Apakah Indonesia perlu politik luar negeri?

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) saat 12th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Summit (IMT-GT SUMMIT) di Bangkok, Thailand, Minggu (23/6/2019).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) saat 12th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Summit (IMT-GT SUMMIT) di Bangkok, Thailand, Minggu (23/6/2019). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Bisa diduga, kebijakan luar negeri periode kedua kekuasaan Presiden Joko Widodo sampai 2024, tidak akan berubah sama sekali. Presiden Jokowi dan para pembantunya yang akan datang menghadapi persoalan-persoalan yang lebih berat ketimbang periode 2014-2019, ketika globalisasi dan internasionalisasi masalah-masalah dunia mulai bergeser ke pola bipolar ketimbang multipolar.

Dari debat calon presiden Indonesia periode 2019-2024 yang lalu, tidak akan ada perubahan signifikan terhadap arah politik luar negeri Indonesia dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk pada akhir tahun ini. Para calon presiden (capres) dalam debat ini jelas tidak memahami sepenuhnya raison d’être para pendiri republik dalam merumuskan kebijakan dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif seperti yang dicerminkan dalam pidato yang disampaikan Mohammad Hatta pada tanggal 2 September 1948.

Cakupan kebijakan luar negeri capres petahana dalam debat ini terjebak dalam pola pikirnya sendiri, melihat masalah-masalah luar negeri dalam lingkup sektoral seperti turisme, perdagangan, dan investasi. Isu-isu regional dan global menjadi asing bagi capres petahana, terjebak dalam retorika negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengacu pada persoalan Rakhine State di Myanmar dan Afganistan.

Di sisi penantang petahana, seorang purnawirawan jenderal berperilaku warmonger mengajukan adigium si vis pacem, para bellum, ungkapan bahasa Latin yang berarti “kalau ingin perdamaian, bersiaplah untuk berperang.” Sekali lagi, capres yang ini mencoba membangkitkan khayalan tentang invasi, didudukinya salah satu pulau di Indonesia, dan lemahnya pertahanan negara.

Tulisan ini menjadi sebuah provokasi kita melihat realita penerapan politik luar negeri (termasuk diplomasi pertahanan) selama hampir lima tahun terakhir ini, sebagai antisipasi melihat dinamika globalisasi yang mulai merontokkan sendi-sendi perimbangan kekuatan (balance of power). Politik regional dan global sekarang bergerak menuju ke arah bipolar meninggalkan mekanisme multipolar yang ditandai dengan perang dagang China-AS, politik transaksional, kebangkitan nasionalisme kiri dan kanan, campur tangan urusan dalam negeri, kondisionalitas kerja sama internasional seperti kasus Huawei, dan lainnya.

Ada pergeseran yang disampaikan petahana dalam pandangan kebijakan luar negerinya yang condong berbasis Islam. Dan sebaliknya, penantang petahana tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Islam Nusantara (Arifi Saiman, Jakarta Post 18/2/2019) sebagai upaya mendorong soft power diplomasi Indonesia. Memang, konsepsi persoalan ini masih memerlukan pandangan strategis menggabungkan prioritas trilogi ukhuwah (persaudaraan) antara ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia), sebagai bagian dari kebijakan luar negeri bukan hanya sekedar retorika kampanye pilpres.

Stagnasi serius

Harus diakui, kebijakan luar negeri di bawah Presiden Jokowi menghadapi stagnasi serius perubahan deras globalisasi, ketika kebijakan luar negerinya diarahkan pada pencapaian pertumbuhan investasi, perdagangan, dan turisme. Dalam kurun watu pemerintahannya sejak akhir tahun 2014, dunia dilanda rakyat yang berang atas gemingnya upah pendapatan, meningkatnya kesenjangan, dan memberontak terhadap pemerintahannya sendiri, termasuk menempuh jalan ekstremisme politik.

Demokrasi liberal di mana-mana, termasuk di Indonesia, mulai khawatir ketika mesin-mesin pertumbuhan yang diusung, menghadapi persoalan baru mulai menuanya populasi, semakin langka sumber daya alam, maupun beban utang yang membengkak. Dambisa Moyo, ekonom kelahiran Zambia dalam bukunya “Edge of Chaos: Why Democracy Is Failing to Deliver Economic Growth —and How to Fix It” (2018), dunia yang sedang menghadapi “rabun politik” (myopia politic) perlu perbaikan atas ketidaksesuaian tantangan ekonomi jangka panjang dengan siklus pemilu, melindungi pilihan ekonomi independen dari tekanan politik, serta menghilangkan disfungsi dan kemacetan sistem demokrasi itu sendiri.

Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi menghadapi kemacetan dalam memberikan solusi persoalan Rohingya di Myanmar, mengusung perdamaian Afganistan karena tidak didukung kelompok Taliban, merumuskan konsepsi Poros Maritim Dunia dalam menata ulang arsitektur keamanan Indo-Pasifik, maupun mencegah pengakuan Yerusalem menjadi ibukota Israel yang menafikan perjuangan solusi dua negara bagi Palestina.

Konsep akbar Indonesia tentang Poros Maritim Dunia yang menjadi andalan kecerdasan politik luar negeri Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi di Naypyidaw, Myanmar pada akhir 2014 sebagai mandala geostrategi tunggal (single geostrategic theatre), tidak mampu dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Para pembuat kebijakan luar negeri masih tetap “memunggungi lautan” tanpa kemampuan mengoperasionalisasikan konsep akbar ini, melulu melihatnya sebagai persoalan kedaulatan perbatasan.

Di sisi lain, dalam debat capres penantang petahana berbintang tiga purnawirawan tidak memiliki acuan geostrategi regional dan global, terobsesi adanya invasi asing ke Indonesia menduduki salah satu pulau dari ribuan pulau yang ada di wilayah nusantara ini. Persoalan strategis yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu (paling tidak) tahun 2035, bukan pada persoalan invasi, tapi menghadapi kerumitan kemaritiman modern dewasa ini. Pertanyaannya sederhana. Apa yang akan dilakukan Indonesia seandainya RRC menyewa hak kelola pangkalan militer di Timor Leste?

Pandangan strategis

Dalam konteks ini menjadi penting rumusan single geostrategic theatre dijadikan landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia untuk pemerintahan lama dan baru yang akan bekerja sampai tahun 2024. Ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan terkait pandangan strategis (strategic outlook) Indonesia menyongsong perubahan regional dan global menghadapi potensi kebuntuan globalisasi, sekaligus antisipasi kemajuan teknologi komunikasi informasi yang menghadirkan perubahan masif dengan kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence) maupun teknologi komunikasi 5G.

Pertama, persoalan kelautan dan kemaritiman dalam konsepsi Poros Maritim Dunia perlu perumusan operasionalisasi holistik menopang ketahanan dan kepentingan Indonesia secara menyeluruh, khususnya terkait diplomasi pertahanan. Kita harus paham betul kalau laut di sekitar Indonesia adalah kekuatan gigantik yang disebut oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya “The Tragedy of Great Power Politics” (2001) sebagai “laut adalah kekuatan penghenti” (stopping power of water). Lautan yang mengelilingi permukaan bumi menyebabkan tidak mungkin bagi negara mana pun mewujudkan hegemoni global.

Kedua, Indonesia perlu memiliki pandangan tersendiri apakah kebangkitan China dalam beberapa dekade terakhir ini, sebagai penantang (challenger) atau pada posisi bertahan (defender), menghadapi perubahan dunia yang tidak menentu, tarik menarik antara membangun lingkungan strategis bipolar melawan multipolar. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari amanat UUD 1945 tentang, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketiga, terkait dengan di atas, dalam interaksi antara Poros Maritim Dunia dengan negara-negara besar dalam menggelar pandangan strategis geopolitik Asia-Pasifik dalam rumusan-rumusan aliansi keamanan, maupun pembangunan ekonomi dan infrastruktur (seperti “satu sabuk satu jalan” atau OBOR), perlu dirumuskan prinsip-prinsip apa yang disebut rules-based order (tatanan aturan) tanpa menggemakan kepentingan negara besar.

Yang dimaksud tatanan aturan itu adalah tata aturan global atau tata aturan internasional yang keduanya memiliki nuansa berbeda yang belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia maupun ketahanan regional yang selam ini ditopang oleh kerja sama inklusif ASEAN. Selama 50 tahun terakhir, lingkungan strategis regional Asia Tenggara terikat melalui mekanisme Traktat Kerja Sama dan Persahabatan (Treary of Amity and Cooperation) yang secara komprehensif mengelola lingkungan keamanan kawasan, baik keamanan tradisional maupun non-tradisional.

Dan keempat, pengalaman politik luar negeri Indonesia selama ini mengajarkan kita kalau keamanan dalam rumusan abadi politik bebas-aktif, tidak pernah dibatasi oleh hanya satu sumber saja. Lingkup keamanan akan selalu merupakan bagian-bagian terintegrasi dari ekonomi, politik, lingkungan sosial, kebudayaan, maupun peradaban yang selalu saling mengisi untuk memastikan lingkungan yang damai dan adil bagi kesejahteraan semua pihak.

Melalui mandala geostrategi tunggal ini, Indonesia ikut serta memastikan koeksistensi berlapis (multiple coexsistence) membangun pemerintahan kuat bekerja sama dengan pelaku non-aktor regional dan internasional terciptanya kawasan Asia-Pasifik yang damai, sejahtera dan inklusif. Dengan demikian, Indonesia memastikan ketertiban dunia yang ingin diwujudkan bisa menjamin negara besar dan kuat menjadi objektif dan negara kecil dan lemah dihormati dan memiliki nilai dalam kemitraan menyeluruh.

René L Pattiradjawane, pengamat politik luar negeri, Ketua Yayasan Pusat Studi China dan Associate Fellow pada EastWest Institute
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR