PRIVASI DATA

Facebook didenda Rp9,7 miliar atas skandal Cambridge Analytica

CEO Facebook Mark Zuckerberg bersaksi di depan sidang Komite Energi dan Perdagangan DPR tentang 'Facebook: Transparansi dan Penggunaan Data Konsumen' di Capitol Hill di Washington, DC, AS, 11 April 2018
CEO Facebook Mark Zuckerberg bersaksi di depan sidang Komite Energi dan Perdagangan DPR tentang 'Facebook: Transparansi dan Penggunaan Data Konsumen' di Capitol Hill di Washington, DC, AS, 11 April 2018 | Shawn Thew /EPA-EFE

Buntut dari skandal penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica (CA), Facebook diganjar denda maksimal oleh pengawas perlindungan data Inggris.

Dalam BBC, Kamis (25/10/2018), Kantor Komisi Informasi (ICO) mengatakan Facebook telah melakukan pembiaran. Akibatnya, pengembang aplikasi bisa mengakses koleksi data pengguna tanpa persetujuan yang jelas.

Itu sebabnya ICO mengenakan denda sebesar 500.000 poundsterling atau setara dengan Rp9,7 miliar. Meski begitu, denda yang sebenarnya cukup besar itu tidak berarti bagi Facebook karena pendapatan mereka selama kuartal terakhir 2018 adalah 13,2 miliar dolar AS.

Apapun, itu adalah denda maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data tahun 1998. Kendati demikian, aturan tersebut dianggap sudah usang.

Adapun ICO sejak awal (Juli 2018) memang berniat memungut denda semaksimal mungkin sejak skandal pemanfaatan data tanpa izin ini mencuat. Tidak diketahui kenapa rencana itu baru terlaksana saat ini.

ICO diperkirakan menunggu Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) keluaran Uni Eropa (UE) yang sudah diratifikasi Parlemen Eropa dan Komisi Eropa pada 2016. Padahal GDPR berlaku mulai Mei 2018.

Menurut GDPR, pengawas data berhak mengenakan denda maksimum hingga 4 persen atau 22 juta dolar AS (Rp334 miliar) dari omset global suatu perusahaan jika terbukti melakukan penyalahgunaan data pengguna. GDPR bertujuan melindungi data masyarakat daring di Uni Eropa.

Namun, seorang pejabat Inggris mengatakan kepada The Verge (25/10) bahwa sanksi denda yang ditempuh ICO tidak mengacu pada GDPR. Jika sebaliknya, menurut pejabat yang tak disebut namanya itu, jumlah denda pasti akan jauh lebih tinggi.

"Kami menganggap pelanggaran-pelanggaran ini sangat serius sehingga kami menerapkan hukuman maksimal dengan undang-undang terdahulu. Denda tentu bisa lebih tinggi secara signifikan dengan GDPR," kata Komisioner ICO, Elizabeth Denham dalam sebuah pernyataan.

"Salah satu motivasi utama kami dalam mengambil tindakan adalah untuk memacu perubahan berarti perusahaan dalam menangani data pribadi masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Facebook masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding. Berikut pernyataan juru bicara Facebook seperti dikutip The Guardian (25/10).

"Dengan hormat, kami tak sepakat dengan beberapa temuan ICO. Kami sudah menyampaikan bahwa kami seharusnya bisa menyelidiki lebih jauh soal Cambridge Analytica dan mengambil tindakan pada 2015," katanya.

"Kami bersyukur bahwa ICO menghargai bantuan kami selama penyelidikan. Mereka juga tidak menemukan bukti bahwa data para pengguna Facebook UK telah dibagi ke Cambridge Analytica."

Kini Facebook menunggu kebijakan ICO untuk membuka akses lagi kepada peladen (server). Kebetulan ICO menyita akses Facebook kepada peladennya agar penyelidik eksternal bisa melakukan investigasi. "Agar kami bisa segera mengaudit data-data yang mereka dapat," tutup Facebook.

Between 2007 and 2014, Facebook processed the personal information of users unfairly by allowing application developers access to their information without sufficiently clear and informed consent, and allowing access even if users had not downloaded the app, but were simply 'friends' with people who had."

ICO menjelaskan bahwa Facebook telah menangani data personal pengguna secara tidak fair selama kurun 2007 hingga 2014. Facebook disebut justru mengizinkan para pengembang untuk mengakses data pengguna tanpa batasan yang jelas.

Akibatnya Aleksandr Kogan dan perusahaannya (GSR) bisa memanen data pengguna, yang pada akhirnya dimotori oleh Cambridge Analytica selama pemilihan presiden 2016 di AS.

Bahkan setelah diketahui ada penyalahgunaan data pada Desember 2015, Facebook tetap tidak mengambil langkah yang cukup untuk memastikan data pengguna tak ada lagi di tangan para pengembang.

ICO menemukan bahwa lebih dari satu juta data pengguna di Inggris disalahgunakan oleh Kogan lewat kuis kepribadian.

"Sebuah perusahaan sebesar dan seahli itu seharusnya lebih tahu dan bertindak lebih baik," kata Denham. Selanjutnya, ICO akan menyelidiki bagaimana analisis data digunakan untuk tujuan politik.

"Masih ada pertanyaan yang lebih besar untuk diajukan dan dibahas bagaimana teknologi dan demokrasi berinteraksi. Apakah kerangka hukum, etika dan peraturan yang kita punya sudah cukup untuk melindungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar masyarakat kita," pungkasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR