Telepon umum, fasilitas yang kini langka (6/1/2004)
Telepon umum, fasilitas yang kini langka (6/1/2004) Ardiles Rante / EPA

Bias kelas kebijakan industri digital

“The future always comes too fast and in the wrong order.” Alvin Toffler

Di Indonesia, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar solusi digital ditawarkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, mulai dari penanganan banjir sampai dengan pemberantasan korupsi.

Teknofetish semacam ini bukan sekadar simbol. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan secara jelas bahwa pemuda Indonesia perlu terus berkarya demi "menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah-masalah bangsa dan negara, untuk mensejahterakan rakyat."

Dengan pernyataan ini, Jokowi secara tidak langsung telah mengkonfigurasi ulang sebuah fungsi penting negara dan pemerintah dalam tugasnya memperbaiki kualitas hidup rakyat. Fungsi tersebut di-crowd source, atau lebih sinis lagi, dinegosiasikan kepada pihak swasta.

Menjalin kerja sama dengan pihak swasta digital dunia dianggap sebagai langkah menuju solusi digital tersebut. Setibanya Jokowi di Silicon Valley beberapa waktu lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mengajak Facebook untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Demi mencapai visi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara senilai USD130 miliar pada 2020.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik kontribusi Facebook dalam pembangunan ekonomi dan budaya digital Indonesia. Kabinet Jokowi juga telah mencanangkan sejumlah kebijakan untuk mendorong tumbuhnya techopreneurs dan menarik investasi termasuk di bidang IT serta memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kebijakan pemerintah Indonesia mendorong inovasi digital tidak berhenti sampai di situ. "Smart City sudah di depan mata", katanya. Presiden Jokowi juga merencanakan program nasional menciptakan 1000 technopreneurs serta perlindungan bagi pengusaha start up.

Penekanan Presiden Jokowi atas pengembangan industri digital ini memberikan sinyal kepada masyarakat dan anggota kabinetnya, atas apa yang menjadi prioritas pembangunan dan apa yang tidak.

Pemerintah Indonesia secara historis memang punya kebiasaan untuk memuja kebijakan berbasis teknologi canggih. Kecenderungan ini bisa dilihat mulai dari peluncuran satelit Palapa hingga pembentukan IPTN.

Bedanya kali ini, alih-alih meluncurkan sebuah teknologi jenis terbaru (seperti satelit komunikasi GSO atau pesawat terbang), teknologi digital justru akan menjadi panggung (platform) untuk berbagai proses pembangunan. Inovasi digital akan menjadi landasan pembangunan terbaru, yang meliputi semua aspek, mulai dari ekonomi, politik, transportasi, komunikasi, keamanan, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, masyarakat perlu mempertanyakan kepentingan kenegaraan dan sosial apa yang dilegitimasi, dan apa yang diabaikan ketika kemajuan infrastruktur digital menjadi sinonim dengan kemajuan infrastruktur perkotaan. Karena bahkan Google saja emoh membangun di perdesaan.

Wakil Presiden Direktur Google Milo Medin menyatakan hal ini dengan jelas dalam pernyataannya mengenai proyek Smart City Google di Kansas City, Amerika Serikat. Ia bilang, Google mencari daerah yang "memiliki infrastruktur dasar yang bagus [...] sehingga kami tidak perlu membongkar jalanan."

Lebih lanjut dan mungkin paling penting, kita perlu mempertanyakan apa dampak semua ini bagi anggota masyarakat yang berada di luar diskursus digital tersebut. Mereka yang sejatinya kaum mayoritas, kurang lebih 66 persen penduduk Indonesia, berdasarkan laporan We Are Social per Januari 2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan perkembangan industri digital saat acara Dig-In 2016 DigitalisMe di Jakarta, Kamis (17/3/2016)
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan perkembangan industri digital saat acara Dig-In 2016 DigitalisMe di Jakarta, Kamis (17/3/2016) | M Agung Rajasa /Antara Foto

Bias urban dan kuantitatif

Pemerintah dan para pendukung revolusi digital sepertinya lupa bahwa pembangunan infrastruktur digital oleh swasta dilakukan dengan menumpang pada infrastruktur yang sudah ada. Bahkan Google pun tidak membangun dari nol.

Internet menumpang pada infrastruktur telepon, baik itu berupa galian maupun tiang. Aplikasi menumpang pada teknologi smartphone. Ekonomi berbasis industri digital, dengan demikian, memiliki bias kelas karena mensyaratkan titik keberangkatan komunitas kelas menengah; sebuah komunitas dengan cikal bakal infrastruktur dan perangkat digital yang berkecukupan.

Pembangunan berbasis digital juga memiliki memiliki bias efisiensi agregat. Secara sederhana, yang dimungkinkan oleh inovasi data digital adalah proses otomatisasi (automation) super cepat yang akan menganalisa jumlah data yang sangat besar dalam waktu singkat.

Proses otomatisasi ini dilakukan melalui mekanisme "pengenalan pola" (pattern recognition). Pola ini bisa hadir dalam bentuk konsistensi tempat, waktu, gender, dan lain-lain. Inilah yang disebut sebagai cikal bakal artificial intelligence (AI).

Otomatisasi data agregat yang dibawa oleh teknologi digital hanya masuk akal untuk diterapkan jika sebuah komunitas sudah memiliki kecukupan data dan teknologi elektronik yang akan menerima manfaat signifikan jika "diotomatisasikan" secara massal.

Mari kita lihat lagi contoh Kansas, ketika penerima manfaat otomatisasi transportasi dan perbankan adalah daerah yang memang sudah maju dan mayoritas dihuni oleh warga kulit putih. Misalnya, otomatisasi data transportasi sangat membantu dalam mensinkronkan jadwal kereta dengan jadwal shuttle bus, dan menyesuaikannnya dengan jadwal kesibukan pekerja kantor.

Sedangkan daerah pinggiran yang sebagian penduduknya bahkan tidak memiliki e-mail, tetap harus hidup dalam kekumuhan.

Jadi bagaimana dengan wilayah Indonesia yang masih sangat kekurangan infrastruktur dasar atau pengetahuan digital? Daerah yang memang kurang maju akan tetap terus terhambat. Sedangkan daerah urban akan semakin melesat.

Pendekatan digital ini juga membawa kelemahan pola pikir kuantitatif yaitu; terlalu fokus pada peningkatan dalam jumlah besar (bulk) dan buta terhadap segregasi sosial. Kebutaan ini pada gilirannya justru akan berperan dalam mempertajam segregasi tersebut. Kenapa?

Karena pendekatan ini dilakukan melalui metode yang menitikberatkan pada konsistensi jumlah, persentase dan/atau rata-rata. Dengan pendekatan ini kantong-kantong kemiskinan atau masyarakat yang termarjinalisasi akan tertimbun oleh kesuksesan daerah urban terdekat mereka. Data permasalahan sosial yang tidak konsisten, selama tidak hadir dalam jumlah besar, akan bisa dikategorikan sebagai anomali semata.

Inovasi digital juga memiliki kebutaan kualitatif terhadap masalah sosial tertentu. Teknologi ini tidak membantu menyelesaikan permasalahaan sosial seperti opresi LGBTQ dan agama minoritas atau konflik suku. Semua jenis permasalahan ini tidak akan muncul dalam statistik data atau hanya muncul sebagai angka.

Dari sisi publik, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat urban dan kelas menengah Indonesia secara kolektif mengamini aspirasi pertumbuhan berbasis digital ini. Beramai-ramai, publik urban kelas menengah dan pemerintah seperti tutup mata atau bahkan sinis ketika inovasi digital yang indah ini berbenturan dengan ketimpangan sosial.

Bentroknya teknologi digital dengan realita sosial di Indonesia bisa dilihat dari iklan aplikasi Qlue yang diciptakan dalam rangka pembangunan Smart City Jakarta. Fitur besar aplikasi ini adalah pelaporan penduduk apabila ia menyaksikan terjadinya sebuah masalah, baik itu banjir atau kemacetan. Fitur ini diulang-ulang sebagai sebuah solusi digital untuk permasalahan Jakarta.

Ratusan supir taksi melakukan aksi unjuk rasa dan  memadati jalan Mh Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3/2016)
Ratusan supir taksi melakukan aksi unjuk rasa dan memadati jalan Mh Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3/2016) | Yossy Widya /Antara Foto

Kekeliruan pertama adalah mengasumsikan bahwa yang menjadi masalah di Jakarta adalah pelaporan. Asumsi ini mengimplikasikan bahwa yang menghambat solusi adalah tidak diketahuinya lokasi banjir atau kemacetan. Kedua, melaporkan banjir tidak sama dengan menyelesaikan banjir. Melaporkan kemacetan tidak serta merta menjadikan jalanan menjadi lancar. Secara tidak langsung teknologi ini memberikan pintu keluar yang semata-mata berfungsi katarsis.

Yang ketiga adalah, Qlue memberikan solusi elite atas masalah masyarakat marginal. Dalam tombol pelaporan pedagang kaki lima liar atau PKL, ditertibkannya para PKL hanya memberi solusi bagi masyarakat kelas menengah yang ogah memandang kekumuhan PKL. Pelaporan via Qlue sama sekali bukanlah solusi bagi kefrustrasian ekonomi para PKL.

Ekspansi digital ini menunjukkan betapa diskriminatifnya sistem sosial di Indonesia, atau setidaknya di Jakarta. Teknofetish ini mengalihkan perhatian masyarakat dari isu yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan dengan memberi menempatkan variabel perangkat digital di tengah mekanisme penyelesaian permasalahan sosial.

Lebih dari sekadar laporan, Qlue juga mensyaratkan penggunanya untuk mengambil foto atas masalah yang mereka adukan. Pola pikir ini, lagi-lagi, sangatlah diskriminatif.

Dengan mengandalkan sistem pelaporan digital dan/atau visual, premis yang dikemukakan adalah "kali ini masalah sosial bisa dilaporkan, 'dibuktikan' dan kemudian diselesaikan." Pesan implisit dari argumen tersebut adalah: kini permasalahan sosial tersebut bisa dibuktikan kepada pemerintah berkat laporan dari kaum kelas menengah.

Kebijakan yang mengandalkan "bukti" digital dan/atau visual dalam penanganan masalah adalah sebuah kebijakan yang diskriminatif. Dengan mengandalkan alat bukti digital berarti kita, sebagai masyarakat, selama ini tidak mempercayai kesaksian langsung individu atau komunitas minoritas yang selama ini sudah kerap mengadukan permasalahan mereka.

Isu lainnya adalah, dengan mengandalkan teknologi digital, kita mencegah pemerintah dalam mengkonfrontasi dan mengintrospeksi diskriminasi dan pengabaian mereka sendiri selama ini.

Jadi, apa yang terjadi jika tidak ada data digital? Pengabaian pemerintah bisa saja dijustifikasi sebagai dampak dari "tidak adanya data" atau sebuah ketidakjelasan semata. Tali yang menghubungkan pengabaian negara dengan pola pikir diskriminatif tersebut menjadi terputus.

Penggunaan pola pikir digital sebagai acuan dalam menjalankan fungsi kenegaraan juga sangatlah tidak sehat. Dalam proses pengolahan data, tingkat kesuksesan dianalisa dengan membandingkan persentase kegagalan dengan jumlah total permasalahan. Metodologi ini sarat dengan bias kaum penguasa.

Metodologi ini "mengizinkan" lebih banyak terjadinya kegagalan jika total permasalahan secara keseluruhan lebih besar. Jika total pelaporan masalah adalah 100 insiden banjir, maka 1 persen kegagalan penanganan masih bisa "ditoleransi."

Namun jika total pelaporan masalah adalah 1 juta, maka 1 persen kegagalan berarti 10 ribu kasus. Dalam konteks data agregat, hal ini terlihat sepele. Namun dalam kehidupan individu yang mengalaminya pembulatan persentase "toleransi" ini menjadi penentu hidup banyak orang.

Seorang teknisi melakukan pemeriksaan berkala kualitas jaringan di Bukit Berahu, Pulau Belitung, Bangka Belitung, Sabtu (12/3/2016)
Seorang teknisi melakukan pemeriksaan berkala kualitas jaringan di Bukit Berahu, Pulau Belitung, Bangka Belitung, Sabtu (12/3/2016) | Antara Foto

Berguru kepada empu yang salah

Jika Jokowi melirik ke Amerika Serikat untuk menyerap gagasan pembangunan ekonomi digital maka menurut saya Jokowi berguru kepada empu yang salah.

Dalam konteks global, pembangunan infrastruktur besar telekomunikasi sebagai "hadiah" pembangunan pihak swasta, berawal dari Amerika Serikat. Setelah lahirnya Undang-Undang Telekomunikasi 1996, sebagian besar pemerintah negara bagian mempersulit pengadaan jaringan internet oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendorong investasi swasta dengan cara membatasi kompetitor dari pihak negara.

Karena pemerintah dipersulit untuk berinvestasi dalam pengadaan infrastruktur, maka investasi pihak swasta bisa nampak sebagai "hadiah." Cara berpikir inilah yang ingin disebarkan ke negara berkembang yang memang kekurangan infrastruktur. Peran pemerintah yang diharapkan dalam budaya semacam ini adalah sebagai fasilitator semata bagi pembangunan oleh pihak swasta.

Lebih baik lagi jika negara bisa mendiskon berbagai biaya perpajakan agar bisa menjamin kenyamanan operasional industri-industri besar ini. Seperti yang dilakukan di Kansas City.

Penerapan mekanisme pasar ala Amerika Serikat dalam menjalankan berbagai fungsi penting pembangunan bisa menciptakan masalah karena mekanisme pasar mensyaratkan adanya insentif yang "cukup" untuk memulai pembangunan. Pendekatan macam ini bertumpu pada masyarakat yang sanggup mengeluarkan biaya besar secara rutin, semata-mata untuk pemanfaatan informasi digital.

Salah satu contoh lain buruknya penerapan mekanisme pasar dalam menjalankan fungsi kewarganegaraan adalah perseteruan yang berbuntut kekerasan antara beberapa perusahaan taksi plat kuning dengan industri OTT (over the top) transportasi seperti Uber, Gojek atau Grab. Masyarakat ramai-ramai mengutuk tindak kekerasan yang terjadi, sekaligus terganggunya kenyamanan rutinitas hidup mereka.

Semua mendadak tersadar bahwa kehadiran industri ini bukanlah sebagai pelampung keselamatan dari pihak swasta dan tidak selayaknya dijadikan sebagai substitusi atau Band-Aid atas perbaikan aspek-aspek sosial lainnya. Bisnis transportasi online tidak seharusnya berfungsi sebagai tumpuan penyedia lapangan kerja (bagi pengemudi) dan solusi kenyamanan transportasi (bagi penumpang).

Kenyataannya, lemahnya pengadaan dalam kedua fungsi kenegaraan tersebut menjadi penyebab begitu sulitnya pemerintah mengeluarkan regulasi bisnis dan telekomunikasi yang ketat dalam mengatur industri digital. Mengapa? Karena mereka (swasta) dianggap sebagai penyelamat, baik sementara maupun permanen.

Waze bukanlah solusi kemacetan dan Blockchain bukanlah pemberantas korupsi. Euforia dalam menghadapi solusi-solusi digital ini hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang salah.

Kasus-kasus ini tidak seharusnya dibaca dalam kungkungan analisis inovasi teknologi atau bisnis semata. Jawaban-jawaban dikotomis seperti yang dinyatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak bijaksana. Menegosiasikan akses dan pengaruh teknologi digital dalam kehidupan bernegara, tidak berarti serta merta "kembali ke zaman batu."

Sebagian rakyat Indonesia memang masih hidup di "zaman batu." Keputusan sebuah bangsa untuk tidak mengadopsi sebuah teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai kemunduran sosial. Teknologi wajib diinterogasi.

Masalah baru juga akan muncul dengan ramainya pembicaraan global mengenai e-government atau pemerintah elektronik yang sangat didukung Jokowi. PBB pun sudah mengeluarkan banyak rekomendasi yang mendorong percepatan tumbuhnya fungsi-fungsi pemerintahan berbasis data tersebut.

Pertanyaan yang perlu dijawab oleh negara adalah siapa yang harus bertanggungjawab menjamin persamaaan hak kewarganegaraan dalam sebuah masa. Ketika sebuah teknologi elite yang disediakan swasta dijadikan prasyarat dalam berkebangsaan.

Tanpa menyelesaikan permasalah sosial yang sudah ada selama ini, pemerintah hanya akan sekadar memberikan judul baru pada ketimpangan sosial, yaitu digital divide.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR