MAKNA KATA

Menganjurkan abstain menyebabkan kehilangan hak memilih?

Ilustrasi: Menganjurkan golput (golongan putih)
Ilustrasi: Menganjurkan golput (golongan putih) | Yusro M. Santoso /Beritagar.id

Polisi menangkap sekelompok mahasiswa di Denpasar, Bali, yang mengajak masyarakat untuk abstain dalam pemilu. Polisi menilai bahwa menganjurkan agar orang tidak memilih merupakan pelanggaran hukum pidana (“Pemilu 2019: Ketika Polisi Menangkap Demonstran Penganjur Golput”, BBC.com Indonesia, 16 April 2019).

Pandangan tersebut merupakan tafsiran atas Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Dua hal yang perlu digarisbawahi dari hal di atas adalah kata menganjurkan dan menyebabkan. Adakah hubungan menganjurkan supaya orang abstain sebagai penyebab orang lain kehilangan hak pilih?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu membahas hak. Memilih dalam pemilu merupakan hak politik. Begitu juga dengan abstain atau menjadi bagian golongan putih (golput). Hak tersebut dapat dicabut melalui undang-undang dan putusan pengadilan jika seseorang melanggar hukum tertentu.

Artinya, selain pengadilan, tidak ada orang yang bisa mencabut hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jadi, frasa kehilangan hak pilih pada Pasal 510 itu tidak tepat karena hak seseorang tidak bisa dihilangkan oleh orang lain.

Namun, orang lain bisa menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan hak politiknya, misalnya menghalang-halanginya untuk pergi ke tempat pemungutan suara.

Pasal 511 mengatur hal itu: setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Pasal 510 tersebut akan lebih baik menjadi begini: setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya ....

Jika pasalnya berbunyi demikian, barulah bisa dibuat pertanyaan yang logis: apakah menganjurkan agar seseorang abstain berarti menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan memakai hak pilihnya?

Bandingklah dengan pertanyaan ini: apakah mengajak seseorang untuk abstain berarti menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya? Ini pertanyaan yang tidak masuk akal karena hak pilih seseorang tidak bisa dihilangkan atau dicabut oleh orang lain.

Apakah menganjurkan supaya seseorang abstain berarti menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya? Tentu tidak karena menganjurkan tidak sama dengan menghalang-halangi atau melarang orang. Kata menganjurkan berarti ‘mengusulkan’ dan ‘menyarankan’, bukan ‘memaksa’.

Selain itu, kata menganjurkan tidak berhubungan langsung dengan akibat karena itu bukanlah tindakan yang menimbulkan dampak langsung (yang disebabkan dari menganjurkan). Bandingkanlah dengan memaksa: memaksa memiliki relevansi langsung yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Meskipun menganjurkan tidak berhubungan langsung dengan akibat, penganjur memang bisa dikenai hukuman jika orang yang dianjurkan melakukan anjuran tersebut. Namun, hal itu hanya berlaku pada anjuran terhadap tindak pidana, misalnya membunuh orang.

Selain itu, melakukan tindak pidana bukanlah hak. Sementara itu, abstain dalam pemilu bukanlah tindak pidana. Abstain adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang karena merupakan hak berekspresi. Jadi, menyarankan agar orang abstain atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bukanlah tindakan pidana.

Kalau seseorang memiliki hak untuk memilih, lalu ada orang lain yang mengajaknya untuk tidak menggunakan hak tersebut, yang bodoh adalah orang yang mau diajak karena mau saja dibujuk untuk tidak memakai haknya.

Dengan kata lain, dalam hal menganjurkan untuk tidak menggunakan hak dan dianjurkan untuk tidak memakai hak tersebut hanya ada dua pihak yang terlibat, yakni penganjur dan sasaran anjuran.

Pihak ketiga tidak bisa ikut campur dalam masalah di antara keduanya, terutama memaksa salah satu pihak untuk berhenti melakukan tindakan, antara menganjurkan dan menuruti anjuran.

Pihak ketiga hanya boleh memberikan saran kepada keduanya. Apabila salah satu dari kedua pihak melakukan pemaksaan, barulah pihak ketiga dapat masuk menjadi penengah, bahkan mengambil tindakan untuk melindungi salah satu pihak yang ingin menggunakan haknya.

Begitu juga dengan persoalan antara penganjur abstain dan sasaran yang diajak untuk abstain. Polisi sebagai pihak ketiga belum bisa masuk ke dalam persoalan kedua pihak tersebut apabila salah satu di antara mereka belum melakukan pemaksaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR