Abainya para calon presiden terhadap biodiversitas

Ilustrasi: Sejumlah burung kuntul putih (babulcus ibis) berada di atas pohon bakau di kawasan tambak Desa Lambada Lhok, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (16/2/2019).
Ilustrasi: Sejumlah burung kuntul putih (babulcus ibis) berada di atas pohon bakau di kawasan tambak Desa Lambada Lhok, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (16/2/2019). | Irwansyah Putra /ANTARA FOTO

Debat calon presiden (capres) babak kedua tanggal 17 Februari 2019 mengangkat tema-tema energi, pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup secara sektoral. Ironinya, dengan topik yang berkaitan erat dengan sumber daya alam, tidak satupun capres membahas sumber daya terbarukan yang begitu melimpah di Indonesia. Yaitu, keanekaragaman hayati (biodiversitas).

Tema infrastruktur tampak menjadi primadona dan perhatian yang begitu seksi bagi kedua calon presiden. Namun mereka mengabaikan sejauh apa dampak pembangunan infrastruktur terhadap keberlangsungan biodiversitas atau seberapa hijaukah infrastruktur yang dibangun di Indonesia.

Kedua calon ingin membuat kesan pro rakyat dengan janji infrastruktur namun alpa mencerahkan masyarakat tentang biodiversitas yang dapat dimanfaatkan dan harus dijaga bersama secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara megadiversitas yang menyimpan jutaan jenis makhluk hidup baik di habitat hutan hujan, savana, mangrove hingga terumbu karang. Data kekinian keanekaragaman hayati Indonesia sebagaimana dipaparkan dalam Indonesia Biodiversity Strategy And Action Plan 2015-2020, Indonesia memiliki setidaknya 730 jenis mamalia (13 persen jenis di dunia), 1.605 jenis burung (16 persen jenis di dunia), 1.900 jenis kupu-kupu (11 persen jenis di dunia), 19.232 jenis tumbuhan berbiji (8 persen jenis di dunia) dan 569 jenis karang (70 persen jenis di dunia).

Belum lagi dari tingkat keunikan (endemisitas) yang tinggi, Indonesia merupakan hotspot dari peralihan kawasan biogeografi oriental, wallacea dan australasia. Hal ini membuktikan biodiversitas yang dimiliki Indonesia adalah penting dan bukanlah hal kecil untuk luput diperhatikan -mulai dari kekayaan ekosistem, kekayaan jenis hingga kekayaan sumber daya genetik (SDG).

Tata kelola sumber daya genetik

Setiap jenis makhluk hidup memiliki rangkaian DNA (asam deoksiribo nukleotida) yang menyimpan informasi dan dapat diteruskan kepada keturunannya. Rangkaian komponen DNA yang penting dalam menyandi molekul protein dinamakan gen. Tiap jenis makhluk hidup memiliki variasi gen berbeda dan dapat mengkode komponen protein dengan nilai potensial yang dapat diungkap dengan sains.

Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa gen VK-25 dari komodo dapat disintesis untuk biofilm penyembuh luka yang begitu efektif. Contoh lain, gen-gen penyandi enzim untuk produksi bioetanol yang lebih efektif ditemukan di mikroorganisme yang menghuni danau di hutan amazon dan juga dari mikroba yang diisolasi dari tumbuhan lada di Indonesia.

Gen-gen potensial tentu saja menjadi incaran bagi perusahaan untuk inovasi bernilai komersial maupun bagi para peneliti sebagai sumber penemuan sains fundamental. Indonesia dengan biodiversitas yang begitu tinggi menjadi surga bagi kekayaan variasi genetik bernilai potensial tersebut.

Namun di sisi lain juga rentan terhadap pencurian oleh pihak asing dan kelebihan eksploitasi yang dapat berakibat terhadap kepunahan organismenya. Akses ilegal terhadap SDG maupun pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG yang berujung kepada paten dan komersialisasi disebut sebagai biopiracy.

Tata kelola SDG sudah diatur konvensi keanekaragaman hayati, yang di dalamnya terdapat Protokol Nagoya yang mengatur cara akses dan bagi hasil dengan prinsip keadilan dan kesetaraan atas SDG dan juga pengetahuan tradisional yang terkait dengan SDG. Indonesia ikut aktif memperjuangkan Protokol Nagoya dan sudah meratifikasinya dalam bentuk Undang-undang No.11/2013.

Namun hingga saat ini aturan teknis yang komprehensif dan integral agar Indonesia dapat patuh (comply) dengan Protokol Nagoya belumlah lengkap. Aturan teknis yang ada baru sebatas PERMENLHK no. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018, yang mengatur SDG secara sektoral di lingkup kehutanan. Padahal sejatinya SDG merupakan isu multisektoral yang harus melibatkan pelbagai instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

Kita dapat belajar dari negara seperti India yang telah memiliki aturan lengkap tentang biodiversitas dan sumber daya hayati. India dapat berhasil menggugat perusahaan-perusahaan asing yang melakukan biopiracy serta mendapatkan keuntungan atas royalti pemanfaatan SDG di negara mereka.

Begitu juga dengan Brazil yang telah mengubah aturan pengelolaan SDG mereka. Ada kelonggaran perizinan dalam mengakses SDG di tahap penelitian namun ketika riset akan dilanjutkan ke arah komersialisasi maka peneliti atau perusahaan harus membuat kontrak yang mengatur bagi hasil secara berkelanjutan.

Baik India maupun Brazil secara partisipatif melibatkan pelbagai sektor -seperti pemerintah, pemegang pengetahuan tradisional, masyarakat lokal, akademisi, sektor bisnis dan organisasi non pemerintahan- untuk turut andil dalam pengelolaan SDG.

Aturan dan sistem nasional -seperti yang dilakukan oleh India dan Brazil- itu seharusnya menjadi topik panas pada debat capres kedua. Namun sayang sekali biodiversitas dan apalagi potensi SDGnya tidak dibahas sama sekali.

Rakyat, lingkungan dan biodiversitas

Revolusi industri 4.0 merupakan isu yang kemudian muncul dalam debat capres kedua. Dalam sesi pertanyaan dari panelis para capres diharapkan mampu mengelaborasi kecanggihan teknologi terkini terhadap basis produksi rakyat seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun kedua capres kembali mengabaikan -atau bisa dibilang kurang menguasai- isu teknologi yang sedang mengepung biodiversitas Indonesia.

Apa yang dibahas oleh Joko Widodo hanyalah penitikberatan kepada infrastruktur dan lokapasar (marketplace) yang semata-mata merupakan perantara dari faktor produksi. Sedangkan Prabowo Subianto hanya melihat dari dampak sosialnya. Selentingan unicorn di sesi tanya jawab, membuka mata kita bahwa kebanyakan unicorn Indonesia merupakan startup e-commerce dan belum ada startup besar Indonesia yang berbasis bioteknologi.

Dari sisi kesempatan yang ada, sebagaimana laporan World Economic Forumyang berjudul Harnessing the Fouth Industrial Revolution for Life on Land, era kecepatan proses komputer yang begitu tinggi dan semakin canggih serta murahnya teknologi pembacaan sekuens gen ini memantik perkembangan baru bagi industri berbasis bio-ekonomi.

Pemanfaatan dari segi biokimia dan biomaterial (aset biologis) maupun bio-mimetik (fungsi dan proses) diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan industri maju berbasis bio-ekonomi. Lebih lanjut dalam laporan yang sama teknologi biologi sintetik diperkirakan akan berkembang dari nilai USD3,9 juta pada tahun 2016 hingga USD38,7 juta pada tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan revolusi industri 4.0 berbasis bio-ekonomi yang kian bergulir, para capres sepatutnya mengalamatkan visi mereka untuk mendukung pengembangan sains dan teknologi nasional untuk mendukung basis produksi rakyat serta memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki petani, nelayan, peternak dan masyarakat adat.

Dari sisi tantangannya, data terbaru mengindikasikan bahwa penyebab utama deforestrasi di Indonesia dari tahun 2001-2016 adalah industri seperti kelapa sawit maupun gabungan hutan produksi dan perkebunan berskala besar.

Menariknya, tren yang justru cenderung meningkat sejak 2013 hingga 2016 adalah konversi hutan menjadi lahan tidak produktif (padang rumput) dan peningkatan pertanian dan perkebunan skala kecil. Hal ini tentu saja mengancam kelestarian biodiversitas yang dimiliki oleh Indonesia.

Oleh karena itu para capres harus menemukan strategi yang tepat dan seimbang dalam meraih keunggulan kompetitif dalam revolusi industri 4.0 berbasis bio-ekonomi.

Namun, di sisi lain, juga harus ada strategi yang dapat mencegah potensi konflik agraria, menjamin hak-hak wong cilik, memajukan kepentingan industri nasional yang ramah lingkungan, reforestrasi lahan tidak produktif, reklamasi lahan bekas tambang dan proteksi lingkungan untuk keberlangsungan biodiversitas. Alih-alih hanya menitikberatkan kepada bagi-bagi atau penguasaan tanah oleh negara.

Sekelumit isu-isu yang dibahas melalui catatan kecil ini diharapkan mampu menarik minat para capres dan tim di belakangnya untuk mulai memikirkan kekayaan biodiversitas yang dianugerahkan di bumi Indonesia. Di tengah cepatnya perkembangan sains dan teknologi dunia, masifnya kerusakan lingkungan, serta ancaman perubahan iklim, di pundak para pemimpin Indonesialah semua ini dipertaruhkan.

Raden Pramesa Narakusumo, peneliti bidang zoologi LIPI, kandidat Ph.D. bidang biologi Ludwig Maximilian University of Munich
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR