Balita dan keluarga dalam kebijakan pendidikan nasional

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan ibu dengan balita saat penyerahan gizi makanan tambahan di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan ibu dengan balita saat penyerahan gizi makanan tambahan di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Memasuki tahun ke-4 Kabinet Kerja, pemerintah semakin tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi menjadi ujung tombak Kementerian Pendidikan. Dalam tiga tahun pertama Kabinet Kerja sibuk menggenjot produksi lulusan SMK berkualitas yang siap kerja. Setahun belakangan pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya ke jenjang pendidikan tinggi.

Kebijakan seperti revisi alokasi beasiswa LPDP dan pembukaan pintu lebar-lebar untuk dibukanya perguruan tinggi afiliasi asing di Indonesia adalah beberapa contoh bagaimana pemerintah mulai menyasar peningkatan kualitas di area hilir pendidikan nasional.

Pilihan pemerintah untuk memusatkan segala upaya peningkatan kualitas SDM di area pendidikan tinggi itu masih berada dalam area koridor pengembangan manusia. Penimbangan ulang program beasiswa berkait langsung dengan program industri, sedangkan masuknya perguruan tinggi afiliasi asing otomatis memperketat kompetisi kualitas antar perguruan tinggi.

Namun hal ini tidak dapat diterapkan ke dalam pendidikan dasar-menengah (dikdasmen). Justru berpotensi menjadi blunder jika pemerintah hanya berfokus kepada kualitas hilir di dikdasmen yang dibawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian, perkembangan kognitif paling kencang dalam jenjang pendidikan dasar-menengah justru terjadi antara usia 0 - 7 tahun. Hal ini berarti, alih-alih memfokuskan diri terhadap peningkatan sumber daya siap pakai dari jenjang SMK, pemerintah seharusnya fokus membangun keluarga dan lingkungan yang ideal dan berkualitas, dalam rangka menumbuhkembangkan balita-balita cemerlang penerus bangsa.

Berkaca dari fenomena di atas, kebijakan penumbuhkembangan keluarga dan balita nasional masih belum mendapatkan perhatian dan pendayagunaan yang optimal, berbeda dari perhatian yang pemerintah berikan kepada pengembangan kualitas lulusan SMK dan pengembangan kualitas lulusan Perguruan Tinggi.

Kerangka tumbuh kembang balita

Sebagaimana dipaparkan Flohr dan Persellin (2011) perkembangan kecerdasan atau kognisi paling berdaya terjadi di antara usia 0-7 tahun. Jendela usia perkembangan ini dapat dibagi kembali menjadi dua, usia emas antara 0-3 tahun dan usia optimal antara 0-7 tahun. Jendela yang sama tidak hanya digunakan untuk memetakan tumbuh kembang kognisi. Erik Erikson (1959) juga memaparkan lebih lanjut bagaimana jendela usia tersebut juga berlaku untuk penumbuhkembangan karakter, atau aspek psikososial manusia.

Usia emas atau kritis adalah saat ketika rangsang perlu dipaparkan terhadap anak karena jika tidak anak tidak akan mungkin mempelajari pengalaman tersebut, atau kalau juga belajar akan lebih lambat memahaminya. Usia optimal adalah saat ketika anak mudah menyerap dan memahami pengetahuan baru. Dengan demikian ketika lewat usia optimal, anak-anak mengalami lebih banyak tantangan untuk menumbuhkembangkan aspek psiko-sosio-kognisinya.

Mengingat krusialnya jendela usia emas dan optimal tersebut tidak heran negara-negara maju rela berjibaku membangun kebijakan pendidikan dasar-menengah yang berfokus pada pendidikan keluarga muda dan anak balita atau usia dini. Finlandia, Swedia, dan Estonia -yang menjadi langganan peringkat atas tes PISA- menerapkan kebijakan cuti parental antara 2 bulan - hingga 1.5 tahun untuk membangun kekuatan hubungan orangtua dan balitanya. Sementara Jepang mempraktikkan kurikulum hidup sehari-hari-macam membersihkan kelas dan memasak- bergilir sejak jenjang sekolah dasar

Kebijakan keluarga dan anak balita

Lantas, apakah pemerintah Kabinet Kerja juga menunjukkan antusiasme yang sama terhadap ranah penumbuhkembangan keluarga dan anak balita nasional?

Kita tidak usah membandingkan dengan contoh mancanegara. Minimal kita bisa tilik bersama usaha pemerintah menyelaraskan langkah dan niat, sebagaimana yang dilakukan terhadap pengembangan kualitas lulusan SMK dan Perguruan Tinggi.

Ironisnya, jawaban tegas untuk pertanyaan tadi adalah "tidak". Masih banyak sekolah dasar yang mengenakan tes baca tulis sebagai standar penerimaan murid di kelas 1 kendati peraturan menegaskan berlawanan.

Lebih lanjut, peraturan liar itu melahirkan efek psikis, yang membuat orang tua mendorong anaknya untuk bisa baca-tulis-hitung (calistung) di usia dini. Paling parah, lingkungan memberikan stigma "gagal" kepada keluarga atau anak yang belum berkembang aspek calistung-nya di usia tersebut.

Negara memang tidak menghalangi gerak maju aktivis akar rumput -semacam Keluarga Kita.id, Charlotte Mason Indonesia, dan Rumah Inspirasi-dalam mensosialisasikan praktik keorangtuaan yang ideal. Namun pemerintah belum merengkuh para aktivis komunitas tersebut dalam rangka membangun suatu jejaring dan rancang-bangun nasional penumbuhkembangan keluarga yang lebih berdaya.

Pada saat yang sama rantai keamanan hidup anak usia dini pun retak. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah guru pun marak. Bahkan, dalam beberapa kasus terakhir, aparat hukum dengan mudah melepaskan terdakwa pelaku pelecehan seksual

Menanti keadilan

Berkaca dari telaah di atas dapat kita simpulkan bahwa negara masih terlalu bias ekonomi dalam merumuskan, mensahkan, dan mempraktikkan kebijakan pendidikan.

Pengembangan kualitas lulusan SMK dan perguruan tinggi memang memberikan kemungkinan lebih besar untuk memperoleh SDM siap pakai dalam jangka pendek. Namun tanpa menyiapkan generasi yang cerdas dan kreatif, dalam 10-20 tahun ke depan yang tersedia di Indonesia hanyalah generasi konsumtif dan secara keterampilan berada di tataran generasi pekerja kasar.

Kreativitas hanya dimungkinkan oleh paparan dan lingkungan yang tepat di usia yang tepat. Pada usia tersebut, yaitu 0 - 3 tahun, anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang tua mereka.

Dengan demikian sudah saatnya negara memberikan perhatian yang lebih adil terhadap pengembangan keluarga-anak balita, yang minimal dapat dimulai dengan:

  1. Kesinambungan pelaksanaan jaminan hukum. Sebagaimana peraturan di mancanegara, pelaku kekerasan terhadap anak, tidak hanya diganjar hukuman penjara namun sanksi sosial lanjutan. Seperti pelarangan berprofesi terkait anak, pelarangan bergaul dengan anak.
  2. Payung legal jejaring aktivis keorangtuaan nasional. Sebagaimana dukungan moral pemerintah terhadap lulusan SMK di dalam pidato kenegaraan dan dukungan teknis pemerintah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional, para aktivis keluarga dan keorangtuaan berhak memperoleh fasilitasi yang sederajat. Fasilitas ini berbentuk akses terhadap program pelatihan tumbuh-kembang yang menyasar masyarakat lebih beragam dengan durasi lebih panjang.

Apabila pemerintah sukses melaksanakan dua langkah di atas, maka tidak hanya memberikan angin segar kepada keluarga dan balita dalam konteks pengembangan mereka, namun pemerintah juga melaksanakan suatu kebijakan jangka menengah-panjang dengan memastikan kesinambungan pengembangan kualitas generasi muda penerus bangsa di masa depan.

Hal ini menyeimbangkan kebijakan sebelumnya yang bersifat jangka pendek, yaitu menyiapkan generasi produktif ekonomis dalam bentuk lulusan SMK dan DikTi yang berkualitas. Dan dengan keseimbangan ini baru dapat dikatakan bahwa pemerintah mengembangkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan seluruhnya.

JC Pramudia Natal, pendidik seni budaya
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR