ASIAN GAMES 2018

Asian Games, tahun politik dan nasionalisme

Ilustrasi: Kapten tim basket Indonesia Rivanldo Tandra (7) memblok lemparan pemain Cina Hailiang Xiao (8) di Babak Penyisihan Grup A Basket Putra 3X3 Asian Games ke 18 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jumat (24/8).
Ilustrasi: Kapten tim basket Indonesia Rivanldo Tandra (7) memblok lemparan pemain Cina Hailiang Xiao (8) di Babak Penyisihan Grup A Basket Putra 3X3 Asian Games ke 18 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jumat (24/8). | Ridhwan Siregar /ANTARA FOTO/INASGOC

Perhelatan Asian Games, ajang perlombaan olahraga multicabang terbesar se-Asia, resmi dibuka dengan upacara pembukaan yang memantik decak kagum: estetis, elegan sekaligus menghibur. Untuk kedua kalinya, setelah 46 tahun, Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan ini. Sebelumnya, di tahun 1962 pada penyelenggaraan Asian Games ke IV, Indonesia juga didaulat sebagai tuan rumah.

Di level internasional, Asian Games merupakan gelaran kompetisi olahraga terbesar ke dua setelah Olimpiade. Hal itu bisa dilihat dari jumlah atlet, cabang olahraga yang dipertandingkan dan jumlah negara peserta. Tahun ini, Asian Games diikuti oleh 45 negara, 40 cabang olahraga dan melibatkan tidak kurang dari 13 ribu atlet. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga dengan prestise sedemikian besar tentu merupakan kehormatan sekaligus tantangan untuk Indonesia.

Dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah -setelah Vietnam mengundurkan diri karena masalah pendanaan- menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia pada umumnya menaruh harap pada Indonesia. Tentu, mewujudkan harapan tersebut tidak semudah menjentikkan jari tangan. Di tengah sumber pendanaan yang tidak berlimpah ditambah mepetnya waktu persiapan, Indonesia harus berpacu dengan waktu dan keterbatasan dana untuk mempersiapkan perhelatan Asian Games.

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 barangkali adalah sebuah berkah bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Beberapa tahun belakangan ini kita disibukkan dengan pertikaian politik para elite yang berdampak pada meruncingnya polarisasi di tengah masyarakat. Politik praktis, mendominasi tema perbincangan dalam ruang publik kita. Debat-debat tak bermutu yang seolah tak ada ujung itu kemudian menggeser perbincangan-perbincangan ihwal arah dan masa depan bangsa.

Polarisasi yang dilatari perbedaan politik, harus diakui, telah menggerus visi kebangsaan kita, mengerdilkan komitmen kenegaraan kita, bahkan pada titik tertentu melucuti nasionalisme kita. Kita teramat sibuk mengidentifikasi perbedaan; menjadikan yang tak sepaham sebagai lawan, lalu lupa apa esensi kita menjadi bangsa Indonesia. Semua sengkarut persoalan yang centang perenang itu bukan tidak mungkin akan mengantarkan bangsa kita menuju ke titik nadirnya.

Banyak pakar ilmu sosial telah mendedah berbagai teori tentang kemunculan bangsa (nation) dan paham kebangsaan (nationalism). Ernest Renant misalnya, menyebut bahwa bangsa lebih merupakan sebuah asas kerohanian, di mana sekelompok masyarakat berkomitmen untuk hidup bersama dengan dilandasi oleh nilai-nilai, cita-cita dan tujuan hidup yang disepakati secara sukarela.

Berbeda dengan banyak teoretisi lain, bagi Renant, wilayah dan ras bukanlah unsur utama terbentuknya sebuah bangsa, melainkan kesamaan sejarah dan masa lalu yang kemudian melahirkan apa yang ia sebut sebagai collective imagination.

Menurut Renant, kekuatan dan kejayaan sebuah bangsa lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat di dalamnya memiliki imajinasi akan kehidupan di masa depan. Imajinasi kolektif, demikian Renant menyebutnya, akan menentukan arah peradaban sebuah bangsa. Tanpa imajinasi kolektif, masyarakat akan tercerai ke dalam sekat-sekat dan poros-poros yang akan saling berkonflik dan pada akhirnya akan membikin rapuh struktur bangsa tersebut dari dalam.

Melihat kondisi bangsa Indonesia di tahun-tahun belakangan ini, barangkali tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa imajinasi kolektif itu kian memudar, tergerus oleh imajinasi yang lebih bersifat sektarian dan parsial. Ketiadaan imajinasi kolektif itulah yang membuat kita hari ini terperangkap ke dalam logika berpikir bercorak oposisi biner; aku-kamu, kami-kalian, beriman-kafir, pemerintah-oposisi, bahkan mengarah pada stereotipe menyesatkan semacam sebutan “cebong” dan “kampret”.

Lingkaran setan berwujud nalar pikir oposisi biner itu lantas mengurung kita dalam kejumudan peradaban yang akut. Padahal, perjalanan peradaban bangsa-bangsa lain sudah menunjukkan capaian yang mencengangkan. Ketika negara-negara maju sudah sampai pada bahasan tentang kecerdasan buatan (artificial intelegences), kita masih sibuk berkutat dengan debat kusir khas talkshow politik pengejar rating.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 ini patut menjadi semacam momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games adalah pertaruhan bangsa kita di depan negara-negara Asia juga dunia internasional pada umumnya.

Keberhasilan kita menyelenggarakan Asian Games akan menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu, kuat dan siap tampil dalam percaturan peradaban global. Kesuksesan kita sebagai tuan rumah Asian Games sekaligus juga akan dengan sendirinya menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada bangsa Indonesia.

Spektakulernya upacara pembukaan Asian Games 2018 tempo hari sebenarnya cukup menjadi bukti awal bahwa kita layak disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Barangkali, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai saat ini kita lebih banyak menjadi konsumen, alih-alih produsen.

Namun, di bidang kreativitas, seni dan budaya, kita memiliki modal yang berlimpah. Tinggal bagaimana mengonversikan modal itu menjadi katalisator kemajuan dan kejayaan bangsa.

Dalam pembacaan yang lain, diselenggarakannya Asian Games pada tahun politik idealnya bisa menjadi semacam wahana untuk belajar dan mencari inspirasi mengenai praktik politik yang menjunjung tinggi asas sportivitas dan fair play.

Dalam banyak hal, politik dan olahraga adalah dua hal yang memiliki banyak kemiripan. Olahraga meniscayakan pertarungan, adu cerdik-strategi, adu kekuatan, perang urat syaraf (psy war), juga ada aturan main sekaligus pengadil dan tentunya pihak yang menang dan kalah.

Begitu pula dalam dunia politik. Hanya saja, pertarungan dalam dunia politik acapkali cenderung berkonotasi pada hal-hal negatif. Penuh kecurangan, culas, bahkan menghalalkan segala cara adalah citra yang selama ini lekat pada dunia politik. Corak politik kotor -yang dicirikan dengan eksploitasi kebencian sampai memainkan sentimen identitas- inilah yang beberapa tahun terakhir ini kita praktikkan.

Para pemain politik praktis, mulai dari capres-cawapres, calon legislatif, tim sukses, konsultan, relawan, buzzer sampai simpatisan sepatutnya meneladani sportivitas dan sikap fair play para atlet kelas dunia yang berlaga di Asian Games. Di lapangan pertandingan, mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mereka mengadu teknik, menyabung strategi, berharap menempati posisi paling tinggi di podium penghargaan. Namun, ketika peluit wasit menandai pertandingan berakhir, mereka kembali berangkulan.

Pertandingan olahraga mengajari kita –bangsa yang tengah disibukkan dengan hiruk-pikuk politik- bahwa kemenangan bukanlah segalanya. Kemenangan yang didapat dengan cara-cara tidak bermartabat boleh jadi hanya akan mendapat cibiran dan riuh siul dari tribune penonton. Sebaliknya, menerima kekalahan setelah mengeluarkan kemampuan terbaik acapkali justru akan menuai penghargaan paling tinggi dan dikenang oleh sejarah.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR