PRIVASI DATA

Jerman larang Facebook kumpulkan data tanpa persetujuan sukarela

Bayangan seorang perempuan yang sedang menggunakan ponsel di kantor Facebook di Cologne, Jerman, 16 November 2018 (diterbitkan kembali 7 Februari 2019).
Bayangan seorang perempuan yang sedang menggunakan ponsel di kantor Facebook di Cologne, Jerman, 16 November 2018 (diterbitkan kembali 7 Februari 2019). | Sascha Steinbach /EPA-EFE

Terjadinya penyalahgunaan data pengguna oleh jejaring sosial terbesar di dunia, Facebook, membuat pemerintah Jerman bertindak tegas. Mereka melarang Facebook untuk mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan sukarela jika masih ingin beroperasi di negara tersebut.

Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang amat menjaga privasi warganya dan skandal Cambridge Analytica yang mendera Facebook membuat langkah raksasa jejaring sosial yang bermarkas di Amerika Serikat itu amat diawasi.

Bundeskartellamt (Kantor Kartel Federal/FCO), badan anti-monopoli pemerintah Jerman, secara khusus menyoroti bagaimana Facebook mengumpulkan data orang melalui aplikasi pihak ketiga, serta penelusuran terhadap orang di dunia maya--yang bahkan mungkin bukan anggota Facebook--melalui tombol "like" atau "share".

Mengutip Recode, pada Kamis (7/2/2019), FCO menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Facebook dinilai menyalahgunakan informasi tanpa mendapat persetujuan dari pengguna. Badan tersebut mengklaim 23 juta dari 80 juta warga Jerman menggunakan Facebook setiap harinya.

Mereka melarang Facebook menggabungkan data dari aplikasi lain, seperti WhatsApp dan Instagram--dua perusahaan yang juga dimiliki jejaring sosial itu--dengan data pengguna Facebook.

Ketentuan tersebut juga membatasi Facebook dalam mengumpulkan dan menggabungkan data yang diambil dari pihak ketiga, seperti data cookie Facebook, untuk menargetkan orang-orang dengan iklan.

Jika Facebook ingin menggabungkan data tersebut--misalnya, menggunakan history penjelajahan pada peramban untuk menunjukkan iklan tertentu pada pengguna--maka ia harus mendapatkan "izin dari pengguna secara sukarela".

"Ke depannya, Facebook tidak lagi diperbolehkan memaksa pengguna untuk menyetujui pengumpulan data yang tidak dibatasi dan membagikannya ke pihak lain," ungkap Kepala FCO, Andreas Mundt, dikutip dari Reuters.

Menteri Hukum Jerman Katarina Barley mengatakan aturan ini dibuat lantaran pengguna sering tidak menyadari aliran data yang dibagikan melalui Facebook. "Kita harus teliti dalam menangani penyalahgunaan data ke depannya," kata Barley.

Secara khusus, seperti dikutip BBC, FCO menambahkan bahwa "kewajiban mencentang pada sebuah kotak" tidak cukup dijadikan sebagai dasar persetujuan dari pemilik akun bagi Facebook untuk memproses data seintensif itu.

FCO juga menegaskan bahwa Facebook harus mengembangkan solusi teknis guna menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut dalam waktu empat bulan. Aturan baru tersebut, menurut FCO, hanya berlaku di Jerman.

Jika gagal memenuhi aturan, pemerintah Jerman akan menjatuhkan denda sebesar 10 persen dari pendapatan tahunan Facebook. Tahun lalu, mengutip Statista, pendapatan tahunan perusahaan yang dipimpin Mark Zuckerberg itu mencapai 55,8 miliar dolar AS (Rp783,9 triliun), naik 37 persen dibandingkan 2017.

Facebook diberi waktu satu bulan untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap aturan baru tersebut sebelum diberlakukan. Kemudian, tergantung keputusan pengadilan, mereka akan diberi waktu 12 bulan guna menyusun proposal terkait pengumpulan data pengguna.

Tak perlu satu bulan, Facebook langsung menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap peraturan baru tersebut. Melalui unggahan di Facebook Newsroom, mereka menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan pemerintah itu agar rakyat Jerman bisa terus mendapat keuntungan dari layanan mereka.

Facebook menegaskan bahwa mereka selalu mematuhi Regulasi Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR) yang berlaku di Uni Eropa sejak Mei 2018.

Bundeskartellamt, menurut Facebook, "meremehkan kompetisi sengit yang dihadapi kami di Jerman, salah menginterpretasi kepatuhan kami terhadap GDPR, dan merendahkan mekanisme hukum Eropa yang disediakan untuk menjamin standar perlindungan data yang konsisten di seluruh anggota UE."

Facebook juga berpendapat bahwa Bundeskartellamt seharusnya tidak mengatur perusahaannya sama sekali, setidaknya tidak untuk masalah privasi data. Bundeskartellamt adalah badan anti-monopoli yang mengawasi persaingan bisnis, bukan privasi data.

"GDPR secara khusus memberdayakan regulator perlindungan data--bukan otoritas persaingan--untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi tanggung jawab mereka. Dan regulator perlindungan data jelas punya keahlian untuk menyimpulkan hal itu," tulis Facebook.

FCO, jelas Mundt kepada The New York Times, berpendapat bahwa sebagian besar pengguna Facebook memberikan data secara tidak sengaja (involuntary). Selain itu, para pengguna juga tidak sadar kalau Facebook bisa mengambil data mereka dari situs lain yang tak terkait dengan Facebook.

Pengumpulan data besar-besaran ini, ujar Mundt, membuat kompetisi menjadi tidak seimbang. "Kami memberikan pilihan kembali kepada konsumen. Kami memperjelas bahwa Facebook tidak mengumpulkan data dalam jumlah yang mungkin menghambat para pesaing lain."

Selain Jerman, beberapa negara Eropa lain juga berpendapat Facebook telah secara tidak adil menggunakan keuntungannya untuk dengan bebas mengumpulkan detail pengguna melalui jutaan aplikasi pihak ketiga yang menggunakan tombol "like" dan "share" serta layanan analitis bernama Facebook Pixel.

Sejak diberlakukannya GDPR, negara-negara anggota UE semakin galak saat menghadapi perusahaan teknologi yang mengumpulkan dan memanfaatkan data pengguna. Contoh terbaru adalah dijatuhkannya denda Rp805 miliar kepada Google oleh CNIL--otoritas perlindungan data Prancis.

Pada Oktober tahun lalu, pemerintah Inggris telah mendenda Facebook sebesar 500.000 poundsterling karena terbukti gagal melindungi data pengguna dalam kasus Cambridge Analytica.

Saat ini Facebook tengah diselidiki oleh regulator di Irlandia, juga terkait privasi data pengguna.

Di negara asalnya, Amerika Serikat, Facebook juga tengah diselidiki oleh Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk mengetahui apakah praktik pembagian data mereka melanggar "Consent Agreement 2011", yang melarang mereka mengelabui pengguna dalam hal privasi. Penyelidikan telah berlangsung sejak Maret 2018 dan diperkirakan FTC memutuskan dalam waktu dekat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR