Angga Sasongko mendukung pencabutan DNI di sektor usaha film

Angga Sasongko mendukung pencabutan DNI dari sektor usaha perfilman.
Angga Sasongko mendukung pencabutan DNI dari sektor usaha perfilman. | Nurdiansah/Tempo

Dukungan agar investor asing masuk ke industri film nasional datang dari Angga Sasongko. Sineas berusia 31 itu menilai bahwa masuknya investor asing membawa lebih banyak manfaat ketimbang mudarat.

"Jika asing bebas menanamkan investasi, sektor usaha perfilman bisa jadi salah satu industri andalan baru ketimbang melulu kita mengandalkan sumber daya alam dan manufaktur," ujar sutradara film Surat dari Praha ini saat menyambangi kantor Beritagar.id di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016).

Angga mencontohkan bagaimana stempel Daftar Negatif Investasi (DNI) di ranah perfilman menciptakan problem dilematis terhadap dirinya sebagai sineas.

"Distributor asal Jepang dan Taiwan yang telah membeli hak peredaran Filosofi Kopi (2015) ingin berinvestasi dalam sekuel film tersebut. Mereka ingin agar skala produksi film Filosofi Kopi 2 meningkat, secara penampilan dan cerita juga dibuat lebih kompleks. Mereka bahkan berniat merilis film bersamaan di Indonesia, Jepang, dan Taiwan. Tapi, niat tersebut urung terlaksana karena ada aturan DNI," ungkap Angga.

Niat pemerintah merevisi DNI di sektor usaha film dalam bidang produksi, distribusi, eksebisi, dan teknik agar keran investor asing bisa mengalirkan dana hingga 100 persen di bidang perfilman nasional akan membuat problematika yang dialami Angga tadi menjadi sirna.

Karenanya niat tersebut didukung Pekerja Kreatif Film Indonesia (PKFI) yang berasal dari berbagai asosiasi seperti Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI), Indonesian Film Directors Club (IFDC), Rumah Aktor Indonesia (RAI), Indonesia Motion Picture and Audio Association (IMPAct), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), Sinematografer Indonesia (SI), Indonesian Film Editors (INAFEd), Indonesian Production Designer (IPD), dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI).

PKFI dalam pertemuannya di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Selasa (9/2), bahkan menyampaikan lima aspirasinya. Berdasarkan siaran pers yang diterima Beritagar.id, aspirasi tersebut berisi dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera meneken revisi Peraturan Presiden tentang pembukaan DNI yang semula maksimal hanya 51 persen.

Revisi DNI adalah sebuah peluang besar untuk memajukan industri perfilman nasional, dan mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menetapkan tata edar film, membuat integrated box office system yang berlaku untuk film nasional dan asing agar datanya dapat diakses secara harian. Isinya adalah data penonton, jumlah layar yang didapat, dan jumlah jam tayang yang diterima setiap film.

Selain itu mereka meminta ekshibitor (baca: pemilik bioskop) untuk lebih memberikan kesempatan kepada film Indonesia. Mengingat Pasal 32 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah menyatakan bahwa pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut.

Hal terakhir adalah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) segera menyiapkan kebijakan pendukung agar pembukaan DNI menjadi efektif dan memberikan jaring pengaman bagi pengusaha lokal.

Jaring pengaman atau proteksi ini menurut Angga juga tidak kalah pentingnya. Pencabutan DNI adalah soal membuka atau menutup pasar. Jangan sampai ditafsirkan sebagai langkah tak acuh melindungi industri perfilman atau budaya Indonesia.

"Undang-undang tentang perfilman sudah mengatur soal itu. Contohnya soal pasal bahwa pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut. Itu salah satu bentuk proteksi," lanjutnya.

Langkah lainnya adalah dengan membuat kebijakan agar investor asing yang mau membangun gedung bioskop diarahkan ke daerah yang belum ada bioskopnya. Hal ini akan membuat akses masyarakat terhadap bioskop makin merata, pangsa pasar semakin luas, menyerap tenaga kerja baru, dan pemerintah setempat mendapat penghasilan asli daerah karena dari setiap lembar tiket yang terjual pemerintah dapat pajak tontonan.

"Dicabutnya DNI ini lebih banyak keuntungannya dan tidak ada kelemahan. Jadi, buat apa kita parno?" pungkas CEO Visinema Pictures ini.

(Dari kiri) Lala Timothy, Angga Sasongko, dan Joko Anwar saat menyampaikan lima aspirasi pencabutan DNI di sektor usaha perfilman.
(Dari kiri) Lala Timothy, Angga Sasongko, dan Joko Anwar saat menyampaikan lima aspirasi pencabutan DNI di sektor usaha perfilman. | Visinema Pictures
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR