Pencapaian Indonesia atasi perubahan iklim di COP24

Emisi yang dibuang ke udara
Emisi yang dibuang ke udara | Pixabay

Konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim atau Conference of the Parties ke-24 (COP24) telah usai akhir pekan kemarin.

Sebagai salah satu anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia telah berkomitmen menjadi bagian penting dari solusi atas tantangan perubahan iklim global. Dalam waktu bersamaan Indonesia tetap berusaha melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Indonesia juga telah mengambil bagian strategis dengan berperan aktif dalam proses negosiasi penyiapan Kesepakatan Paris sampai pada penyiapan pedoman yang diperlukan untuk operasionalnya.

Meski besaran angka suhu kenaikkan rata-rata Bumi ditentukan maksimal dua derajat Celsius, tapi diupayakan angkanya mencapai target 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan kondisi pra-industri.

Semua negara yang telah ikut untuk terlibat Kesepakatan Paris harus berupaya maksimal memangkas emisi gas rumah kaca.

Pada perhelatan COP21 Paris 2015, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen (setara 2,8 giga ton karbondioksida/ CO2) dari total emisi pada 2030 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim sampai tahun lalu penurunnya mencapai 0,9 giga ton. Dalam strategi implementasi target (Nationally Determined Contribution/NDC) yang ditetapkan pemerintah, target penurunan emisi diharapkan datang dari lima sektor, yakni kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,1 persen), dan limbah (0,38 persen).

Bukti komitmen dan konsistensi pemerintah dalam kesepakatan global ditampilkan di Paviliun Indonesia COP24, di Katowice, Polandia dari 3–14 Desember 2018.

Penanggung Jawab Paviliun Indonesia, Agus Justianto ,mengungkapkan, paviliun Indonesia di COP 24 merupakan refleksi implementasi Kesepakatan Paris.

Menurut JPNN.com (10/12) Selama hampir dua pekan pelaksanaan COP24, paviliun diisi dengan 52 sesi diskusi, dihadiri 225 pembicara, dengan perkiraan total 2.865 peserta diskusi dari berbagai negara peserta konferensi.

Selama acara berlangsung telah disampaikan informasi aksi-aksi yang dijalankan secara domestik, misalnya Pemerintah Kabupaten Pidie-Aceh, Kabupaten Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara yang membagi informasi tentang intervensi apa saja yang dikerjakan dalam mengubah business as usual (operasi fungsional standar dalam suatu organisasi) yang mengemisi untuk berkontribusi pada pencapaian target NDC Indonesia.

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), Amelia Anggraini (F-NasDem) dan Zairina (F-Hanura) menyampaikan komitmen Indonesia untuk implementasi Kesepakatan Paris dan berperan aktif dalam merumuskan outcome document.

“Tidak tertutup kemungkinan dengan pemanfaatan tenaga nuklir dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen pencapaian target energi baru terbarukan 23 persen dari bauran energi nasional. Namun, kami masih menunggu perkembangan teknologi dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima teknologi ini. Selain itu, Indonesia masih harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan reactor nuklir. Hal ini mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di ring of fire,” papar Evita.

Pertemuan diakhiri dengan adopsi outcome document yang menekankan pentingnya peninjauan rutin komitmen nasional untuk mengurangi gas rumah kaca untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan pengetahuan ilmiah terbaru, serta memantau emisi, dan memverifikasi tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Selain itu ditekankan pula perlunya berinvestasi dalam penelitian dan riset terutama terkait energi baru terbarukan, kerja sama ilmiah internasional, mekanisme transfer teknologi ramah iklim yang inovatif, serta kerja sama mitigasi bencana terkait perubahan iklim.

Indonesia saat ini adalah penghasil gas rumah kaca terbesar kelima di dunia, terutama berasal dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan.

Dalam pemaparan dalam diskusi COP24 bertema “Law, Regulatioan, and Policy in Reducing Green House Gas and Environmental Protection for Environmental Justice” di Paviliun Indonesia, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menekan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Tipologi kejahatan yang ditangani meliputi illegal logging, kejahatan pada tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta kebakaran hutan dan lahan, yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan dan perubahan iklim," ujar Rasio dikutip dari Detik.com (16/12).

Di seluruh dunia, emisi dari tanah menyumbangkan sekitar seperempat dari semua emisi gas rumah kaca, menurut data dari Bank Dunia.

Indonesia adalah penyumbang global terbesar melontarkan240 hingga 447 juta ton CO2 setiap tahun dari sektor pertanian, konversi hutan yang kaya karbon untuk perkebunan, dan penggunaan lahan lainnya, menurut data dari Global Forest Watch.

Hutan hujan tropis dan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Menurut makalah Nature Communications yang diterbitkan pada bulan Juni, satu hektar hutan hujan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan menyebabkan lepasnya 174 ton karbon. Sebagian besar dari karbon itu akan menguap ke udara menjadi CO2.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR