KENDARAAN LISTRIK

Industri komponen butuh kepastian regulasi kendaraan LCEV

Ilustrasi mobil listrik.
Ilustrasi mobil listrik. | koya979 /Shutterstock

Wacana pemerintah mendorong dan mengembangkan industri mobil listrik hingga saat ini masih bergulir.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 kendaraan ramah lingkungan yang diproduksi di dalam negeri jumlahnya mencapai 20 persen.

Demi mewujudkannya, pada bulan Mei lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Kendaraan Listrik Nasional.

Sebab, dengan adanya Perpres itu, memastikan terciptanya penyempurnaan skema insentif, baik fiskal maupun non fiskal yang mampu mendorong iklim kondusif pertumbuhan daya saing industri nasional, baik bagi para pelaku industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di industri aftermarket atau pemasok komponen original equipment manufacturer (OEM).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini juga fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik. Syaratnya, manufaktur otomotif dalam negeri harus siap dan kompetitif.

Langkah strategis yang dilakukan terkait hal ini antara lain mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan terkait, seperti ke manufaktur untuk mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

"...kita tidak ingin hanya menjadi pengguna atau importir saja, maka perlu ada industrinya di sini," kata Harianto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) di Jakarta, dalam siaran resmi Kemenperin yang diterima Beritagar.id, Senin (20/5/2018).

Terkait komponen, para pelaku industri komponen otomotif terutama dari Tier II dan III, meminta kepastian peta jalan (road map) mobil listrik ke pemerintah.

Wan Fauzi, Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia, mengatakan bahwa para pelaku industri butuh kepastian tahapan pengembangan industri mobil listrik.

Dengan mengetahui road map itu, maka pelaku industri punya waktu dan kesempatan untuk berevolusi atas komponen kendaraan yang akan mereka produksi.

“Kami melihat mobil listrik ini sebagai kesempatan, tapi asal ada tahapan yang jelas karena pada dasarnya mobil listrik tetap menggunakan komponen yang tak jauh beda dengan saat ini, walau beberapa komponen vital memang berubah, seperti menggunakan baterai, motor listrik, dan inverter,” ucap Fauzi dalam diskusi ”Senjakala Industri Komponen Otomotif Dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia”, Rabu (18/7), di Jakarta.

PIKKO, saat ini menaungi ratusan industri komponen kecil dan menengah, fokus menggarap produk-produk tier II dan III, baik menyuplai komponen OEM maupun aftermarket.

Terkait ketegasan itu, Fauzi juga memaparkan tantangan PIKKO terkait komponen era kendaraan listrik. Hal itu meliputi sumber daya manusia (SDM), Manajemen, bahan baku, teknologi, dan pasar.

Tantangan IKM komponen otomotif menuju era mobil listrik.
Tantangan IKM komponen otomotif menuju era mobil listrik. | Dokumen PIKKO

“Karena ini menyangkut investasi, sumber daya manusia, dan tentu saja standar kualitas. Kami selama ini sudah memasok komponen ke APM (agen pemegang merek) mobil kendaraan konvensional. Nah, dalam memasok ini kami harus memenuhi tiga hal yaitu jumlah komponen yang memenuhi pesanan dan bisa berkelanjutan, kualitas yang memenuhi standar, serta harga yang bersaing,” bebernya.

Sementara Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa pemerintah tak perlu bertele-tele menentukan kebijakan, tapi juga jangan asal jadi.

Agus meminta pemerintah segera mengeluarkan regulasi mobil listrik agar lebih jelas dan transparan supaya para pelaku Industri--khususnya IKM--memahami langkah yang harus mereka lakukan.

“Isinya tidak masalah, mau itu hybrid, plug-in hybrid, EV, atau Fuel Cell sekalipun, yang penting jelas tahapannya seperti apa. Tapi, industri itu jangan takut berubah," tegas Agus.

Peta jalan dilakukan secara bertahap

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Putu Juli Ardika, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATAP Kementerian Perindustrian, menegaskan, sebenarnya pemerintah Indonesia memiliki tahapan menuju era mobil listrik (fuel EV) dan yang terkait penyediaan infrastruktur.

Tahap itu menghadirkan kendaraan transisi dengan penggerak mesin bahan bakar minyak (BBM) yang dipadu dengan motor listrik yang bekerja secara kinetik (hybrid). Selain itu, juga menyediakan kendaraan dengan mesin BBM yang dilengkapi motor listrik dengan isi ulang daya (plug-in hybrid). Tahapan terakhir menghadirkan kendaraan dengan tenaga baterai (Battery Electric Vehicle).

Skema tahapa menuju era kendaraan listrik nasional.
Skema tahapa menuju era kendaraan listrik nasional. | Dokumen Ditjen ILMATE

Menjawab pertanyaan Fauzi, Putu menjelaskan bahwa road map terkait era kendaraan low carbon emission vehicle (LCEV) sudah ditentukan dan diatur.

Skema itu mengacu kepada peta jalan industri otomotif Indonesia yang yang digulirkan pemerintah pada rentang 1970 hingga 2035.

"Jadi yang dibuat atau diatur itu bukan kendaraan listrik, melainkan kendaraan dengan emisi rendah karbon (LCEV). Nah, mobil listrik atau dengan motor listrik itu bagian di antaranya," jelas Putu.

Pada 2018 misalnya, pemerintah dengan beberapa lembaga terkait dan juga universitas tengah melakukan riset dan pengembangan kendaraan berbasis LCEV.

Riset tersebut terkait komponen utama kendaraan dengan teknologi, baterai, dan motor listrik.

Tahapan ini merupakan yang kedua kalinya setelah 2013 hingga 2017 dilakukan mekanisme serupa terkait kendaraan murah dan rendah karbon (KBH2).

Road map kendaraan rendah emisi karbon (LCEV).
Road map kendaraan rendah emisi karbon (LCEV). | Dokumen Ditjen ILMATE

Dasar hukum terkait program LCEV ini ada pada UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, PP Nomor 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri, PP Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Acuan lainnya ada pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 30 tahun 2017 tentang Jenis-jenis Industri Pembinaan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU)Indonesia.

Secara umum, terkait kendaraan bermotor listrik, hampir memiliki komponen yang serupa dengan kendaraan bermesin konvensional (BBM). Perbedaannya hanya pada ketersediaan motor listrik, baterai, dan power control unit (PCU).

Dijelaskan Putu, keberhasilan pengembangan kendaraan konvensional termasuk kendaraan listrik, harus memenuhi beberapa syarat.

Pertama, memiliki pabrik dengan skala ekonomi dan memiliki market (pasar) yang jelas. Kemudian, dukungan konten lokal (TKDN) hingga tak bergantung pada impor. Lalu, yang tak kalah penting adalah suplai komponen dan ketersediaan suku cadang yang memadai.

Hal lain yang tak boleh lepas adalah memiliki jaminan harga jual dan dukungan pembiayaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR