Bersikap adil dan rasional pada LGBT, mungkinkah?

Ilustrasi: Sejumlah aktivis AMMI (Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia) bersama ulama, santri dan tokoh masyarakat Banten berunjuk rasa menolak secara tegas eksistensi LGBT di Indonesia, di Kawasan Puspemprov Banten, Curug, Serang, Jumat (26/1).
Ilustrasi: Sejumlah aktivis AMMI (Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia) bersama ulama, santri dan tokoh masyarakat Banten berunjuk rasa menolak secara tegas eksistensi LGBT di Indonesia, di Kawasan Puspemprov Banten, Curug, Serang, Jumat (26/1). | Asep Fathulrahman /ANTARA FOTO

Sudah lama isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menjadi isu yang sensitif untuk diperbincangkan. Pro-kontra keberadaannya telah membelah masyarakat dalam debat panjang yang nyaris tidak berkesudahan. Selain isu komunisme, LGBT barangkali akan menjadi isu yang tidak akan habis diperdebatkan di negeri ini.

Kontroversi terkait LGBT kembali mencuat hari-hari belakangan ini. Pangkalnya adalah pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang menyebut ada lima fraksi di DPR menyetujui legalisasi LGBT. Pernyataan itu muncul dalam konteks pembahasan RUU KUHP yang konon akan memasukkan klausul mengenai LGBT.

Kontroversi terkait LGBT di Indonesia dalam banyak hal boleh dibilang sebagai hal yang lumrah. Sebagai negara dengan ciri keberagamaan dan tradisi ketimuran yang kental, keberadaan LGBT tentu rentan dipersoalkan. Argumen kesetaraan HAM yang tidak membedakan kedudukan manusia berdasar preferensi seksual harus diakui sulit diterima sebagian masyarakat Indonesia.

Memang tidak ada jumlah pasti mengenai berapa jumlah LGBT di Indonesia. Namun demikian, keberadaan mereka adalah nyata adanya. Moammar Emka, penulis buku Jakarta Undercover menyebut jumlah LGBT di Indonesia sudah mencapai jutaan. Data lain dari Kemenkes tahun 2016 bahkan menyebut jumlah LGBT setara 3 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Bagaimanapun juga, komunitas LGBT adalah warganegara yang sah; memiliki hak yang sama di depan konstitusi. Menafikan keberadaan mereka dengan melakukan diskriminasi dan memberangus hak-hak mereka sebagai warganegara tentu bukan tindakan bijak.

Sebaliknya, melegalkan keberadaan, bahkan menjamin eksistensi mereka dengan undang-undang tentu juga akan mencederai nilai-nilai keindonesiaan yang seperti disebut di muka, kental dengan nilai keberagamaan dan tradisi ketimuran.

Meluruskan Persepsi Tentang LGBT

Selama ini, hampir tidak ada pemahaman terkait LGBT yang disepakati bersama. Sebagian orang menganggap LGBT sebagai sebuah fenomena genetis-psikologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Sebagian besar lainnya cenderung menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

Anggapan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan seksual tentu wajar, mengingat selama ini masyarakat memahami seksualitas dalam paradigma yang dikotomistik. Masyarakat umumnya hanya mengenal seksualitas dalam kerangka pikir hetero; yakni hubungan seksual antar jenis kelamin yang berbeda. Dalam nalar pikir heteroseksual seperti itu, corak seksualitas ala LGBT tentu tidak mendapat tempat.

Anggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan seksual kemudian melahirkan setidaknya dua sikap. Pertama, pembentukan opini yang menempatkan LGBT sebagai penderita penyakit kejiwaan yang patut disembuhkan. Kedua, sikap agresif yang berupaya mengkriminalisasi LGBT melalui jalur hukum. Kedua sikap tersebut, pada akhirnya tidak meredam gejolak di masyarakat, alih-alih menimbulkan masalah baru.

Mencari definisi yang meski tidak tepat namun cenderung disepakati bersama mengenai LGBT tentu merupakan hal penting nan mendesak. Tanpa adanya kesepakatan mengenai definisi LGBT, maka segala perdebatan tentang LGBT akan terjebak pada pola narasi diskriminatif yang justru kontra-produktif terhadap upaya pemecahan masalah.

Memosisikan LGBT sebagai penyakit kejiwaan yang harus disembuhkan adalah anggapan yang cenderung meringkas sebuah fenomena kompleks ke dalam premis yang sederhana. Harus diakui pula bahwa menggolongkan LGBT sebagai tindakan kriminal akan berpotensi melanggar HAM. Bagaimana pun, tidak masuk akal jika preferensi seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa disertai paksaan diancam dengan hukum pidana.

Dalam tinjauan ilmiah, perilaku LGBT diyakini terkait erat dengan persoalan genetika, kondisi psikologis sampai lingkungan sosial. Dalam buku Sexual Orientation and Gender Identity, Rachel Stuckey menyebutkan bahwa orientasi seksual seseorang terbentuk oleh beragam faktor.

Genetika ditengarai merupakan faktor dominan yang membentuk preferensi seksual seseorang. Namun, kecenderungan seksual yang dilatari oleh faktor genetik-biologis itu tidak menutup kemungkinan akan berubah seiring pengaruh kondisi psikologis dan lingkungan sosial.

Politisasi dan Kriminalisasi LGBT

Sebagaimana kelompok minoritas lainnya, komunitas LGBT tentu rentan dijadikan obyek kriminalisasi sekaligus politisasi. Upaya DPR meluaskan delik pidana asusila dalam RUU KHUP sehingga dapat menjerat pelaku LGBT adalah contohnya. Dari sisi hukum, hal itu tampak ganjil lantaran perilaku asusila sudah diatur dalam UU Pornografi dan KUHP.

Meski kontroversial, LGBT merupakan isu yang potensial dijadikan komoditas politik, terlebih menjelang Pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019. Partai-partai yang getol mengusung ide pemidanaan LGBT bisa dipastikan akan mendapat simpati dari kelompok masyarakat yang selama ini terang-terangan anti pada LGBT.

Sebaliknya, partai-partai yang menolak memidanakan LGBT sangat mungkin mendapat kecaman dari masyarakat luas. Terbukti, ketika Zulkifli Hasan melontarkan pernyataan tentang adanya partai pendukung legalisasi LGBT, sejumlah petinggi partai ramai-ramai melakukan klarifikasi.

Hal itu dilatarbelakangi oleh logika berpikir sebagian masyarakat yang cenderung rancu. Selama ini, masyarakat menganggap sikap menolak pemidanaan LGBT sebagai satu bentuk dukungan atau persetujuan terhadap perilaku LGBT. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga meyakini bahwa satu-satunya jalan menyelesaikan persoalan LGBT adalah dengan memidanakan para pelakunya. Pola pikir yang membuat generalisasi berlebihan seperti itu dalam banyak hal perlu dikoreksi.

Jika dicermati lebih lanjut, sikap menolak pemidanaan LGBT umumnya dilatari oleh dua asumsi dasar. Pertama, asumsi bahwa negara ini didirikan di atas konstitusi yang menjamin kebebasan dan hak asasi warganegaranya. Ini artinya, diskriminasi terhadap warganegara lantaran identitas keagamaan, etnisitas, juga orientasi seksual merupakan tindakan yang melanggar konstitusi.

Kedua, asumsi bahwa persoalan terkait LGBT tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan memidanakan mereka. Selama ini, masyarakat cenderung melihat persoalan LGBT dalam kerangka pikir moralitas.

Padahal, di luar konteks moral tersebut, terdapat bertumpuk persoalan terkait LGBT, mulai dari HIV-AIDS, diskriminasi, sampai kekerasan seksual. Beragam persoalan itu tentu tidak dapat terselesaikan begitu saja hanya dengan memidanakan komunitas LGBT.

Diperlukan berbagai macam pendekatan dalam menyelesaikan persoalan terkait LGBT. Pendekatan hak asasi manusia yang selama ini digaungkan sejumlah pihak harus diakui gagal menjembatani berbagai sikap pro-kontra LGBT dalam masyarakat. Untuk itu, perlu ada pendekatan lain yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan tentang LGBT.

Pada fase yang paling awal, negara dalam hal ini berkewajiban membangun kesadaran atas perlunya bersikap adil dan rasional terhadap komunitas LGBT. Di fase selanjutnya, negara diharapkan mampu membentuk semacam jejaring yang melibatkan pihak-pihak yang selama ini peduli pada isu LGBT untuk sama-sama menyelesaikan persoalan.

Pegiat HAM yang selama ini bersikeras melegalkan LGBT atas dasar perspektif hak asasi manusia agaknya perlu untuk membuka dialog dengan kelompok lain yang berseberangan. Sebaliknya, pihak-pihak yang selama ini anti pada LGBT hendaknya mengukuhkan kembali komitmennya pada asas kesetaraan yang terkandung dalam kontitusi.

Meski pada dasarnya kita tidak sepakat dengan perilaku seksual kaum LGBT, namun hal itu idealnya tidak menghalangi kita untuk bersikap adil dan rasional pada mereka. Seperti pernah diujarkan oleh Pramoedya Ananta Toer, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.

Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation. Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR