MENJELANG PILPRES 2019

Anti-klimaks cawapres Jokowi: Antara kekecewaan dan harapan publik

Ilustrasi: Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8).
Ilustrasi: Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). | Akbar Nugroho Gumay /ANTARA FOTO

Manusia lazimnya menyukai kejutan, lebih tepatnya efek sensasional yang muncul karena perasaan terkejut. Dan, politik seperti kita tahu adalah ruang yang penuh dengan kejutan-kejutan tak terkira. karena itulah kita menyukai hiruk-pikuk dunia politik. Namun, kita tentu benci kejutan yang tidak menyenangkan, yang jauh dari harapan, dan yang anti-klimaks.

Barangkali kejutan seperti itu pula yang dirasakan sebagian publik yang selama berpekan-pekan dibuat penasaran dengan teka-teki siapa pendamping Jokowi di Pemilihan Presdien (Pilpres) 2019. Sebagai petahana dengan tingkat elektabilitas nisbi tinggi, rasa penasaran publik tentu beralasan. Harapan publik sempat membuncah ketika nama Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo.

Munculnya nama Mahfud dalam panggung politik nasional seolah menjadi semacam oase di tengah minimnya sosok kandidat pemimpin yang mumpuni, berintegritas sekaligus memiliki rekam jejak yang tak diragukan. Harapan itu menjadi semacam euforia ketika beberapa jam menjelang deklarasi capres-cawapres koalisi pengusung Jokowi, nama Mahfud kian santer terdengar. Tagar #JokowiMahfudMD2019pun lalu lalang di lini masa media sosial.

Namun, untuk ke sekian kalinya politik menampakkan tabiat aslinya, yakni watak yang serba tak pasti, sukar ditebak, dan penuh dengan kemungkinan. Di detik-detik akhir menjelang deklarasi, nama Mahfud terpental.

Setelahnya, seperti kita sama-sama tahu, nama KH. Ma’ruf Amin lah yang kemudian muncul sebagai cawapres Jokowi. Munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi menjadi semacam anti-klimaks dari penantian panjang publik selama ini.

Pilihan kompromistis-pragmatis

Keputusan Jokowi mendapuk Ma’ruf Amin, alih-alih Mahfud MD, sebagai cawapresnya sudah barang tentu merupakan keputusan yang kompromistis. Meski memiliki elektabilitas yang tinggi, pada faktanya Jokowi tetap membutuhkan dukungan dari koalisi pengusungnya. Setiap keputusan yang ia ambil, terlebih menyangkut sosok cawapres pendampingnya, tentulah harus memenuhi kepentingan semua pihak dalam gerbong koalisi.

Memilih salah satu ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi tentu bukan pilihan tepat, lantaran pasti akan menimbulkan kecemburuan. Memilih tokoh selain ketua umum parpol anggota koalisi adalah sebuah keniscayaan. Ma’ruf Amin dianggap sebagai pilihan yang paling “rasional” bagi Jokowi setidaknya karena dua alasan.

Pertama, seperti kita ketahui, Jokowi dihadapkan pada ancaman gelombang politik identitas yang belakangan terbukti efektif menggerus elektabilitasnya. Hasil akhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI cukup menjadi pelajaran penting bagi Jokowi dan tim politiknya untuk menatap Pilpres 2019. Stigma negatif sebagai pemimpin yang anti-Islam dan gemar menzalimi ulama dipastikan akan dipakai lawan politik Jokowi untuk menyerangnya.

Memilih cawapres dari sosok yang memiliki basis massa di kalangan pemilih muslim tentu akan sangat membantu Jokowi menghapus stigma negatif tersebut. Ma’ruf Amin dianggap representatif untuk membendung gelombang politik identitas lantaran memiliki sederet modal sosial.

Ma’ruf Amin merupakan Rais Aam PBNU, jabatan tertinggi dalam struktural NU yang notabene merupakan ormas Islam dengan pengikut puluhan juta orang. Selain itu, Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai ketua MUI. Dengan semua otoritas yang ia miliki, Ma’ruf Amin dianggap sangat representatif untuk mendampingi Jokowi.

Kedua, Ma’ruf Amin cenderung lebih dapat diterima oleh semua parpol pengusung Jokowi. Berbeda dengan nama Mahfud MD yang mendapat resistensi dari parpol koalisi pengusung Jokowi. Usia Mahfud MD yang masih terbilang muda dan berpeluang maju di Pilpres 2019 tentu menjadi ancaman bagi para elit parpol.

Resistensi terhadap Mahfud MD paling jelas ditampakkan oleh PKB. Sikap resisten PKB terhadap Mahfud MD ini dilatari konflik internal dalam tubuh PKB yang kemudian memunculkan dua faksi, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar. Kedekatan Mahfud MD dengan Gus Dur dimaknai sebagai keberpihakan Mahfud MD terhadap PKB kubu Gus Dur.

Jika Jokowi nekat mendaulat Mahfud MD sebagai cawapres, bukan tidak mungkin ancaman PKB untuk loncat pagar koalisi akan terrealisasi. Jika itu benar terjadi, kemungkinan munculnya poros ketiga akan terbuka lebar. Pihak paling dirugikan dari kondisi itu ialah Jokowi.

Mengakhiri polarisasi politik

Kita tentu patut menghormati apa pun keputusan politik Jokowi terkait sesiapa yang bakal menjadi cawapresnya. Namun, kekecewaan publik atas pilihan politik Jokowi itu juga tidak layak diabaikan.

Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, sesumir dan sesumbang apa pun suara rakyat tetap harus didengarkan. Terlebih kekecewaan publik atas pilihan cawapres Jokowi agaknya cukup beralasan.

Di sisa periode pertama kepemimpinannya, Jokowi masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Yang paling utama tentu terkait bidang ekonomi. Di masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya menyentuh angka 5 persen, terpaut dengan capaian di era SBY yang mencapai 6 persen. Jokowi juga masih memiliki pekerjaan besar untuk menyinergikan pembangunan infrastruktur dengan pemerataan ekonomi.

Selain di bidang ekonomi, Jokowi juga menyisakan persoalan di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Persoalan korupsi masih menjadi isu klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai skandal mega korupsi menunggu komitmen pemerintah untuk diselesaikan.

Begitu pula dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi-JK. Kasus pelanggaran HAM di Papua misalnya, kerap luput dari perhatian pemerintah. Dalam lingkup yang lebih spesifik, kasus penyerangan air keras yang menimpa Novel Baswedan pun sampai sekarang belum juga diselesaikan.

Di tengah pekerjaan berat yang menumpuk itu, pilihan Jokowi untuk mendaulat Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya adalah sebuah keputusan yang absurd dan layak dipertanyakan. Keputusan itu sekaligus mengonfirmasi asumsi publik selama ini bahwa koalisi yang dibangun parpol tidak lebih dilandasi sikap pragmatisme pada kekuasaan ketimbang idealisme perjuangan.

Terpilihnya sosok Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi membuktikan bahwa bagi para elite, politik elektoral tidak lebih dari sebuah sarana menuntaskan hasrat pada kekuasaan. Pada titik ini, perilaku pragmatis dalam menentukan siapa kawan siapa lawan dalam kontestasi politik adalah hal yang lumrah belaka.

Namun demikian, di tengah kekagetan dan kekecewaan publik atas pilihan cawapres Jokowi, tetap terbersit sebuah harapan akan penyelenggaraan Pilpres yang lebih sehat dan beradab. Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi diharapkan akan mengakhiri polarisasi politik yang selama ini telah membelah masyarakat ke dalam dua kubu yang saling berseberangan.

Kita tentu berharap Pilpres tahun depan akan sepi dari politik identitas, ujaran-pelintiran kebencian, fitnah serta praktik politik kotor lainnya. Dengan menurun drastisnya eksploitasi kampanye negatif dari panggung politik, kita berharap Pilpres 2019 menjadi ajang adu gagasan, tarung ide serta perang strategi.

Eksistensi bangsa dan negara ini teramat mahal untuk dipertaruhkan ke dalam banalitas pertarungan politik elektoral. Jika prosesi demokrasi itu dapat dijalankan dengan cara-cara etis dan bermartabat, siapa pun yang keluar sebagai pemenang menjadi tidak penting, karena sejatinya rakyatlah yang menang.

Siti Nurul Hidayah, Peneliti, Alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR