Ilustrasi perceraian dalam sebuah keluarga.
Ilustrasi perceraian dalam sebuah keluarga. Gerd Altmann / Pixabay
KEPENDUDUKAN

Hikayat perceraian, dari reuni hingga kekerasan

Jumlah perceraian di Indonesia meningkat dalam lima tahun terakhir. Gugatan perceraian didominasi oleh perempuan. Budaya patriarki dinilai jadi penyebab.

Petaka rumah tangga itu bermula dari reuni lebaran tujuh tahun silam. Saat itu, rumah tangga Bambang dan Wati (keduanya nama samaran) masih sejuk sepoi-sepoi. Gara-gara reuni, rumah tangga mereka jadi panas badai.

Reuni SMP di Yogyakarta itu, membawa Bambang bertemu dengan mantan pacarnya. Sebut saja mantan ini dengan nama Susi. Pertemuan keduanya awalnya wajar-wajar saja. Sebab keduanya sama-sama sudah menikah.

Dari berbagi cerita muncul letupan yang memicu jadi angin ribut. Susi ternyata sudah menjanda. Seperti lem yang kembali basah, mereka pelan-pelan lekat kembali. Hari-hari kerap mereka habiskan berdua. Bambang, yang sudah punya dua anak dari Wati, tentu bersiasat bagaimana agar bisa keluar bersama Susi.

Tapi Wati juga mulai curiga, perlahan ia mencium gelagat suaminya yang jauh dari biasa. Mulai dari suka mengunci ponselnya, gemar memakai wangi-wangian, hingga menutup rapat-rapat aktivitasnya.

Belakangan Bambang dan Susi bukan cuma reuni, mereka juga menghendaki reunifikasi alias menikah. Bambang ingin berpoligami. "Saya emoh dipoligami, walau dia berjanji tetap menafkahi dan memperhatikan kami," kata Wati, perempuan 44 tahun itu, Kamis pekan lalu. Wati tak menolak hanya dengan kata-kata, ia mengancam dan pulang ke rumah orang tuanya.

Bambang sempat membujuk Wati untuk kembali. Wati luluh dan mau hidup bersama lagi, mengingat dua putri mereka. Tapi persatuan itu tak lama, mereka bertengkar lagi. Wati kembali lagi ke rumah orang tuanya. Sebab, Bambang kumat dan tetap menjalin hubungan dengan Susi.

Pada akhir 2013, Wati mantap resmi mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasangan itu akhirnya resmi berpisah pada 2014, setelah 11 tahun berumah tangga. Perpisahan mereka tanpa disertai kejelasan hak asuh anak dan pembagian gono-gini (harta bersama). "Yang penting kini saya sudah bebas dan mandiri," ujar Wati.

Lima pernikahan, satu perceraian

Konon, pernikahan itu seperti WC Umum. Yang di luar tak sabar ingin masuk, sedangkan yang di dalam ingin segera tuntas. Sepanjang 2014-2017, perbandingan perceraian dan pernikahan mencapai satu banding lima. Dalam setahun ada sekitar dua juta pernikahan yang digelar. Di sisi lain, di tahun yang sama, ada sekitar empat ratus ribu pasangan yang juga memutuskan berpisah.

Angka kasusnya bisa jadi lebih besar. Sebab, tak semua pengajuan perceraian disetujui oleh Pengadilan Agama. Lembaga peradilan mengedepankan mediasi agar suami istri yang berselisih berpikir ulang. Apalagi jika pasangan sudah memiliki anak. Sebagian gugatan atau talak itu gugur. Ada yang rujuk, dicabut pengajuan perceraiannya, atau malah batal bercerai.

Dalam kasus Bambang dan Wati, jalan rujuk tak bisa ditempuh. Di depan majelis hakim, Wati menyodorkan bukti-bukti kekerasan psikis dan fisik. Mulai dari kata-kata kasar, hingga bekas luka karena kekerasan. Maka gugatan perceraiannya dikabulkan.

Bambang dan Wati adalah satu dari 361,4 ribu pasangan yang berpisah tahun 2014. Tahun lalu, muncul 419 ribu duda dan janda baru karena perceraian.

Kebanyakan perceraian itu diajukan oleh pihak istri alias cerai gugat, porsinya antara 70 persen hingga 73 persen. Trennya makin naik.

Pada 2014 mencapai 254 ribu atau 70,5 persen. Setahun kemudian turun jadi 253 ribu, tapi porsinya naik jadi 71,7 persen. Pada 2016 istri yang menggugat cerai dan dikabulkan mencapai 263 ribu atau sebesar 72,1 persen. Tahun 2017, istri yang memisahkan diri dari suaminya mencapai 276 ribu atau 72,6 ribu. Tahun lalu, porsinya naik menjadi 73,4 persen, alias jumlahnya tembus 307 ribu.

Sebab mereka berpisah beragam. Bisa karena kekerasan, cekcok, atau motif ekonomi. Cekcok bisa menjadi alasan bercerai. Peraturan membuka ketidakcocokan menjadi dalih perceraian.

Dalam huruf f pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan...(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab-sebab lain juga bisa menjadi alasan. Misalnya, salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi. Bisa juga karena salah satu pihak suka menganiaya alias kekerasan dalam rumah tangga. Atau menelantarkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin (kekerasan ekonomi).

Kekerasan dan budaya patriarki

Wakil Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap (Komnas) Perempuan, Budi Wahyuni menjelaskan, ada empat macam kekerasan dalam rumah tangga ada empat jenis: kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2018 Komnas Perempuan menulis, sepanjang tahun itu ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Wahyuni, jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini hanya pucuk gunung es, sebab tak semua dilaporkan. Kejadian yang sebenarnya lebih banyak.

Sebagian besar data kekerasan itu bersumber dari Badan Peradilan Agama, porsinya mencapai 392.610 kasus alias 96,6 persen. Artinya, kekerasan ini berlanjut ke pengadilan agama. "Nah, umumnya kekerasan ini diselesaikan dengan gugatan cerai. Padahal kekerasan bisa digugat pidana" ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).

Namun proses hukum pidana yang berbelit, kata Wahyuni, membuat korban kekerasan enggan menggugat secara pidana. Mereka memprioritaskan agar segera bisa lepas dari pasangannya dan bebas dari kekerasan. "Ini kenapa angka perceraian meningkat," ujarnya.

Wati contohnya. Ia merasa kekerasan yang ia alami tak bisa dibawa ke polisi. Mau berurusan dengan hukum juga simalakama. Sebab jika dilaporkan, yang terlapor adalah bapak dari dua anaknya. Baginya, perpisahan bisa membebaskannya dari kekerasan tanpa ada hukuman pidana.

Komnas Perempuan menilai, maraknya KDRT memang tak terlepas dari masalah sosial budaya dan kebijakan negara. Misalnya, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat 3 disebutkan, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

"Jadi suami merasa berhak otoriter. Ada salah dalam budaya dalam perkawinan, budaya patriarki," kata Budi Wahyuni. Budaya patriarki adalah budaya yang mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Sehingga laki-laki memiliki peran dominan dan menentukan. Akibatnya, perempuan yang menjadi obyek dan korban.

Dosen sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Arizal Mutakhir membenarkan budaya patriarki menyumbang besar gugatan perempuan yang minta cerai.

Di sisi lain, Arizal menyoroti pergeseran peradaban kultur keluarga yang makin individualis dan mengecil. Dalam masyarakat tradisional kultur keluarga adalah keluarga besar (extend family), terdiri dari beberapa keluarga inti. Tapi perlahan keluarga yang kita kenal sekarang adalah keluarga inti (nucluer family). Keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.

Nah, dalam masyarakat tradisional, seseorang menikah atau berpisah, diputuskan oleh keluarga besar. Bukan diputuskan hanya oleh keluarga inti, atau malah pasangan itu sendiri. Setelah menjadi kultur keluarga inti, perpisahan mereka putuskan sendiri.

"Ketika ada tekanan masalah, pasangan dengan mudah mengandaskan perkawinan mereka. Keputusan yang cepat dan paling mudah yang diambil, yakni bercerai," kata Arizal, saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).

Nah, dalam keluarga inti, laki-laki menjadi pihak yang difasilitasi oleh budaya dan negara menjadi pihak yang dominan. Sedangkan perempuan, kerap menjadi korban sehingga menginisiasi perceraian.

Budaya patriarki ini, menurut Budi, mengakar pada empat wilayah. Di rumah tangga, lalu diperkuat di lingkungan, dalam produk kebijakan negara, hingga dalam pemahaman agama. Dalam pemahaman agama masyarakat umum di Indonesia, perempuan sering dilabeli sebagai obyek dan sumber godaan.

Menurut Budi, tak mudah mengubah kultur yang mendudukkan perempuan di kelas dua ini. Perubahannya harus pelan-pelan. Mulai dari perubahan cara pandang, komitmen di lembaga perkawinan, pembagian tugas suami istri, dan paling dasar, pengambilan di keputusan dalam keluarga harus melibatkan dua belah pihak.

"Untuk bisa menjadi keputusan bersama, harus ada pengetahuan setara, jika terlalu timpang akan salah. Siapa yang punya pengetahuan lebih, bisa berbagi."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR