PERATURAN BAHASA

Perpres bahasa dan pidato resmi presiden di luar negeri

Ilustrasi: Peserta mengucap ikrar Sumpah Pemuda dalam Festival Pemuda, Karnaval Daya Nusantara 2018 di Sentul,  yang diikuti mahasiswa, pelajar dan pramuka dari 34 provinsi di Indonesia.
Ilustrasi: Peserta mengucap ikrar Sumpah Pemuda dalam Festival Pemuda, Karnaval Daya Nusantara 2018 di Sentul, yang diikuti mahasiswa, pelajar dan pramuka dari 34 provinsi di Indonesia. | .Arif Firmansyah/ama/18 / ANTARA FOTO

Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam perpres itu presiden wajib memakai bahasa Indonesia jika berpidato resmi di luar negeri.

Sebagian publik mencerca Jokowi karena menilai Jokowi membuat peraturan untuk memudahkan dirinya sehubungan dengan dugaan ketidakmampuannya berbahasa Inggris. Pandangan seperti itu keliru.

Pendapat itu tidak tepat karena dulu sudah ada peraturan yang demikian. Pertama, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal 28 UU itu disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Kedua, Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Dalam perpres itu diatur dan dijelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden di luar negeri.

Kalau publik mau menyalahkah peraturan tentang kewajiban presiden berbahasa Indonesia dalam pidato resmi di luar negeri, jangan salahkan Perpres No. 63 Tahun 2019, tetapi alamatkanlah protes itu terhadap UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 16 Tahun 2010.

Dengan kata lain, apabila ada pujian atau celaan terhadap kewajiban tersebut, hal itu seharusnya kali pertama ditujukan kepada penyusun UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 16 Tahun 2010.

Alasan Menerbitkan Perpres

Perpres diterbitkan untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi. Tujuan lainnya ialah untuk menjelaskan lebih detail materi yang diperintahkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dalam pasal 40 UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26—39 diatur dalam perpres. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut Perpres No. 16 Tahun 2010 dikeluarkan.

Dalam pasal 28 UU No. 24 Tahun 2009 belum dijelaskan secara detail penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden di luar negeri. Perpres No. 16 Tahun 2010 lalu menjabarkannya.

Ada enam pasal yang menjabarkannya (pasal 1—7), antara lain, pidato resmi disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan PBB, organisasi internasional, dan negara penerima; penyampaian pidato resmi tersebut disampaikan pada waktu dan tempat yang ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol PBB/organisasi internasional/negara penerima;

Penjelasan lain perpres itu ialah bahwa penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden dapat didampingi penerjemah; dalam keadaan tertentu presiden dan/atau wakil presiden dapat menyampaikan pidato secara lisan dalam bahasa tertentu untuk memperjelas dan mempertegas makna yang ingin disampaikan dan diikuti dengan transkrip pidato dalam bahasa Indonesia; pidato presiden dan/atau wakil presiden yang disampaikan di luar forum dan tata cara, bukan termasuk pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden.

Selanjutnya, presiden dan/atau wakil presiden dapat menyampaikan pidato dalam bahasa tertentu selain bahasa Indonesia pada forum internasional, yang meliputi bahasa resmi PBB: bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Perbedaan Perpres Lama dengan Perpres Baru

Mengapa perlu diterbitkan Perpres No. 63 Tahun 2019? Isi perpres baru ini lebih lengkap dan detail daripada perpres lama. Dalam perpres 2010 hanya disebutkan bahwa yang wajib berbahasa Indonesia dalam pidato resmi di luar negeri ialah presiden dan wakil presiden.

Padahal, dalam UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa pejabat negara juga wajib berbahasa Indonesia dalam pidato resmi di luar negeri. Dalam perpres 2019 hal itu dituliskan dalam pasal 5.

Pejabat negara tersebut ialah ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; menteri dan jabatan setingkat menteri; duta besar; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota; pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Perpres No. 63 Tahun 2019 dalam Berita

Setelah Jokowi menandatangani Perpres No. 63 Tahun 2019, media ramai-ramai memberitakannya. Di antara banyak berita tersebut, yang saya soroti ialah berita dan judul berita tentang kewajiban presiden berbahasa Indonesia dalam pidato resmi di luar negeri. Lihatlah judul-judul berita berikut ini.

1. “Imbas Perpres Baru, Jokowi Wajib Pakai Bahasa Indonesia Saat Pidato di Luar Negeri” (DW.com/id, 10 Oktober 2019)

2. “Jokowi Wajib Berbahasa Indonesia di Pidato Internasional” (CNNIndonesia.com, 9 Oktober 2019)

3. “Perpres Wajib Berbahasa Indonesia, Jokowi Dinilai Kehabisan Ide” (Solopos.com, 10 Oktober 2019)

4. “Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia” (Kompas.com, 9 Oktober 2019)

5. “Perpres 63: Jokowi Wajib Berbahasa Indonesia di Pidato Resmi di Luar Negeri” (Suara.com, 9 Oktober 2019)

6. “Presiden Jokowi Kini Wajib Berbahasa Indonesia di Forum Internasional” (Vivanews.com, 10 Oktober 2019)

7. “Aturan Diteken, Presiden Wajib Pidato Bahasa Indonesia di Luar Negeri” (Katada.co.id, 9 Oktober 2019)

8. “Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Berbahasa Indonesia” (Kompas.tv)

9. “Jokowi teken Perpres, pidato Presiden di luar negeri wajib pakai bahasa Indonesia” (Kontan.co.id, 10 Oktober 2019)

10. “Perpres 63 Berlaku, Jokowi Wajib Berpidato Bahasa Indonesia di PBB dan Forum International” (Okezone.com, 9 Oktober 2019)

Judul-judul berita seperti itu memang tidak salah, tetapi tidak tepat karena informasi di dalamnya bukanlah hal baru. Dengan judul-judul seperti itu, media tidak memberi publik informasi yang bagus untuk mereka ketahui, misalnya apa yang baru dalam Perpres No. 63 Tahun 2019 dan perbedaannya dengan Perpres No. 16 Tahun 2010.

Judul-judul yang demikian justru memancing komentar miring dari sebagian publik bahwa Jokowi menerbitkan perpres untuk melindungi dirinya sendiri sehubungan dengan kecurigaan sebagian publik bahwa Jokowi tidak mampu berbahasa Inggris.

Salah paham karena judul dan berita seperti itu akan bertambah apabila dalam isi berita tersebut tidak ada informasi bahwa kewajiban yang demikian sudah ada sejak perpres 2010.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR