber daya air, potensi konflik sosialnya rendah, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, dan dekat dengan kota existing yang sudah berkembang.

Untuk syarat terakhir, kriteria itu didukung dengan keberadaan bandara, infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga jaringan komunikasi yang memadai.

Para keempat kepala daerah dan perwakilannya itu boleh mengklaim wilayah mereka memenuhi semua persyaratan yang dipasang.

Namun, rangkuman data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang diolah Beritagar.id menunjukkan hal lain.

  • Air isi ulang di Kalimantan Tengah

Ada tiga kabupaten/kota yang "dijual" Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran untuk jadi kandidat ibu kota: Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Total lahan kosong di masing-masing wilayah tersebut adalah 66.000 hektare, 120.000 hektare, dan 121.000 hektare. Kalau lahan itu masih kurang, Sugianto dengan percaya diri menyatakan siap menambahkan sekitar 250.000 hektare lagi di daerah penyangga calon ibu kota.

Sugianto menjamin seluruh lahan itu memiliki sumber air bersih yang layak. Sebab, wilayah Kalteng memiliki 11 daerah aliran sungai (DAS) dengan ratusan sungai kecil yang mengalir. Garis pantai sepanjang 750 kilometer juga membentang di bagian selatan Kalteng.

Sayangnya klaim itu tak sejalan dengan data BPS. Sekitar 69,27 persen rumah tangga di Palangka Raya tercatat mengonsumsi air isi ulang, diikuti 32,82 persen di Katingan, dan 39,85 persen lainnya di Gunung Mas.

Bahkan di Gunung Mas ada sekitar 30,56 persen rumah tangga yang masih memanfaatkan air hujan untuk konsumsi sehari-hari.

Mengapa begitu? Kalteng memiliki potensi daerah rawa mencapai 595.263 hektare dan lahan gambut seluas 3,1 juta hektare.

Kondisi ini membuat aliran sungai maupun kondisi air di sekitaran lahan gambut menjadi kecoklatan hingga kehitaman. Salah satu cara agar air layak dikonsumsi adalah dengan penyaringan. Namun proses itu membutuhkan teknologi terbaik dan modal yang tak sedikit.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih melakukan beragam cara untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi air bersih di provinsi ini. Swasta pun ikut terlibat. Salah satunya anak usaha PT Adaro Energy Tbk, PT Adaro Tirta Mandiri, yang berinvestasi hingga Rp58 miliar pada tahun lalu untuk program serupa.

Lamun demikian, keluhan kualitas air yang tak layak konsumsi masih terus terdengar.

  • Potensi konflik di Kalimantan Timur

Perlu diakui, Kalimantan Timur (Kaltim) punya potensi ekonomi yang lebih “subur” dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Sejumlah proyek besar seperti perminyakan, batu bara, hingga kelapa sawit, ada di situ. Kota Balikpapan pun jadi yang pertama memiliki Pelabuhan Logistik Berikat (PLB) sebagai hub penimbunan barang ekspor impor yang semula dilakukan di luar negeri.

Tapi di balik kesuburan itu, Kaltim juga menyimpan potensi konflik sosial yang tinggi dibandingkan dengan tiga provinsi pesaing lainnya.

Dari empat kabupaten/kota di Kaltim yang masuk bursa calon ibu kota, Samarinda adalah kota dengan potensi konflik tertinggi. Pada 2015, jumlah konflik—baik politik, sosial, dan kriminalitas di ruang publik—di kota ini terjadi sebanyak 107 kali. Sementara potensi tertinggi keduanya ada di Balikpapan.

Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di lima kabupaten/kota di Kalimantan Timur—termasuk Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara—menunjukkan empat konflik yang paling sering terjadi dilatari masalah SARA, status kepemilikan tanah, perizinan, hingga masalah sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.

Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Henny Warsilah menekankan, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur sosial sebelum memutuskan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.

Bila menggunakan paradigma pembangunan inklusif, maka ada empat variabel yang dapat digunakan untuk meningkatkan SDM masyarakat lokal. Pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.

Kedua, aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya alam. Ketiga, perlindungan terhadap hutan adat demi memberi jaminan pembangunan kota tak berdampak pada kelestarian alam. Keempat, pemenuhan aspek demokrasi.

Grafik perbandingan kelayakan kriteria empat calon ibu kota.
Grafik perbandingan kelayakan kriteria empat calon ibu kota. | Teks dan olah data: Aghnia Adzkia, Tasya Simatupang, Nur Cholis /Desain: Danil Aufa
  • Karhutla di Kalimantan Selatan

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengakui bahwa Kalimantan adalah kandidat paling aman jika merujuk pada kriteria kerawanan bencana.

“Dari tahun 1960 sampai sekarang, wilayah yang paling aman bencana ya di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat,” katanya, Jumat (10/5/2019).

Tapi ada satu catatan penting darinya, pemerintah tetap harus memperhatikan potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ketiga provinsi ini.

Data BNPB menunjukkan, dari tiga provinsi teraman bencana itu, Kalimantan Selatan memiliki potensi karhutla tertinggi. Sepanjang 2018 sampai April 2019, kejadian karhutla di Kota Banjarbaru—calon ibu kota yang ditawarkan—mencapai 14 kali.

Pihaknya menekankan, tata ruang dan pembangunan infrastruktur apapun bakal menimbulkan risiko baru terhadap lingkungan hidup. Apalagi, wilayah di Indonesia secara keseluruhan memiliki peta risiko tinggi dan sedang terhadap bencana.

Maka, penyusunan tata ruang yang baik harus jadi prioritas utama dalam membangun.

  • Daya dukung infrastruktur Sulawesi Barat

Sulawesi Barat (Sulbar) cukup percaya diri menawarkan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar sebagai dua kandidat calon ibu kota.

Total lahan kosong yang dijanjikan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar adalah 500.000 hektare.

Klaim lahan ini sempat dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sulbar, kata Basuki, memang unggul dari sisi letak geografis karena masih masuk wilayah tengah Indonesia.

Hanya saja dalam catatan PUPR, Sulbar tak lagi memiliki ketersediaan lahan kosong hingga mencapai luasan yang dijanjikan Ali Baal. "Mungkin 300.000 hektare pun tak ada," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Selain lahan, satu kriteria lain yang belum dapat dipenuhi Sulbar adalah dekat dengan kota existing yang sudah berkembang.

Untuk infrastruktur jalan, nyaris 63,80 persen kondisi jalan di Mamuju rusak. Sementara, 67,38 persen jalan di Polewali Mandar belum teraspal.

Produktivitas Pelabuhan Belang-Belang pun terhambat karena akses jalannya belum dibangun. Begitu pula dengan akses jalan menuju Bandara Tampa Padang.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp303,4 miliar untuk 20 paket pembangunan infrastruktur di Sulbar. Sayangnya, tidak ada jaminan bahwa anggaran tersebut bisa cepat terserap dan menciptakan satu wilayah fungsional yang dibutuhkan.

Perjalanan panjang politik

Di mana pun pilihannya nanti, Menteri Bambang Brodjonegoro menargetkan seluruh proses pemindahan ibu kota bisa rampung pada 2024 atau dalam satu kali masa pemerintahan.

Tahun ini, seluruh kajian berikut produk hukum yang dibutuhkan harus rampung. Sebab, pada 2020-2021 sudah dimulai proses penyiapan tanah berikut memastikan status tanah terutama dari Kementerian ATR/BPN, untuk menyiapkan infrastruktur dasar.

Lalu pada 2022-2024, konstruksi riil dikejar, terutama untuk pusat pemerintahan dan kawasan pendukung seperti perumahan dan komersial. Sehingga minimal, pada tahun 2024 sudah ada aktivitas meski belum semuanya pindah ke lokasi baru.

"Kalau meleset (kerangka pengerjaan), maka kami targetkan paling lambat satu tahun setelahnya terkejar," tukas Bambang.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga menuturkan, pemindahan ibu kota sejatinya bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesamaan pandangan politik semua partai.

"Lima tahun belum secara teknis membangun fisik. Total pembangunan mungkin bisa sampai 20 tahun. Sedangkan periode pemerintah sekarang, kalau terpilih lagi, hanya lima tahun," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR