Bencana alam dan ketidakberpihakan politik anggaran

Ilustrasi: Pemandangan kawasan Kecamatan Sumur yang hancur diterjang gelombang tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018).
Ilustrasi: Pemandangan kawasan Kecamatan Sumur yang hancur diterjang gelombang tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018). | Muhammad Adimaja /ANTARA FOTO

Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang nisbi tinggi. Persepsi itu agaknya bukan asumsi belaka jika dilihat dari intensitas peristiwa bencana alam yang terjadi. Di paruh kedua tahun 2018 ini saja, setidaknya terjadi tiga peristiwa alam besar yang merenggut banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Kita tentu masih ingat bencana gempa bumi berkekuatan 6, 4 SR yang terjadi di Lombok 29 Juli lalu. Mengutip Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 546 korban jiwa dan 1886 korban luka, sementara 11. 500 penduduk mengungsi dan 149. 700 rumah mengalami kerusakan. Total kerugian mencapai 17 triliun rupiah.

Tidak lama setelahnya, tepatnya 28 September, gempa bumi dan tsunami melanda kawasan Palu, Donggala dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Korban jiwa dalam peristiwa ini mencapai 2010 orang, 1373 lainnya dinyatakan hilang dan 4. 4300 orang mengalami luka. Sebanyak 221.450 penduduk mengungsi dan total kerugian mencapai 18 triliun rupiah.

Paling mutakhir adalah peristiwa tsunami Selat Sunda yang menerjang sebagian wilayah Banten dan Lampung pada 22 Desember lalu. Tsunami yang dipicu oleh longsoran erupsi gunung Anak Krakatau ini mengakibatkan 500 lebih korban jiwa, 1886 mengalami luka-luka, 11. 500 penduduk mengungsi dan kerugian yang ditaksir mencapai 17 triliun rupiah.

Di tahun sebelumnya, BNPB mencatat tidak kurang dari 2. 100 bencana alam terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir dan puting beliung merupakan bencana alam paling banyak terjadi. Disusul kemudian tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, gempa bumi-tsunami dan erupsi gunung berapi. Jutaan warga terdampak bencana alam tersebut, mulai dari kehilangan nyawa, luka-luka, hingga kehilangan tempat tinggal sekaligus harta benda lainnya.

Selain karena dahsyatnya bencana, banyaknya jumlah korban kerapkali juga dilatari oleh masih lemahnya sistem antisipasi dan mitigasi bencana. Kondisi ini ditengarai sebagai ekses negatif dari lemahnya keberpihakan terhadap bencana alam dalam mekanisme politik anggaran, baik di level nasional maupun daerah.

Tiga prinsip dasar

Politik anggaran dapat diartikan sebagai mekanisme atau proses negosiasi antar berbagai institusi -baik politik maupun sosial- yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan dalam mengelola dana publik dan menentukan skala prioritas pembangunan. Politik anggaran merupakan keniscayaan ketika jumlah dana publik terbatas, sementara banyak kepentingan publik membutuhkan alokasi pendanaan.

Irene S. Rubin dalam buku berjudul The Politics of Public Budgeting (2000) menuturkan bahwa mekanisme penganggaran dana publik tidak pernah dapat dilepaskan dengan kepentingan politik. Terlebih dalam negara demokrasi yang mengenal pembagian kekuasaan ke dalam tiga institusi yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sinilah letak penting politik anggaran, yakni sebagai ruang untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Menurut Rubin, setidaknya terdapat tiga prinsip dasar dalam penyusunan anggaran publik, yakni keterbukaan, periodisitas dan keberpihakan. Prinsip keterbukaan anggaran dapat dilihat dari bagaimana anggaran disusun, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan melibatkan partisipasi aktif publik

. Mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dalam sistem demokrasi mutlak harus melibatkan publik sebagai subyek yang memiliki wewenang untuk ikut serta merumuskan dan mengawasi jalannya anggaran.

Sementara prinsip periodisitas mengacu pada pengaturan anggaran berdasar pada periode waktu tertentu. Selain memudahkan pengaturan, prinsip periodisitas juga memudahkan pengawasan serta evaluasi terkait pelaksaan anggaran.

Dengan prinsip periodisitas pula, pihak-pihak yang berpunya kepentingan terhadap anggaran dimungkinkan untuk menyusun anggaran ke dalam program jangka pendek, menengah dan panjang. Tanpa prinsip periodisitas, penyusunan anggaran akan cenderung bersifat tidak akuntabel dan sulit dievaluasi pertanggungjawabannya.

Terakhir, prinsip keberpihakan dalam penyusunan anggaran merupakan komitmen para pengambil kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan publik dalam merumuskan atau menyusun anggaran. Prinsip keberpihakan ini dapat diuji dengan melihat sejauh mana pengambil keputusan mengakomodasi kepentingan publik dalam mengalokasikan anggaran.

Sebagaimana namanya, anggaran dana publik, idealnya digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

Lemahnya keberpihakan

Dalam konteks Indonesia, prinsip keberpihakan dalam politik anggaran, utamanya terkait pencegahan dan mitigasi agaknya belum sepenuhnya diterapkan. Harus diakui, persoalan terkait pencegahan dan upaya meminimalkan dampak bencana alam belum mendapat perhatian besar dari para perumus dan penyusun anggaran. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda pada setiap peristiwa bencana alam.

Lemahnya keberpihakan politik anggaran dalam pencegahan dan mitigasi bencana ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga atau instansi yang berkepentingan dalam isu tersebut. Menyitir pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima BNPB berbanding terbalik dengan potensi bencana alam yang terjadi.

Tahun lalu, BNPB mengelola anggaran sebesar 839 miliar dari pangajuan awal sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara tahun ini, alokasi APBN untuk BNPB sebesar 749 miliar, dari 2,5 triliun yang diajukan. Tahun depan, jumlah anggaran BNPB justru mengalami penurunan menjadi hanya 746 miliar rupiah.

Besaran anggaran itu tentu masih jauh dari nilai ideal untuk menutupi kebutuhan terkait penanganan bencana alam di seluruh Indonesia. Parahnya lagi, lemahnya keberpihakan pada isu bencana alam dalam politik anggaran di level nasional itu juga terjadi dalam mekanisme penganggaran di level daerah. Banyak daerah yang sebenarnya dikategorikan rawan bencana tidak memberikan porsi anggaran yang cukup untuk persoalan bencana alam.

Konsekuensi logis dari kondisi itu adalah tidak maksimalnya upaya dan langkah untuk mencegah dan meminimalkan dampak bencana alam. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana alam tentu membutuhkan serangkaian pemetaan, riset panjang dan melibatkan alat serta teknologi yang tidak murah. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana mustahil berhasil tanpa disokong oleh anggaran yang memadai.

Peristiwa tsunami di Sulteng yang menewaskan ribuan orang beberapa waktu lalu misalnya, luput dari pantauan BNPB lantaran buoy--piranti deteksi dini tsunami-- mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi. Sementara tsunami Selat Sunda yang diakibatkan oleh gempa vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau tidak mampu dideteksi lantaran ketiadaan alat pemantau.

Sampai saat ini, kita hanya memiliki 22 alat deteksi tsunami yang disebabkan gempa tektonik untuk seluruh wilayah Indonesia. Dari 22 itu pun, tidak semua berfungsi maksimal lantaran ketiadaan biaya untuk melakukan perawatan dan peremajaan.

Kenyataan ini tentu menjadi ironi sekaligus menjadi semacam bukti bahwa kita belum sepenuhnya peduli pada persoalan terkait pencegahan dan mitigasi bencana alam. Tampaknya, kita lebih sigap dalam mengatasi persoalan pasca-bencana, mulai dari evakuasi sampai rehabilitasi, namun kita abai pada persoalan krusial pra-bencana.

Ke depan kita tentunya perlu membangun satu mekanisme politik anggaran yang berpihak pada persoalan bencana alam, terutama sekali dalam hal antisipasi dan mitigasi.

Siti Nurul Hidayah, peneliti Center for the Study of Society and Transformation.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR