Aturan pemerintah soal LCEV dan kesiapan produsen

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto tengah menjajal salah satu unit mobil berbasis LCEV, yakni Mitsubishi Outlander PHEV.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto tengah menjajal salah satu unit mobil berbasis LCEV, yakni Mitsubishi Outlander PHEV. | /Dokumen Kemenperin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Kendaraan Listrik Nasional.

Namun, KPK juga meminta agar Perpres terlebih dahulu memastikan adanya penyempurnaan skema insentif, baik fiskal maupun non fiskal yang mampu mendorong iklim kondusif bagi tumbuhnya daya saing industri nasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini juga fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Tentunya dengan syarat manufaktur otomotif dalam negeri harus siap dan kompetitif.

Langkah strategis yang dilakukan terkait hal ini antara lain mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan terkait, seperti ke manufaktur untuk mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

"...kita tidak ingin hanya menjadi pengguna atau importir saja, maka perlu ada industrinya di sini," kata Harianto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) di Jakarta, dalam siaran resmi Kemenperin yang diterima Beritagar.id, Senin (20/5/2018).

Harjanto bersama Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, pun membahas kajian itu dengan salah satu perwakilan produsen mobil di Indonesia, yakni Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

TMMIN merupakan salah satu manufaktur dalam negeri yang mengaku siap dengan era kendaraan ramah lingkungan.

Pemerintah sejatinya menargetkan pada 2025 kendaraan ramah lingkungan yang diproduksi di dalam negeri mencapai 20 persen.

"Kami secara bertahap sudah menyiapkan produksi komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik, seperti baterai, motor, dan inverter," kata Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur TMMIN.

Warih sempat menjelaskan terkait hal ini pada Beritagar.id beberapa waktu lalu (21/2) bahwa sebelum masuk ke tahap produksi massal, pihak manufaktur perlu mengukur secara cermat empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen, dan regulasi pemerintah.

"Keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat, pengenalan timing harus pas," kata Warih.

Sementara pemerintah melihat perlu ada langkah bertahap yang dijalankan secara terpadu, yakni pemetaan industri otomotif yang meliputi penyiapan regulasi atau payung hukum, infrastruktur pendukung, serta teknologi.

"Selain itu, kesiapan untuk keberlanjutan industri, dampak lingkungan, dan dampak sosial," imbuh Harjanto.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya agar kebijakan pengembangan kendaraan bermotor nasional menjadi sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

Rencana mendatangnya, pemerintah akan terus memacu industri otomotif agar mampu menjadi kompetitif untuk pasar ekspor mesin ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik).

"Ini sesuai tren dunia. Jika permintaannya tinggi, targetnya kami bisa lebih dari itu," papar Harjanto.

Kemampuan industri otomotif di Indonesia saat ini, menurut Airlangga, terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional.

"Misalnya, terlihat jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan yang naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces tahun 2016 menjadi 81 juta pieces tahun 2017," katanya.

Peningkatan juga terjadi pada angka produksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit tahun 2017.

Jumlah itu diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan utuh (completely build up/CBU) sebanyak 231 ribu unit tahun pada 2017 yang melonjak dari tahun sebelumnya (194 ribu unit).

Insentif, riset, dan pengembangan

Kemenperin pun telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai pemberian insentif untuk pengembangan program LCEV.

Gayung bersambut, Kemenkeu pun mendukung kebijakan pengembangan kendaraan berbasis LCEV tersebut.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan kendaraan listrik murni akan bebas dari PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Pemerintah saat ini juga tengah melakukan revisi PP 22/2014 soal PPnBM. Sejauh ini, pembahasan revisi tersebut mengarah pada tidak akan dikenakannya PPnBM untuk mobil listrik murni seperti yang diusulkan oleh Kemenperin.

"Mobil listrik murni, dengan baterai misalnya saat ini tidak diatur, artinya tidak dikenakan PPnBM," kata Nasruddin Djoko, Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Di sisi lain, Kemenperin juga mendorong peningkatan kemampuan industri komponen dalam negeri, semisal membuat baterai untuk kendaraan listrik.

Upaya ini antara lain dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta penerapan standar produk.

"Industri komponen baterai juga harus disiapkan karena menjadi core component dalam mobil listrik. Kemenperin tengah menyiapkan proyek percontohan battery sharing untuk kendaraan bermotor listrik roda dua di beberapa kota, seperti Bandung, Denpasar, dan akan menyusul Yogyakarta," papar Harjanto.

Mekanisme yang dilakukan akan seperti yang diterapkan tabung gas LPG pada kompor, yakni dengan sistem menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh.

Soal transfer teknologi, pada Februari lalu pemerintah juga telah menerima 10 unit mobil berbasis LCEV dari Mitsubishi Motors Corportion (MMC) Jepang--salah satunya model i-MiEV-- untuk dilakukan studi bersama.

Selain Toyota dan Mitsubishi yang siap menyongsong era LCEV di Indonesia, beberapa manufaktur yang telah siap menjual kendaraan listrik, Mercedes-Benz, BMW dan Nissan, tengah menunggu kepastian pemerintah terkait aturan LCEV itu.

Meski peraturannya belum dikeluarkan, kedua produsen otomotif asal Eropa itu sudah bersiap-siap. Bahkan, BMW Indonesia sudah mulai mengomunikasikan kendaraan listrik BMW i series sejak 2014.

Sementara Mercedes-Benz memperkenalkan jajaran mobil listrik mereka dengan rentetan produk EQ Power, jenama Jepang lain yang siap dengan pasar mobil listrik Indonesia, Nissan, telah siap menggelontorkan produk berbasis e-Power.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR