MAKNA KATA

DPT dikira pemilih, DPO dianggap buron

Ilustrasi: Warga melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Ilustrasi: Warga melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (17/10/2018). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Sejumlah media massa mengulangi kesalahan yang sama dalam berbahasa, misalnya mengira daftar pemilih tetap (DPT) sebagai pemilih dan menganggap daftar pencarian orang (DPO) sebagai buron/buronan.

Entah mengapa mereka suka melakukan kekeliruan yang sama, padahal banyak kesalahan lain yang bisa mereka kerjakan jika ingin membuat pembaca kesal.

DPT

Perhatikanlah judul-judul berita berikut ini.

(1) “Direvisi KPU, DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu”

(2) “Ribuan DPT Ganda Masih Ditemukan Jelang Pemilu 2019”

(3) “KPU Tetapkan Jumlah DPT Nasional Meski Bermasalah”

Pada judul pertama diinformasikan bahwa KPU merevisi DPT. Setelah direvisi, DPT berkurang 671 ribu. Padahal, yang dimaksud berkurang adalah jumlah pemilih yang terdapat di dalam DPT.

Sementara itu, pada judul kedua, yang ditemukan ganda dengan jumlah ribuan adalah pemilih tetap, bukan DPT. Jadi, tidak mungkin DPT berjumlah ribuan karena KPU cukup punya satu daftar pemilih untuk mencatat jutaan pemilih.

Adapun pada judul ketiga, yang dianggap jumlah adalah DPT, padahal maksudnya jumlah pemilih tetap.

Tiap kali pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan anggota (dewan) legislatif, kesalahan menulis pemilih sebagai daftar pemilih sering terjadi.

Variasi kesalahan seperti itu adalah menganggap caleg sama dengan daftar caleg. Pembaca yang nalar bahasanya hidup tentu kesal membaca judul berita begini “KPU Umumkan Jumlah Daftar Calon Tetap Pileg 2019” karena ia ingin mengetahui jumlah caleg terdaftar, bukan jumlah daftar caleg.

DPO

Kekeliruan seperti itu juga terjadi pada penulisan DPO. DPO dianggap sebagai buron.

Dalam berita tentang kriminalitas sering ditemukan judul seperti ini: “Polisi Tembak DPO”, “Polres Bentuk Tim Kejar DPO Pelaku Pembunuhan”.

Narasumber kepolisian juga sering keliru menganggap buron sebagai DPO dengan menginformasikan kepada wartawan, misalnya “Para DPO juga kami kejar” atau “Dua DPO masih kami kejar.”

Padahal, sasaran yang ditangkap dan dikejar itu adalah orang yang terdapat pada DPO, yang disebut dengan buron, sedangkan DPO merupakan daftar buron.

Mengapa orang yang masuk DPO disebut dengan buron? Peraturan Kepala Bareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana memang tidak memuat kata buron, tetapi tersangka.

Menurut peraturan itu, seseorang dimasukkan ke dalam DPO, antara lain, jika orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya.

Apabila tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana telah dipanggil dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, tetapi ia tidak ditemukan.

Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa saat ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang, seseorang langsung menyandang status sebagai buron/buronan.

Mengenai kata buron, beberapa media massa—untuk tidak menyebut banyak atau semua—menganggap buron sama dengan memburon, misalnya dalam kalimat, “Setelah buron selama lima tahun, pelaku pembunuhan itu ditangkap polisi.” Kata buron dalam kalimat itu seharusnya diganti dengan memburon karena buron merupakan kata benda, sedangkan memburon (menjadi buron) merupakan kata kerja.

Logika Berbahasa

Menganggap DPT sebagai pemilih dan DPO sebagai buron sama kelirunya dengan mengira pundi sebagai uang. Narasi seperti ini sering ditulis oleh wartawan yang meliput berita ekonomi, “Perajin A mengumpulkan pundi-pundi uang dengan menjual gerabah.” Padahal, maksudnya adalah mengumpulkan uang untuk mengisi pundi-pundi (kantong kecil tempat menyimpan uang).

Dalam menulis berita, wartawan perlu memperhatikan logika bahasa seperti itu agar tulisan benar dari segi bentuk dan arti kata, serta untuk menghindari bias informasi.

Walaupun pembaca memahami berita yang ditulis dengan bentuk kata yang tidak sesuai dengan arti dan maksudnya, wartawan tidak boleh mengangap pembaca memahami narasi tersebut. Jangan memaksa pembaca menjadi “ahli nujum” yang bisa menerawang untuk mengetahui sesuatu.

Penting untuk diingat oleh wartawan bahwa prinsip menulis “yang penting orang mengerti” tidak bisa diandalkan karena tidak ada jaminan bahwa informasi dalam berita dipahami dengan jelas oleh pembaca jika tidak disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan logika yang benar.

Jika wartawan memakai kata meregang nyawa dengan maksud ‘mati’, misalnya dalam kalimat, “Pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah ditabrak truk”, siapa yang bisa memastikan bahwa semua pembaca mengerti bahwa meregang nyawa berarti ‘mati’? Padahal, pembaca yang cerdas mengetahui bahwa meregang nyawa artinya ‘sekarat’.

Oleh karena itu, wartawan mesti mempertimbangkan bahwa pembaca mesti mendapatkan informasi dengan jelas dan tepat melalui berita agar pembaca terlayani dengan baik.

Pembaca adalah raja, maka sungguhkanlah bahasa dengan logika yang benar dalam berita untuk melayani pembaca.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR