KESELAMATAN BERKENDARA

Ide SIM seumur hidup ancam keselamatan berkendara

Ilustrasi menyetir
Ilustrasi menyetir | Patcharanan /Shuttestock

Gagasan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan RUU tentang pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup demi mengurangi beban ekonomi rakyat menuai respons sejumlah ahli.

Sebagian besar menolak usulan tersebut karena dinilai mengancam keselamatan berkendara.

Terlebih lagi, sanksi tegas oleh negara lain yang telah lebih dulu memberlakukan SIM seumur hidup dianggap belum tepat diterapkan bagi orang Indonesia yang notabene masih kurang kesadaran soal taat hukum.

Menurut Jusri Palubuhu, Pendiri dan Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), ide pemberlakuan SIM seumur hidup di Indonesia sangat prematur, tanpa ada dasar justifikasi ilmiah, spontan dikeluarkan, bahkan asal sebut.

Dia mengatakan SIM tidak bisa disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah bersifat tanpa batas sehingga bisa dibuat berlaku seumur hidup. Beda halnya dengan SIM.

"SIM itu bukan persyaratan administrasi saja, itu adalah legitimasi dari kompetensi. Artinya yang namanya kompetensi ada masa validitas untuk me-review kondisi terakhir dari si pemegang SIM," ujar Jusri dilansir CNN Indonesia.

SIM, selain berfungsi menunjukkan identitas pengemudi, juga sebagai alat bukti bahwa pemiliknya kompeten dalam mengemudi karena mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan jenis SIM yang dimiliki.

Oleh karena itu, untuk membuat SIM, seseorang perlu melalui uji kompetensi yang mencakup ujian teori dan praktik, serta melampirkan tes kesehatan fisik maupun psikologis.

Di Indonesia, seluruh aturan terkait SIM kendaraan tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 (Perkap tentang SIM).

Pasal 11 ayat (1) Perkap tentang SIM menunjukkan bahwa masa berlaku SIM adalah lima tahun sejak pertama dicetak. Untuk memperpanjang, ada sejumlah syarat, yakni minimal dua pekan sebelum masa berlaku habis, tidak boleh terlambat sehari pun memperpanjang SIM, dan tentu saja ada uji ulang kompetensi yang menanti.

Akan tetapi uji ulang perpanjangan SIM berbeda dari ujian saat pertama membuat SIM. Perbedaannya terletak pada ketiadaaan uji teori dan praktik untuk memperpanjang SIM karena dianggap tidak perlu.

"Yang telah memiliki SIM yang masih berlaku kita anggap dia masih mampu karena pengetahuan dan kemampuan mereka diperoleh bukan lagi dari kegiatan pembelajaran tetapi didapatkan dari pengalaman dia mengemudikan motor," jelas Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol, Fahri Siregar, kepada detikOto.

Kendati begitu, seperti tertera dalam pasal 34 Perkap, persyaratan kondisi kesehatan terkini pemohon perpanjangan SIM bakal tetap diperhitungkan.

Pasalnya, memastikan kesehatan fisik maupun psikologis pengemudi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Kalau sekarang bikin SIM, bisa punya SIM, kemudian dia tahun kemudian kecelakaan, kakinya dua-duanya patah, putus, apakah layak memiliki SIM berikutnya? Enggak mungkin gitu," cetus Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf.

Jusri menambahkan bahwa persyaratan fisik juga mempertimbangkan kesehatan mata, pendengaran, tekanan darah, dan sebagainya.

Sementara itu, per 25 Juni 2018, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya telah diberlakukan tes psikologi bagi seluruh masyarakat yang ingin membuat maupun memperpanjang SIM pribadi.

Tes psikologi masuk dalam persyaratan kesehatan rohani dalam Pasal 34 dan 36 Perkap tentang SIM.

Namun demikian, Ivan Vinanda, pengamat dan seorang profesional di bidang keselamatan sekaligus Ketua Umum Road Safety Association, berpendapat bahwa tes psikologi yang digelar dalam setiap perpanjangan SIM hingga saat ini belum maksimal.

“Seharusnya ada tes psikologi dengan pertanyaan pertanyaan yang bersifat psikologis bahwa orang ini masih punya kompetensi nggak sih untuk jadi seorang pengemudi?," ujarnya mencontohkan.

Jadi, kesimpulannya, sambung Jusri, “Menurut saya belum tepat membuat sebuah legitimasi dari kompetensi dijadikan tanpa batas (seumur hidup). Kalau KTP tidak apa-apa. Tapi ini legitimasi."

Senada dengan Jusri, Fahri menambahkan bahwa SIM seumur hidup bisa membahayakan karena kompetensi pengendara biasanya semakin menurun dari tahun ke tahun. Begitu pula soft kompetensi atau kesehatan rohani dan jasmani pengendara.

“Makanya perlu perpanjang untuk mengetahui soft kompetensinya melalui tes kesehatan, sehingga diketahui apakah pemohon tersebut kesehatannya masih memadai atau tidak untuk mengemudikan kendaraan bermotor," ungkapnya.

Selain itu, para ahli juga sepakat bahwa pemberlakuan SIM seumur hidup belum bisa diterapkan di Indonesia.

Kata Ivan, di beberapa negara maju SIM seumur hidup memang sudah diberlakukan. Jusri turut mencontohkan salah satu negara Eropa seperti Perancis.

Di sana, kata mereka, peraturan dan pengawasannya sangat ketat, dimulai dari persyaratan pembuatan SIM, infrastruktur pengujian, hingga penegakan hukumnya amat tegas. Bahkan, kendaraan yang ditilang berkali-kali SIM-nya bakal dinonaktifkan dan perlu menunggu lama agar bisa normal kembali.

"Di Perancis, SIM lebih berharga dari ijazah, KTP, Paspor. Karena penegakan hukum untuk SIM sadis di sana. Kalau di sini dengan banyak bolong-bolong ya belum tepat ya,” pungkas Jusri.

BACA JUGA