Bobotoh KPK

Aksi protes penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi, di luar kantor KPK di Jakarta Jumat, 23 Januari 2015
Aksi protes penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi, di luar kantor KPK di Jakarta Jumat, 23 Januari 2015
© Tatan Syuflana /AP Photo

Kucing mau menangkap tikus, tapi tikus punya kekuatan politik buat melemahkan kucing. Itulah yang terlintas dalam benak saya sebagai penonton serial kartun jadul Tom & Jerry. Itu pula yang membuat saya bersemangat mengamini ajakan Kang Dindin Maolani dari Forum Diskusi Hukum Bandung untuk ikut serta dalam sebuah diskusi publik tentang KPK dan DPR baru-baru ini.

Diskusi berlangsung di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung. Dengan Fordiskum Bandung sebagai sohibul bait, forum ini menghadirkan komisioner KPK Alex Marwata, ahli hukum dari Unpad Komariah Emong, dan ahli hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan sebagai pembicara.

Judul forum adalah "Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi". Sayang, anggota DPR yang semula dijadwalkan hadir sebagai pembicara, tidak datang.

Saya menduga bahwa latar belakang forum ini adalah kekhawatiran banyak orang, jangan-jangan KPK sedang dilemahkan oleh lembaga legislatif. Kekhawatiran itu mengemuka khususnya sejak terungkapnya korupsi gila-gilaan dalam pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Kasus itu diduga melibatkan banyak petinggi, yang meliputi menteri, pemuka partai, dan pemimpin DPR.

Sebagai orang awam di bidang hukum dan politik, saya gagal memahami panduan diskusi. Di satu pihak, panitia mengutip hasil survei yang menemukan bahwa DPR adalah lembaga negara yang paling korup di Indonesia. Di pihak lain, panitia mengajak publik untuk mendorong DPR agar ikut giat memberantas korupsi.

Saya kira, Aristoteles bisa-bisa bangkit dari kubur kalau saja dia mendengar silogisme yang ajaib ini: mendorong pencuri agar memberantas pencurian.

Yang pasti, saya berjuang melawan kantuk di ruang kuliah yang sejuk. Penyelamat saya adalah pulpen gambar dan buku sketsa. Seraya mengingat karuhun kartun Walt Disney, saya bikin karikatur Alex Marwata.

Waktu panitia meminta saya agar ikut mengomentari pembicaraan, sudah pasti saya tidak punya pendapat yang meyakinkan. Saya hanya menyampaikan kesan bahwa dalam urusan memberantas korupsi, jangan-jangan kita terlalu terpaku pada keampuhan fiqih. Padahal wabah korupsi yang sudah sedemikian mengerikannya di negeri kita bukan tidak mungkin menuntut semacam kesanggupan tasawuf.

Definisi korupsi yang selama ini diandalkan oleh KPK, Transparansi Internasional, dan banyak pihak lainnya, berpijak pada pembedaan antara apa yang bersifat publik dan apa yang bersifat pribadi. Korupsi dipahami sebagai penyelewengan wewenang, jabatan, atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, korupsi terjadi manakala orang jadi "taat pribadi" dan tidak "taat umum".

Saya setuju seratus persen dengan pembedaan itu. Namun, selama ini saya selalu bertanya-tanya, sejauh mana sistem nilai yang membedakan hal publik dari hal pribadi terinternalisasi ke dalam etos orang Indonesia? Dalam hal ini, saya masih ragu.

Salah satu metafora kacaunya hal publik dan hal pribadi sering saya lihat di jalan raya, hampir saban hari. Sebagai pengendara sepeda, saya sering melihat polisi lalu-lintas mengawal rombongan pengantin atau rombongan motor besar atau rombongan turis akhir pekan. Bagaimana mungkin alat negara beserta fasilitas publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Tidakkah masih banyak pula kantor dan lembaga yang menjadi semacam perluasan dari lingkungan rumah tangga dan handai tolan?

Telepon umum yang rusak atau bangku taman yang reyot juga ikut menunjukkan bahwa di ruang publik kita justru sering tidak perduli terhadap kehadiran orang lain. Tendensi ke arah korupsi ada di mana-mana.

Di tengah kecenderungan semacam itu, seakan nasib KPK adalah menjadi lembaga antikorupsi di tengah kepungan korupsi yang melembaga. Efektivitas lembaga antikorupsi, saya kira, hanya dapat diperkuat jika langkah fiqih alias hukum dibarengi dengan langkah-langkah yang terpaut pada sistem nilai, makna, etos, dan seterusnya -- singkatnya, langkah budaya atau semacam langkah tasawuf.

Jalur pendidikan, dalam cakupan artinya yang luas, tetap diperlukan. Jalur itu memang lamban, sering bikin capek, dan hasilnya baru bisa terasa puluhan bahkan ratusan tahun kemudian. Namun, jalur itu tidak dapat ditinggalkan.

Itulah sebabnya, ketimbang ikut mendorong DPR agar segera insyaf, saya sendiri lebih cenderung ikut menyimak lagu-lagu Slank, menonton film KPK bersama mahasiswa di kelas, atau menggambar karikatur antikorupsi.

Sementara Tom dan Jerry terus main kejar-kejaran di layar televisi, saya minta Alex Marwata membubuhkan tanda tangan pada buku sketsa saya. Hanya bersama masyarakat, dirimu bisa kuat, Bung.

Hawe Setiawan, budayawan, kolumnis bebas, mengajar di Universitas Pasundan, Bandung
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.