ATURAN LALU LINTAS

Parkir sembarang, derek mobil, dan aturannya

Ilustrasi sebuah mobil yang parkir di tempat terlarang.
Ilustrasi sebuah mobil yang parkir di tempat terlarang. | Teguh Jati Prasetyo /Shutterstock.com

Penderekan mobil yang dilakukan unit tugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, di Taman Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018), berbuntut panjang.

Entah mimpi apa sang petugas, hingga harus menerima "semprotan" Ratna Sarumpaet, sosok yang dikenal sebagai aktivis dan pelaku seni.

Kepada Kompas.com, Ratna bercerita, bahwa sekitar pukul 9 pagi tiba-tiba mobilnya langsung dipasangkan alat derek tanpa konfirmasi petugas berikut penjelasan kepadanya.

Ia pun berang dan meminta penjelasan atas tindakan itu. Tak puas dengan jawaban sang petugas, ia mengatakan akan langsung menelpon Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Saya lagi jalan olahraga dengan anak saya, saya satu putaran berhenti. Saat itu sudah ada orang dishub yang tahu-tahu (mobil dereknya) maju mundur. Lalu orang keamanan bilang (mobil saya) mau diderek," ujar Ratna.

Ia merasa berhak marah, karena pun merasa tak bersalah. Ia mengatakan bahwa pada bahu jalan tempatnya memarkirkan mobil tak terdapat rambu larangan parkir.

Tak menggubris ocehan Ratna, Petugas Dishub pun langsung menderek mobil dan membawanya ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.

Lalu sebenarnya bagaimana aturannya?

Mobil Ratna diderek petugas karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (berkas PDF).

Pada pasal 35 disebutkan bahwa fasilitas parkir di luar ruang (pelataran) milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dimungkinkan diselenggarakan di dalam ruang milik Jalan/bahu jalan (off street parking).

Namun hal itu hanya dilakukan pada jalan kolektor dan jalan lokal, berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Artinya, jika memang harus parkir di bahu jalan harus ada pihak ketiga yang mengelola dan mendapatkan izin dari Pemda setempat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah dalam Tirto.id menjelaskan bahwa langkah penderekan kendaraan itu sudah sesuai aturan.

Tindakan penderekan itu jelasnya tak hanya dialami oleh kendaraan Ratna, tapi juga warga lain pemilik kendaraan yang sembarangan parkir di bahu jalan

"Ruang jalan dibangun oleh negara menggunakan uang rakyat untuk kepentingan umum. Tetapi kalau seumpamanya mobil parkir di ruang milik jalan berarti itu untuk kepentingan pribadi, punya siapa pun," ungkap Andri di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Andri menjelaskan bahwa parkir di bahu jalan hanya diperbolehkan jika ada rambu "P" berwarna biru dan diatur petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir.

Ke depannya, zona khusus itu diatur lebih dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dengan memperhatikan lebar jalan dan intensitas kendaraan yang melintas.

Hingga saat ini, ada 763 titik parkir yang menggunakan ruang jalan di Jakarta. Letaknya diatur dalam Pergub 188 tahun 2016 tentang tempat parkir umum yang langsung dikelola oleh Pemda.

"Apabila badan jalan ditetapkan menjadi off street parking, itu baru dikasih rambu dan marka. Kalau seumpamanya tidak ada rambu dan marka berarti tidak boleh untuk parkir," terang Andri.

Senada dengan Andri, Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan apa yang dilakukan pihak Dishub sudah tepat.

Sandiaga menilai yang diperbuat Ratna Sarumpaet memang pelanggaran, mirip dengan yang dialami anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Fajar Sidik yang melanggar Perda yang sama.

Dia mengatakan bahwa pelanggaran seperti itu masih marak terjadi bahkan di sekitar rumah pribadinya.

"...Depan rumah saya apalagi, banyak banget itu," kata Sandiaga di GOR Bulungan.

Namun belakangan, mobil tersebut ternyata dikembalikan ke rumah Ratna dengan permintaan maaf dari pihak Dishub.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya masih mengecek peristiwa tersebut.

"Saya cek, ya, karena data penderekan hanya dilaporkan jumlah (mobil yang diderek), bukan nama pemilik atau pengemudi," ujar Sigit.

Anies tak angkat telepon dari Ratna

Kasus ini sepertinya bakal bergulir lebih panjang. Anies, dikutip Tempo.co (4/4), menyatakan tidak menerima telepon dari Ratna. Saat peristiwa terjadi, ia tengah memimpin rapat Badan Kerja Sama Jabodetabekjur.

Rupanya, karena Anies tak menjawab telepon, Ratna menghubungi staf sang gubernur. Staf tersebutlah yang kemudian menghubungi Dishub DKI Jakarta dan meminta agar mobil Ratna dikembalikan.

Gubernur DKI menegaskan akan memanggil stafnya yang telah mengembalikan mobil Ratna tanpa melalui standar prosedur yang berlaku (SOP). Ia berjanji akan menindak staf tersebut jika terbukti memang melanggar peraturan.

"Jadi, kalau petugas kami menindak, lalu ada yang keberatan, ada prosedurnya untuk protes. Ada tata caranya. Dan apabila tindakan itu benar, maka jalan terus. Bila salah, maka ada tata caranya untuk pemerintah mengganti rugi. Jadi, ikuti prosedur saja," kata Anies.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR