MAKNA KATA

Mosi tidak percaya

Ilustrasi: Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).  Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR.
Ilustrasi: Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR. | Muhammad Adimaja/wpa /ANTARA FOTO

Mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Ada yang menarik dari penggunaan istilah mosi tidak percaya oleh mahasiswa kepada DPR: senjata milik parlemen digunakan untuk menyerang parlemen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia V mengartikan mosi tidak percaya sebagai ‘pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah’. Definisi ini tidak lengkap karena mosi tidak percaya hanya terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan dalam sistem presidensial.

Sebagai definisi, ‘batasan’, makna istilah tersebut perlu dibatasi secara spesifik menjadi: pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah dalam sistem parlementer.

Dalam sistem parlementer istilah mosi tidak percaya memiliki dampak hukum: dengan mosi tidak percaya, parlemen bisa menjatuhkan presiden.

Hanta Yuda dalam buku Presidensialisme Setengah Hati (2013) mengatakan bahwa dalam sistem parlementer parlemen secara mudah dapat menjatuhkan kabinet hanya karena alasan politik, yaitu melalui mekanisme yang disebut mosi tidak percaya (vote of censecure) terhadap kinerja kabinet dan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, dalam sistem presidensial jabatan presiden tidak dapat dijatuhkan secara politik atau karena alasan politik oleh parlemen. Alasannya ialah basis legitimasi presiden tidak berasal dari parlemen, tetapi diperoleh dari rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung.

Konsekuensinya ialah secara politik presiden bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial tidak bisa diberhentikan karena alasan politik.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Oleh karena itu, istilah mosi tidak percaya tidak dikenal dalam konstitusi negara kita.

Meskipun begitu, istilah mosi tidak percaya tetap saja dipakai di negara ini. Sebagai contoh, pada 2014 Koalisi Indonesia Hebat (kubu Jokowi) menggunakan istilah mosi tidak percaya sebagai dasar untuk membuat pemimpin DPR tandingan.

Mereka menilai kepemimpinan DPR di bawah Koalisi Merah Putih (kubu Prabowo) tidak akomodatif dan cenderung otoriter. Kita dapat melihat bahwa dalam hal ini istilah mosi tidak percaya digunakan oleh sebuah kubu untuk menyatakan sikap kepada kubu lainnya dalam sebuah parlemen.

Dengan kata lain, parlemen menyatakan mosi tidak percaya kepada parlemen dalam sistem yang bukan parlementer.

Contoh lainnya ialah mosi tidak percaya yang disampaikan kubu Prabowo-Hatta, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2014. Ketika itu mereka menilai KPU sebagai penyelenggara pemilihan presiden tidak bersikap independen karena mengabaikan berbagai keberatan yang mereka ajukan dalam proses rekapitulasi suara.

Dalam hal ini istilah mosi tidak percaya digunakan oleh kubu calon presiden kepada KPU. Mosi tidak percaya di sini tidak berhubungan sama sekali dengan parlemen.

Contoh terbaru pemakaian istilah mosi tidak percaya ialah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam demonstrasi di gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya setelah beraudiensi dengan DPR perihal penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari ketiga kasus di atas tidak satu pun penggunaan istilah mosi tidak percaya yang sesuai dengan hukum. Meskipun begitu, tidak ada salahnya istilah mosi tidak percaya dipakai di luar hukum.

Maksud saya begini: istilah mosi tidak percaya yang dipakai oleh parlemen dalam sistem parlementer memiliki dampak hukum. Sementara itu, istilah mosi tidak percaya yang dipakai oleh siapa pun kepada siapa saja sah-sah saja sebagai ungkapan tidak percaya. Bedanya ialah bahwa pemakaian istilah mosi tidak percaya dalam hal ini tidak memiliki dampak hukum.

Mengapa orang boleh-boleh saja menggunakan istilah mosi tidak percaya? Bahasa merupakan miliki masyarakat. Masyarakat bebas memilih kata, frasa, ungkapan, atau istilah apa pun untuk menyampaikan maksud mereka. Selain itu, tidak ada kata yang mutlak milik sebuah kelompok, golongan, individu, atau kaum tertentu.

Oleh karena itu, sah-sah saja apabila ada kata, frasa, ungkapan, atau istilah yang pada awalnya milik kelompok tertentu yang digunakan oleh kelompok lainnya demi kepentingannya, termasuk untuk menyerang kelompok pemilik istilah tadi.

Kesimpulannya ialah bahwa pinjam-meminjam istilah merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Hal ini tidak perlu dipersoalkan. Anda boleh saja menggunakan istilah mosi tidak percaya untuk menyatakan sikap kepada pasangan Anda apabila Anda tidak percaya lagi terhadap perilakunya. Silakan dicoba. Risikonya tanggung sendiri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR