KPPU larang APM laporkan data penjualan, pihak asosiasi bereaksi

Pameran berskala internasional GIIAS, salah satu upaya pihak asosiasi untuk mendorong industri kendaraan bermotor di Indonesia.
Pameran berskala internasional GIIAS, salah satu upaya pihak asosiasi untuk mendorong industri kendaraan bermotor di Indonesia. | Mustafa Iman /Beritagar.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Agen Pemegang Merek (APM) otomotif tidak lagi mengumpulkan dan melaporkan data penjualan ke asosiasi.

Saat ini, ada dua asosiasi di Indonesia yang mengumpulkan data penjualan APM yang menjadi anggotanya, yakni Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Asosiasi hanya menerima data berupa jumlah pengiriman unit kendaraan dari pabrik ke diler (wholesales) tiap bulannya, bukan menerima data penjualan dari diler ke konsumen (retail sales).

Menurut Ketua KPPU, Kurnia Toha, dalam CNBC Indonesia, data penjualan hanya boleh diberikan ke pemerintah.

"Data-data mengenai penjualan, produksi, itu sangat penting bagi persaingan. Itu data-data yang bersifat rahasia sebenarnya," terang Kurnia di kantor KPPU, Selasa (10/7/2018).

Kurnia melanjutkan, pengumpulan data oleh asosiasi dapat disalahgunakan untuk melakukan pengaturan harga secara bersama-sama--kartel.

"Kalau (data dikumpulkan) asosiasi takutnya nanti disebar, jadi ketahuan market masing-masing dan itu bisa jadi kolusi. Itu potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha cukup besar," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Guntur Syahputra Saragih, Komisioner dan Juru Bicara KPPU kepada Kompas.com (11/7).

KPPU, kata Guntur, belum memutuskan itu sebagai sebuah pelanggaran, baru kekhawatiran awal. Tentu saja, harus ada bukti dan pemeriksaan lanjutan untuk sampai pada vonis.

“Kembali lagi, penegakkan hukum administrasi pelanggaran harus kami buktikan dahulu dengan pemeriksaan sampai persidangan. Hanya sebagai upaya pencegahan, kegiatan-kegiatan membagi data produksi, itu sangat berpotensi bagi sesama pelaku usaha untuk bersekongkol dalam arti negatif,” beber Guntur.

Guntur mengingatkan, bentuk larangan untuk pihak APM yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, yakni mengendalikan jumlah produk barang dan jasa, produksi, volume, harga (pricing), dan perjanjian untuk mengatur produksi barang dan jasa.

Dia juga menegaskan, kalau pengumpulan data terkait penjualan kendaraan bermotor, sudah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang punya kewajiban untuk melakukan itu. Mekanismenya sudah diatur dalam undang-undang sekaligus bagaimana mendistribusikan data.

"Jadi, bukan wilayah sesama pelaku usaha soal data tersebut, karena itu sangat berpotensi," tuturnya.

Imbauan tak berdasar

Pernyataan KPPU terkait imbauan ini tentunya dinilai tak memiliki dasar oleh para pihak asosiasi.

Johannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, mengatakan, KPPU seharusnya terlebih dahulu memperhatikan aturan yang sudah berjalan selama ini.

Aturan terkait kewenangan Gaikindo menarik data dari pihak APM, lanjut Nangoi, telah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Keuangan.

"Jadi data yang dikumpulkan semua ke Gaikindo dan kemudian disampaikan kepada pemerintah,” jelas Nangoi.

Jika memang KPPU ingin mengubah tatanan yang ada, sambung Nangoi, seharusnya hanya tinggal melakukan perubahan atas aturan yang sudah berjalan tersebut.

“Saya tidak tahu posisi KPPU ada ada di mana sebenarnya, kalau dia sebagai lembaga negara, dia harus minta ke pemerintah untuk mengubah dulu aturannya,” imbuhnya.

Sementara juru bicara internal Gaikindo mengatakan pada Motoris.id bahwa anjuran yang dilakukan KPPU itu mengada-ada.

Menurutnya, alasan yang disampaikan Kurnia Toha (Ketua KPPU) tidak memiliki dasar fakta empiris.

“Boleh saja, sesuai dengan tugasnya KPPU melakukan pencegahan persaingan tidak sehat, tetapi kalau dasarnya hanya asumsi, apalagi berandai-andai, ya tentu patut disayangkan. Justru akan meredusir wibawa lembaga itu.” kata sang jubir.

Selain untuk kepentingan perpajakan, menurutnya, data yang selama ini dikumpulkan Gaikindo digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah untuk berbagai keperluan, seperti misalnya, Dinas Pendapatan Daerah, kantor Pajak, Kementerian Perindustrian, lembaga pembiayaan (leasing), dan Bank Indonesia.

Sementara Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala, menolak berkomentar banyak. Dia hanya memberikan pernyataan singkat terkait saran KPPU itu.

Menurutnya, jika KPPU meralarang pihak Gaikindo maupun AISI menyedot data dari pihak produsen, maka Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dispenda seluruh Indonesia, dan Dirjen Pajak, BPS, juga tidak boleh minta data.

"Karena itu data rahasia,” selorohnya.

Sigit menilai, jika pihak asosiasi tak meminta data penjualan dari produsen, bagaimana asosiasi bisa melaporkan ke pemerintah kalau industri itu sedang berkembang atau tidak.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR