Berebut suara pemilih mengambang di Pemilu 2019

Ilustrasi: Warga melintas di depan mural tentang pemilu 2019 di Pasar baru Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (6/03/2019).
Ilustrasi: Warga melintas di depan mural tentang pemilu 2019 di Pasar baru Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (6/03/2019). | Akbar Tado /ANTARA FOTO

Keberadaan pemilih mengambang (swingvoters) seolah telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap hajatan politik nasional. Tidak terkecuali dalam konteks Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan 19 April 2019 mendatang.

Dalam literatur ilmu politik, istilah pemilih mengambang dipakai untuk menyebut kelompok masyarakat-pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya atau tidak terikat baik secara organisatoris maupun secara psikologis dengan partai politik atau figur politik tertentu.

Di Indonesia, keberadaan pemilih mengambang tidak dapat dipandang sepele lantaran jumlahnya yang tidak sedikit. Seturut hasil jajak pendapat yang dilakukan Saiful Mujani Researh and Consulting pada Desember tahun 2018 lalu, jumlah pemilih mengambang di Indonesia mencapai hampir 30 persen dari total pemilih yang mencapai 192.828.520 orang.

Apabila dilihat secara detail, dari 30 persen massa mengambang itu terdiri atas komposisi 19, 40 persen kelompok yang belum menentukan pilihan, 9,7 persen merahasiakan pilihannya dan 1,4 persen lainnya yang menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput.

Tingginya angka pemilih mengambang ini dapat dibaca dalam dua perspektif yang bertolak belakang. Di satu sisi, keberadaan pemilih mengambang yang cukup besar potensial memberikan insentif suara bagi partai politik baru. Tentu dengan catatan parpol baru tersebut harus mampu menampilkan diferensiasi sekaligus pemosisian (positioning) yang jelas dan tepat.

Di sisi yang lain, besarnya jumlah pemilih mengambang tersebut juga sangat mungkin berkorelasi pada tingginya angka golongan putih yang pada akhirnya tentu saja berpotensi mendelegitimasi demokrasi kita.

Sebagai catatan, sejak era Reformasi tren golput menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks Pemilihan Legislatif, pada Pemilu pertama era Reformasi yakni tahun 1999 jumlah golput mencapai 7,30 persen. Pada Pemilu selanjutnya, yakni tahun 2004 jumlah itu naik menjadi 21,80 persen. Pada Pemilu 2009 angka golput kembali naik menjadi 29,30 persen dan turun menjadi 24,89 persen pada Pemilu tahun 2014.

Tren peningkatan angka golput juga terjadi dalam konteks Pemilihan Presiden. Pada Pilpres tahun 2004 yang merupakan Pilpres pertama yang dilakukan secara langsung angka golput mencapai 21,80 persen pada putaran I dan naik ke angka 23,40 persen pada putaran II. Sedangkan pada Pilpres 2009 yang hanya dilakukan dalam satu putaran, jumlah angka golput melonjak sampai 29,01 persen.

Deparpolisasi

Tingginya angka pemilih mengambang yang berkorelasi positif pada membengkaknya jumlah golput ditengarai merupakan efek dari dua hal.

Pertama, sudah menjadi semacam kelaziman bahwa ikatan masyarakat dengan partai politik di Indonesia cenderung lemah. Hal ini terbuktikan oleh hasil jajak pendapat nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2016 yang menyebut bahwa hanya 20 persen dari pemilih yang memiliki ikatan dengan parpol yang diwujudkan dalam kepemilikan party-id.

Sementara pemilih loyal di masing-masing parpol jumlahnya tidak lebih dari 5 persen. Ini artinya, 95 persen pemilih di masing-masing parpol sangat mungkin berpindah haluan atau pilihan.

Kedua, adanya fenomena deparpolisasi yakni gejala psikologis terkait menurunnya kepercayaan publik pada parpol yang berujung pada gagalnya parpol membangun konstituen yang loyal di akar rumput. Seperti kita lihat belakangan ini, perilaku politik publik, baik dalam memilih calon anggota legislatif maupun calon presiden lebih banyak ditentukan oleh faktor ketokohan, bukan afiliasi parpol.

Dibaca dari perspektif sejarah, fenomena pemilih mengambang tentu tidak dapat dilepaskan dari warisan politik Orde Baru. Pemerintah Orde Baru kala itu sengaja menciptakan satu konsep masyarakat yang tidak memiliki ideologi dan imajinasi politik tertentu. Tujuannya ialah mempermudah pemerintah dalam menancapkan dominasi dan hegemoninya di tengah masyarakat.

Setelah masa Reformasi berjalan lebih dari dua dekade, keberadaan massa mengambang kini lebih dilatari oleh realitas politik yang gagal menawarkan diskursus yang menarik bagi publik. Dalam konteks Pemilu 2019 ini misal, parpol lama cenderung lebih sering menampilkan diri sebagai lembaga politik yang dikelola oleh kekuatan oligarkis.

Pada saat yang sama, kemunculan parpol baru dirasa belum cukup menawarkan perspektif dan sudut pandang baru yang relatif segar bagi publik. Hampir sama dengan parpol lama, mereka juga terjebak dalam corak politik kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan elektoral sesaat.

Jika merujuk pada sejumlah survei mutakhir, parpol-parpol baru peserta Pemilu 2019 tampaknya belum sepenuhnya lepas dari tantangan ambang batas. Coba kita tengok hasil survei LSI yang memprediksikan parpol-parpol baru mendapat suara di bawah ambang batas minimal untuk memperoleh kursi di parlemen. Perindo diprediksi mendapat 1,9 persen, Garuda 0,2 persen, sementara PSI dan Berkarya masing-masing 0,1 persen suara.

Peta politik

Angka-angka di atas tentu bukan sekedar data, namun bisa dipahami sebagai semacam peta politik bagi para kontestan yang bertarung di Pemilu 2019. Jumlah 30 persen massa mengambang adalah ceruk suara yang sangat menjanjikan. Bahkan, boleh jadi angka 30 persen itulah yang akan menentukan arah dan masa depan politik Indonesia.

Memaksimalkan perolehan suara di kalangan pemilih mengambang tentu menjadi tantangan, baik bagi para calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden-wakil presiden. Lebih spesifik dalam konteks Pileg, ceruk suara massa mengambang adalah medan terbuka bagi parpol lama dan parpol baru untuk saling mengukuhkan dominasinya. Untuk itu, diperlukan langkah tepat agar perolehan suara di ceruk pemilih mengambang itu dapat dimaksimalkan.

Setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan untuk memaksimalkan perolehan suara di kalangan pemilih mengambang.

Pertama, melakukan pemetaan geografis, yakni mengidentifikasi di wilayah mana saja sebaran pemilih mengambang memiliki jumlah yang signifikan. Memang belum ada data yang pasti mengenai di wilayah mana kelompok pemilih mengambang paling banyak tinggal. Namun, dari hasil pemetaan jumlah suara golput pada Pemilu dan Pilpres 2014 lalu agaknya kita bisa menarik kesimpulan mengenai jumlah suara mengambang.

Dalam data yang dirangkum Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat lima provinsi dengan angka golput tertinggi pada Pilpres 2014. Kelimanya secara berurutan ialah Kepulauan Riau (40,57 persen), Aceh (38,61 persen), Riau (37,27 persen), Sumatera Utara (37,25 persen) dan Sumatera Barat (36,26 persen). Rangkuman data KPU tersebut tentu bisa menjadi semacam petunjuk awal sebaran kelompok pemilih mengambang secara geografis.

Kedua, tidak kalah penting ialah melakukan pendekatan secara sosiologis-ideologis melalui kampanye berbasis program dan tawaran solusi atas berbagai problem sosial. Para caleg maupun calon presiden-wakil presiden idealnya hadir di tengah masyarakat dengan membawa solusi dan program nyata. Model kampanye yang menawarkan solusi imajiner, apalagi dibarengi dengan mengeksploitasi sentimen identitas tidak diragukan akan kian menabalkan sikap pesimisme kalangan pemilih mengambang.

Nurrochman, pengajar Filsafat Politik, peserta Program Doktor UIN Sunan Kalijaga.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR