Giliran Depok menunggu aturan ganjil-genap

Lalu lintas Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat.
Lalu lintas Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. | /Tangkapan layar Youtube akün Syerent Zevanya

Sistem ganjil-genap (gage) tengah direncanakan untuk diberlakukan di Kota Depok, Jawa Barat.

April lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan bahwa penerapan gage di Jalan Raya Margonda sudah diwacanakan, meski masih digodok.

"Depok, tunggu tanggal mainnya saja. Intinya, kita akan coba atur semua nanti," kata Bambang pada Kompas.com.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan bahwa pihaknya terus mengkaji kebijakan tersebut, khususnya untuk diterapkan pada akhir pekan atau Sabtu-Minggu.

Salah satu bahan kajiannya, apakah sepeda motor juga terkena kebijakan tersebut?

“Kita memang sedang kaji terkait ganjil-genap ini, mulai dari jamnya, kendaraan roda dua kena ganjil-genap atau tidak. Ini semua masih kita olah yang pasti tidak terkena ganjil-genap itu mobil berpelat merah, truk logistik, bus-bus dan angkutan umum,” jelas Dadang, pekan lalu (7/8).

Harapannya sistem tersebut dapat mengurai kemacetan di Jalan Margonda dan mendorong masyarakat beralih transportasi ke kendaraan umum pada akhir pekan.

“...Margonda tidak miliki jalan pendamping, tetapi harus diingat bahwa kita punya angkutan umum, masyarakat Depok harus memanfaatkannya, kan hanya Sabtu-Minggu saja,” urainya.

Dia menambahkan bahwa kelayakan angkutan umum akan diperbaiki sesuai kebutuhan warga Depok. Salah satunya akan menindak angkutan umum (angkot) yang hobi ngetem di bahu Jalan Mangonda.

“Kalau angkotnya ngetem itu pasti kita gembok roda, kalau motor parkir di pinggir jalan pentilnya kita kempesin,” ancamnya.

Dadang juga mengatakan finalisasi aturan ini akan rampung pada dua minggu ke depan.

Adapun skema gage ini akan melewati tahapan pada tiga segmen, yakni dari lampu merah Ramdan, Jalan Arif Rahman ke depan Polres Depok, Jalan Margonda (segmen 1), kemudian dari Universitas Indonesia ke Kelapa Dua (segmen 2), dan yang terakhir dari lampu merah Ramdan ke Universitas Indonesia (segmen 3).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam detikcom (7/8), mengatakan aturan itu harus dipelajari lebih cermat.

Menurutnya, tidak semua program yang bagus di daerah lain bisa diterapkan juga di Depok karena tergantung pada potensi dan kemampuan personel serta fasilitas yang ada.

"Tolong dikaji lebih cermat dan lebih dalam, tidak semua daerah yang punya program bisa kita jiplak di daerah kita karena kita melihat potensi dan kemampuan kita di sini, kemampuan personel, kemampuan fasilitas jalan utara-selatan-barat-timur, dan sebagainya," papar Idris.

Ia juga menyarankan bahwa setelah dipelajari secara mendalam, maka aturan ini harus melalui uji coba terlebih dahulu, paling lama seminggu.

"Makanya kalaupun nanti sudah dikaji, laporkan ke saya. Dan kalaupun ada uji coba, paling lama seminggu, atau seminggu beberapa kali-lah, maksudnya dua atau tiga (kali) Sabtu-Minggu," sarannya.

Pada akhirnya, dia ingin agar pihak terkait turut mengevaluasi hasil uji coba tersebut untuk melihat seberapa efektif penerapan sistem gage di ruas Jalan Margonda.

"Kita lihat evaluasinya kita minta pendapat masyarakat," imbuhnya.

Terkait aturan ini, masyarakat yang telah mendengar wacana ini pun memberikan tanggapan.

Awang (24), warga Jalang Kapuk, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, yang menolak rencana ini.

"Enggak setuju, makin macet," kata Awang pada Pikiran Rakyat, Minggu (12/8).

Menurutnya, kebijakan itu tak bakal berpengaruh banyak mengatasi kemacetan akut Jalan Margonda.

"Jalannya juga sempit, mobilnya banyak," katanya.

Penyempitan badan jalan, menurut dia, disebabkan pembangunan separator untuk pemberlakuan sistem pemilahan jalur cepat dan lambat beberapa waktu lalu.

Penerapan jalur alternatif

Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Ale Berawi, senada dengan Awang. Menurut pengamatannya, biang kerok kemacetan di Jalan Margonda karena sisi jalan dipadati pusat perbelanjaan dan kuliner.

Masalah lainnya, kapasitas Jalan Margonda tidak bisa diperlebar.

Ia mengatakan bahwa rencana penerapan gage di Depok dapat berjalan efektif jika diimbangi sarana penunjang. Contohnya, Pemkot menyediakan transportasi massal yang memadai sebelum menerapkan aturan tersebut.

"Misalnya, disediakan shuttle bus menuju Margonda. Dengan demikian orang bergerak tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan moda transportasi umum," saran Ale, Selasa (14/8).

Ia juga mengimbau, Pemkot Depok harus melakukan kajian dan evaluasi mendalam dari berbagai aspek, salah satunya mempersiapkan rute alternatif dan rekayasa lalu lintas.

Jika nantinya diterapkan jalur alternatif sebaiknya tidak dialihkan ke jalan perkampungan atau perumahan.

"Harusnya sih jalur alternatif tidak ada yang dilempar ke jalan perkampungan karena jalan perkampungan tidak dirancang untuk dilintasi kendaraan umum dalam jumlah banyak," bebernya

Setelah penerapan gage, Ale berharap Pemkot Depok dapat melihat seberapa efektif dampaknya pada pengurangan kemacetan dan pola perubahan transportasi pilihan warga.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR