Asal-usul Hari Ibu

Ilustrasi: Para petugas satpol PP perempuan berbincang usai mengikuti upacara peringatan hari ibu ke-89 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (22/12). Dalam hari ibu tersebut, selain memperingati hari peran perempuan sebagai ibu biologis juga memperingati lahirnya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.
Ilustrasi: Para petugas satpol PP perempuan berbincang usai mengikuti upacara peringatan hari ibu ke-89 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (22/12). Dalam hari ibu tersebut, selain memperingati hari peran perempuan sebagai ibu biologis juga memperingati lahirnya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.
© Rosa Panggabean /ANTARA FOTO

Dalam sejarah Indonesia, Kongres Perempuan Pertama (1928) merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Hari ulang tahun kongres itu dirayakan sebagai Hari Ibu dan sampai hari ini diakui sebagai titi mangsa lahirnya gerakan perempuan Indonesia.

Gagasan untuk mengadakan Hari Ibu diusulkan dan diterima pada Kongres Perempuan pada 1938. Hari itu menjadi hari besar nasional, sesudah Republik Indonesia terkonsolidasikan tahun 1950.

Para tokoh nasionalis, komentator surat kabar, dan pejabat kolonial-menyambutnya sebagai suatu keberhasilan luar biasa dan diakui sebagai titik awal sejarah gerakan perempuan Indonesia. Namun sangat disayangkan tidak banyak yang mengetahui, apa yang telah terjadi dalam pertemuan akbar tersebut, kecuali tentang sejumlah organisasi perempuan yang telah bergabung membentuk sebuah federasi.

Memang pelbagai tulisan tentang sejarah Indonesia menyebutkan kongres itu sebagai peristiwa satu-satunya yang patut dicatat mengenai pergerakan perempuan di masa kolonial, tetapi hanya terbatas pada beberapa kalimat saja, tanpa menganalisis apa yang telah terjadi di dalamnya.

Kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta ini tidak lebih dari dua bulan pasca Sumpah Pemuda diikrarkan. Seperti halnya Sumpah Pemuda yang memperlihatkan kegairahan di kalangan pemuda, Kongres Perempuan yang diselenggarakan di tahun yang sama, juga ingin mewujudkan semangat yang sama dari para anggota gerakan perempuan di masa itu.

Emansipasi menuju unilinear

Sampai saat ini, banyak orang yang memang beranggapan bahwa penyelenggaraan kongres tahun 1928 itu merupakan saat yang mengawali bagi gerakan perempuan, dan juga bagi gerakan nasionalis. Salah satu tandanya adalah besarnya jumlah peserta yang hadir pada acara resepsi yang mendahului pembukaan kongres, dan juga pada acara pertemuan-pertemuan umum yang berlangsung beberapa hari berturut-turut.

Menurut Susan Blackburn dalam buku Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang (2007), laporan tentang pertemuan itu mencatat bahwa sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi yang diadakan malam tanggal 22 Desember 1928. Di antara yang hadir terdapat anggota organisasi-organisasi penting Indonesia yang dipimpin oleh para lelaki, seperti wakil dari Boedi Oetomo, Partai Nasional Indonesia (PNI), Pemoeda Indonesia, Partai Sarekat Islam, Walfadjri, Jong Java, Jong Madoera, Mohammadijah, dan Jong Islamieten Bond.

Para peninjau mencatat sejumlah tokoh penting: Mr. Singgih dan Dr. Soepomo dari Boedi Oetomo, Mr. Soejoedi dari PNI, Dr. Soekiman dari PSI, dan A.D. Haani, ketua Walfadjri yang sayap perempuannya masyhur cukup radikal. Di samping resepsi, ada tiga pertemuan terbuka berikutnya selama berlangsungnya kongres, yang dihadiri antara 750 sampai 1.000 orang.

Dalam kongres itu ada 15 pembicara dan ternyata hampir semuanya berasal dai organisasi yang berbeda, seperti: Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Aisjijah, Poetri Boedi Sedjati, Darmo Laksmi, Roekoen Wanodijo, Jong Java, Wanita Moelyo, dan Wanita Taman Siswa. Keanekaragaman organisasi yang terlibat dalam kongres itu memperlihatkan semangat berorganisasi kaum perempuan di saat itu sudah sangat tinggi. Nampaknya perempuan Indonesia tidak mau ketinggalan dalam membuktikan eksistensinya.

Memang diakui, kongres ini masih Jawa sentris, jika dilihat dari profil para pembicara maupun para pesertanya yang kebanyakan berasal dari Jawa (hanya seorang pembicara yang berasal dari Sumatra), namun dari 23 organisasi yang hadir dapat terlihat bahwa ada organisasi yang berlandaskan agama Islam maupun Katolik dan juga non-agama.

Organisasi yang terlibat dalam kongres sebagian besar merupakan organisasi yang sudah sangat mapan dan terkenal pada masa itu. Perlu dicatat bahwa ada sebuah organisasi kecil saat itu, yakni Natdatoel Fataat yang dibentuk di Yogyakarta oleh organisasi Islam Walfadjri, tetapi isu-isu yang dilontarkan dalam pelbagai perdebatan dianggap sangat radikal di masa itu. Bahkan usulan-usulannya masih sangat relevan untuk masa kiwari.

Para aktivis perempuan dalam kongres itu sudah sangat berani berdebat dan berargumentasi dalam mempertahankan pendirian masing-masing. Perbedaan pendapat di antara organisasi Islam terlihat juga dalam berbagai diskusi dan seringkali berlangsung begitu alot.

Ada organisasi Islam yang kukuh tidak bersedia menerima pembaruan ataupun perubahan-perubahan yang berkelindan dengan isu-isu perempuan Muslimah. Lain halnya dengan Jong Islamieten Bond, Damesafdeeling (JIBD)-Sayap Perempuan Sarekat Islam-dan Natdaoel Fataat, keduanya diakui oleh peserta kongres sebagai organisasi Islam yang sangat maju pemikirannya dalam mengusung status perempuan pribumi.

Hasil-hasil kongres

Menurut Cora Vreede-De Stuers dalam karyanya, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan & Pencapaian (2008), semua organisasi yang terlibat dalam kongres itu dengan jelas menginginkan dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan, yang dapat menyatukan perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia. Ini merupakan tujuan utama kongres. Perihal ini pula adalah keberhasilan terbesarnya.

Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai bentuk persekutuan yang diusulkan. Hal ini menjadi suatu hal yang terus menghantui sejarah gerakan perempuan di Indonesia.

Sebagian menginginkan sebuah 'Persatuan Perempuan Indonesia', tapi sebagian lagi lebih berhati-hati. Panitia penyelenggara mengusulkan agar Kongres Perempuan Indonesia menjadi 'sebuah wadah diskusi bagi semua Perkumpulan Perempuan Indonesia' yang akan melakukan berbagai kegiatan, seperti misalnya menerbitkan sebuah majalah.

Kongres pada akhirnya memutuskan untuk membentuk badan permoefakatan, yang diberi nama Perikatan Perempoean Indonesia (PPI). Pengurus besar diketuai oleh R.A. Soekonto yang telah mengetuai kongres itu, dan sedangkan perempuan lainnya yang juga sangat berperan dalam penyelenggaraan kongres diikutsertakan bergabung dalam dewan pengurus.

Selama berlangsungnya kongres dan segera sesudah itu, kebanyakan organisasi yang ambil bagian dalam kongres menggabungkan diri dalam PPI. Sedangkan organisasi yang tidak ikut bergabung adalah: Boedi Rini, Sarekat Islam Bagian Istri (SIBI), Santjaja Rini, Wanito Moeljo, Jong Java, dan Nahdatoel Fataat. Organisasi-organisasi itu memandang perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan pengurusnya.

Bagi sebagian organisasi, kongres itu tentunya menabalkan bahwa badan baru tersebut lebih radikal dari yang mereka harapkan, tetapi bagi sebagian organisasi lainnya, kongres itu dianggap masih kurang jauh langkahnya, atau barangkali keikutsertaannya dalam PPI diveto oleh badan yang dipimpin oleh yang berjenis kelamin laki-laki, seperti SIBI dan Natdatoel Fataat.

Pada akhir kongres, sebuah anggaran dasar dan rencana aksi untuk PPI telah tersusun dan disetujui. Anggaran dasar itu menyatakan bahwa PPI 'bermaksud menjadi badan penghubung bagi semua perkumpulan perempuan Indonesia, dan bertujuan untuk memperbaiki nasib dan status perempuan Indonesia tanpa referensi terhadap sesuatu agama atau keyakinan politik tertentu'.

Perihal ini berarti perlu dicarikan cara-cara untuk dapat menyelenggarakan kongres setiap tahun agar isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dapat dicarikan solusinya. Untuk alat komunikasi, perlu diterbitkan sebuah majalah berita sebagai forum diskusi bagi perempuan, bahkan diharapkan dapat bertindak sebagai hakim atas perbedaan pendapat yang ada di antara anggotanya.

Anggota PPI akan terdiri dari organisasi-organisasi yang memiliki anggaran dasar yang biasa. Para anggotanya adalah perempuan-perempuan Indonesia asli. Anggotanya diharuskan membayar uang iuran. Setiap organisasi yang menjadi anggotanya memiliki satu suara.

Kepemimpinan adalah sebuah dewan pengurus yang terdiri dari paling sedikit lima orang, yang dipilih oleh kongres untuk waktu setahun, dan dewan pengurus akan menentukan tempat, yang untuk sementara adalah di Yogyakarta.

PPI akan membentuk suatu wadah dana beasiswa untuk pendidikan gadis-gadis miskin. Pengurus juga akan memajukan gerakan pandu putri. Semua organisasi anggota PPI diminta melakukan propaganda melawan perkawinan anak-anak dan meminta pegawai negeri untuk membantu mendidik masyarakat mengenai masalah ini.

Pengurus besar PPI akan mengirim resolusi-resolusi kepada pemerintah kolonial yang berisikan permintaan agar secepat mungkin dibentuk dana untuk mendukung para janda dan anak yatim. Mosi ini harus diumumkan kepada Dewan Rakyat (Volksraad), dan juga kepada media cetak.

Kongres juga mendengarkan uraian mengenai persyaratan yang menurut hukum Islam dapat dimasukkan dalam kontrak perkawinan. Kebanyakan perempuan saat itu merasa belum mengetahui bahwa dalam persyaratan Islam, perempuan berhak untuk mengajukan gugat cerai. Praktik ini disebut talik. Ini merupakan cara perempuan memperoleh perceraian dan sekaligus melindungi mereka terhadap poligami, karena jika suami kawin lagi maka perkawinan yang sekarang dapat dibatalkan.

Kongres ini juga mengambil resolusi bahwa PPI akan mengirim mosi kepada dewan-dewan keagamaan berisi usulan agar hukum talik difasilitasi menurut hukum Islam secara tertulis. Disetujui juga bahwa PPI akan meminta pemerintah agar mewajibkan pemimpin agama Islam untuk menjelaskan ketetapan ini secara tertulis kepada setiap calon pengantin, dan mengumumkan rekomendasi kongres ini, khususnya tentang talik ini dalam Volksraad maupun pers.

ditinjau dari konteks sejarah gerakan perempuan di Indonesia, satu hal yang perlu dicatat mengenai mosi ini adalah bahwa -dari awal kelahirannya- federasi perempuan ini telah berani memasuki bidang politik. Yaitu, dengan mengajukan permintaan-permintaan kepada pemerintah; bahkan berani mengambil sikap terhadap praktik perkawinan Islam.

Isu mengenai perkawinan Islam ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketegangan besar di dalam federasi, dan mengakibatkan terjadinya perpecahan pada 1935. Meskipun demikian, sejak 1928 masih terdapat cukup waktu untuk bersama-sama mengajukan pelbagai usulan sekitar praktik perkawinan Islam kepada dewan-dewan keagamaan maupun pemerintah.

Pasca kongres tahun 1928, semangat para pengurus dan anggota tidak pernah mengendor. Pada Mei 1929, PPI mengadakan pertemuan umum di Yogyakarta yang dihadiri oleh sekitar 400 orang dan isu perkawinan anak-anak menjadi topik utamanya, bahkan dicarikan upaya memeranginya (Poeze 1983: 118).

Pada kongres kedua yang diselenggarakan di bulan Desember 1929, PPI memiliki 22 organisasi anggota, dan telah mendapat respons yang simpatik dari pemerintah kolonial terhadap mosi yang mereka sampaikan.

Bahkan PPI juga mendirikan dana sumbangan untuk pelajar putri. Dana beasiswa untuk pelajar putri datang dari warisan Moegaroemah, salah seorang pembicara dalam pertemuan tahun 1928, yang meninggal tahun 1929 (Wanita Tamansiswa 1992: 41).

Majalahnya, Isteri, yang khusus diterbitkan sebagai sarana komunikasi juga telah mempunyai 700 pelanggan.

Susan Blackburn dalam karya pentingnya berjudul Women and the State in Modern Indonesia (2004), mendedahkan bahwa pada tahun-tahun berikutnya, gerakan perempuan ini mengalami perubahan dalam hal bentuk badan payungnya. Tahun 1929 bentuk badan hukumnya diubah menjadi sebuah federasi, dan dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi beberapa kali perubahan nama.

Dalam kongresnya pada 1930-an, terjadi pergulatan dalam mempertahankan hubungan persahabatan antara sebagian kelompok Islam dengan kelompok sekuler, sementara federasi cenderung untuk lebih berpihak pada gerakan nasionalis dan gerakan politik (Blackburn 2004: 19-30).

Kongres Wanita Indonesia (Kowani), federasi perempuan yang dibentuk sesudah kemerdekaan, adalah turunan langsung dari PPI. Sejarahnya sendiri melukiskan adanya ketegangan dan kerentanan dalam gerakan perempuan di Indonesia.

Kowani telah mengalami campur tangan dari pemerintah Soekarno maupun Suharto, dan menjadi tidak populer di kalangan organisasi perempuan muda. Sampai saat itu Kowani tidak juga dapat dikatakan mewakili organisasi-organisasi perempuan seluruh Indonesia maupun seluruh lapisan masyarakat.

Federasi perempuan tidak pernah dapat mewakili semua organisasi perempuan karena banyaknya organisasi yang masing-masing mewakili berbagai lapisan dalam masyarakat Indonesia. Apalagi upaya politik yang terus-menerus mengintervensi bentuk atau mereformasi federasi organisasi perempuan.

Suatu badan nasional yang benar-benar dapat dikatakan representatif bagi gerakan perempuan Indonesia merupakan keinginan yang dicita-citakan. Tidak pernah dalam sejarah tanah air ini terlihat idealisme yang lebih terang-benderang dari usaha perdana untuk mempersatukan gerakan perempuan pada 1928.

Muhammad Iqbal, sejarawan IAIN Palangka Raya, editor Penerbit Marjin Kiri

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.