TERKECOH KATA

Salah kaprah Caleg dan Pileg

Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk Pemilu 2019 damai yang disiapkan Polda Riau dikawasan Car Free Day di Pekanbaru, Riau, Minggu (30/9/2018)
Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk Pemilu 2019 damai yang disiapkan Polda Riau dikawasan Car Free Day di Pekanbaru, Riau, Minggu (30/9/2018) | Rony Muharrman /Antara Foto

Akronim (kependekan yang dibaca sebagai kata, tetapi bukan kata) berseliweran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di media massa maupun dalam percakapan. Akronim berguna sebagai "jalan pintas" untuk menyampaikan istilah atau frasa yang panjang.

Namun, kebiasaan memakai akronim juga berdampak buruk, salah satunya mengaburkan kepanjangan akronim tersebut. Akibatnya, salah kaprah pun terjadi.

Salah satu akronim "bermasalah" yang kepanjangannya telanjur dipercayai oleh masyarakat adalah caleg. Menurut pandangan umum, caleg merupakan singkatan dari calon legislatif. Padahal, caleg adalah orang, bukan lembaga, sementara legislatif adalah kata sifat untuk lembaga legislasi.

Seminggu yang lalu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menambahkan 1.002 entri ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V dalam jaringan (online). Salah satu entri yang dimasukkan dalam pemutakhiran kamus itu adalah akronim caleg. Dalam KBBI, caleg merupakan singkatan dari calon legislatif.

Badan Bahasa mengadakan lokakarya II pemutakhiran KBBI dalam jaringan (daring) 2018 di kantornya pada 18 Oktober. Badan Bahasa menyelenggarakan kegiatan itu untuk meminta tanggapan dari pengguna KBBI tentang 1.002 entri baru tersebut. Saya merupakan salah satu pembicara yang diundang dalam lokakarya itu.

Di hadapan para dewan redaksi KBBI, saya menyampaikan bahwa kepanjangan caleg bukan calon legislatif, melainkan calon anggota badan legislatif atau calon anggota dewan legislatif atau calon legislator. Calon anggota badan legislatif juga bisa disebut calon anggota konstituante.

Usulan saya ini diterima oleh dewan redaksi KBBI. Semoga dalam waktu dekat Badan Bahasa mengubah kepanjangan caleg dalam KBBI agar bisa menjadi rujukan untuk meluruskan salah kaprah kepanjangan caleg selama ini.

Selain caleg, akronim lain yang kepanjangannya telanjur dipahami dengan keliru adalah pileg. Pada umumnya, media massa menulis kepanjangan pileg dengan pemilihan legislatif. Yang dipilih dalam pileg adalah calon anggota badan legislatif. Karena itu, kepanjangan pileg seharusnya adalah pemilihan anggota badan legislatif.

Untungnya, KBBI belum memuat akronim ini. Mudah-mudahan dalam pemutakhiran KBBI pada April 2019, Badan Bahasa memuat akronim pileg dengan kepanjangan pemilihan calon anggota legislatif.

Asal-usul caleg dan pileg

Saya pikir, caleg dan pileg merupakan akronim resmi berdasarkan undang-undang atau aturan turunannya seperti halnya akronim pemilu. Setelah saya periksa semua aturan yang berkaitan dengan caleg dan pileg, tidak satu pun aturan yang memuat akronim maupun kepanjangan caleg dan pileg—koreksilah saya jika Anda menemukan aturan yang memuat akronim dan kepanjangan caleg dan pileg!

Lihatlah beberapa aturan tentang caleg dan pileg. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat—undang-undang ini merupakan aturan pertama yang mengatur pemilihan anggota badan legislatif—tidak memuat akronim dan kepanjangan caleg dan pileg. Sesuai dengan namanya, aturan ini menyebut pemilihan anggota konstituante dan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. Belakangan ini, kata konstuante tidak terdengar lagi.

Undang-undang lainnya, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini juga tidak menyebut caleg, tetapi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan tidak menyebut pileg, tetapi pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Karena itu, saya berasumsi bahwa caleg dan pileg merupakan akronim yang dibuat oleh media massa, atau dibuat orang politik, lalu dipakai oleh media massa. Siapa pun yang membuat dua akronim tersebut, media massa harus meluruskannya dengan menulis kepanjangan caleg dan pileg sebelum memuat singkatannya. Dengan begitu, masyarakat menjadi tahu kepanjangannya yang sebenarnya.

Kapan caleg dan pileg muncul? Saya memperkirakan dua akronim itu muncul pada 2004, ketika untuk kali pertama rakyat Indonesia memilih langsung presiden dan wakil presiden, dan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu 2004 juga merupakan pemilu pertama pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

BACA JUGA