BUMN dengan lima induk perusahaan

Ilustrasi: Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Jobi Triananda Hasjim (tengah) bersama (dari kiri) Sekretaris Perusahaan Rachmat Hutama, Direktur SDM dan Umum Desima E. Siahaan, Direktur Keuangan Said Reza Pahlevy, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widagdo berjabat tangan usai memberikan keterangan pers terait penandatanganan perjanjian jual-beli saham bersyarat antara PT Pertamina dan PT PGN di Jakarta, Selasa (3/7).
Ilustrasi: Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Jobi Triananda Hasjim (tengah) bersama (dari kiri) Sekretaris Perusahaan Rachmat Hutama, Direktur SDM dan Umum Desima E. Siahaan, Direktur Keuangan Said Reza Pahlevy, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widagdo berjabat tangan usai memberikan keterangan pers terait penandatanganan perjanjian jual-beli saham bersyarat antara PT Pertamina dan PT PGN di Jakarta, Selasa (3/7). | Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Dua akuisisi besar sedang ramai dibicarakan. Keduanya dilakukan dua perusahaan BUMN: PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk., dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Nilai akuisisi saham yang akan dilakukan keduanya diperkirakan mencapai jumlah tidak kurang Rp75 triliun.

Jika akuisisi PGN ke Pertagas (anak perusahaan Pertamina) berlangsung relatif tenang, maka akuisisi saham dan participating interest (PI) Rio Tinto di PT Freeport cukup panas dan ramai. Apalagi isunya dikaitkan dengan suasana Pilpres.

Padahal rencana akuisisi saham dan PI di Freeport itu baru masuk tahapan Pokok-Pokok Perjanjian (HoA). Beda dengan PGN dan Pertagas yang sudah menandatangani Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA).

Lepas dari masalah politik, akuisisi yang dilakukan dua BUMN itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan BUMN melalui cara tak biasa (anorganik).Akuisisi dipercaya juga akan menaikkan efisiensi dalam bentuk perampingan organisasi korporasi, dan integrasi produksi hingga bisa menekan harga pokok.

Proses share down kepemilikan saham Pertamina di Pertagas berlangsung cepat setelah Menteri BUMN Rini Suwandi dalam surat 29 Juni 2018, antara lain, menyetujui share down Pertamina di banyak usaha hulu migas. Pada hari itu juga ditandatangani CSPA antara PGN (pembeli) dan Pertamina (penjual) untuk mengakuisisi 2.591.099 lembar saham (51 persen) Pertamina di Pertagas.

Sebelum PGN mengakuisisi Pertagas, Pertamina terlebih dahulu mengambil 57 persen saham negara di PGN (nontunai) dengan cara memasukkan seluruh saham seri B milik negara di PGN kepada Pertamina sebanyak 13.809.038.755 lembar sebagai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Pertamina (Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2018). Kendati seluruh saham seri B dialihkan, negara tetap memiliki kontrol atas PGN melalui kepemilikan saham seri A Dwi Warna di situ.

Tidak ada dana tunai keluar dari kantung Pertamina. Sebaliknya, Pertamina akan memperoleh dana tunai dari PGN yang mengakuisisi 51 persen saham Pertamina di Pertagas sebesar Rp16,6 triliun.

Setelah akuisisi itu PGN akan menjadi sebuah korporasi yang menguasai 96 persen jaringan pipa gas di seluruh Indonesia. Dengan terintegrasi maka diharapkan tidak akan muncul lagi gesekan seperti pernah terjadi antara keduanya dalam menggelar jaringan pipa gas sebelumnya.

Gesekan terjadi karena duplikasi antara jaringan pipa gas PGN dan Pertagas diperkirakan mencapai 40 persen. Akuisisi yang akan mengintegrasikan jaringan pipa gas PGN dan Pertagas itu dipercaya akan menghemat biaya hingga Rp12,6 triliun dalam lima tahun ke depan. Setelah akuisisi maka kekayaan PGN diperkirakan menggelembung menjadi US$8,38 miliar (PGN: US$6,46 miliar plus Pertagas US$1,92 miliar).

PGN tidak akan sulit membiayai akuisisi Pertagas, mengingat di kantungnya tersedia dana tunai US$1,197 miliar (Rp17,24 triliun dengan kurs Rp14.400). Selain akan memakai dana tunai dari kasnya itu, separuh akuisisi Pertagas kabarnya akan dibiayai dengan pinjaman bank. Jika melihat kinerja keuangan PGN rasanya banyak bank akan ikut membiayai secara sindikasi.

Setelah mengambil Pertagas, PGN akan menjadi jawara produsen sekaligus distribusi gas, dan bisa dengan mudah menetapkan tol fee yang dipungut dari para trader gas yang memakai jasa jaringan pipa gasnya. Akuisisi pertama BUMN untuk melebarkan sayap pemasaran ke luar negeri sebenarnya sudah terlebih dahulu dilakukan PT Semen Indonesia yang mengambil 70 persen saham Thang Long Cement, Vietnam, dengan harga US$157 juta, Desember 2012

Selain mendapatkan dana murah Rp16,6 triliun dari penjualan 51 persen saham di Pertagas, organisasi Pertamina diharapkan akan lebih ramping dan efisien. Misalnya, dengan meniadakan kepengurusan di Pertagas.

Kemudian PGN akan lebih mengintegrasikan pembangunan jaringan pipa gasnya secara lebih baik. Selain itu, meskipun juga punya pasokan gas dari perusahaan migas lain, PG akan mendapatkan jaminan suplai gas dari induknya yakni Pertamina.

Cukup cerdik cara kementerian BUMN mengatasi tekanan arus kas Pertamina.

Dengan keputusan strategis itu, pemerintah kini sudah punya lima operating holding company: PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perkebunan (PTPN III sebagai induk), PT Semen Indonesia Tbk, PT Pertamina, dan PT Inalum. RNI adalah induk perusahaan operasional BUMN paling tua yang dibentuk dengan mengambilalih seluruh kepemilikan (nasionalisasi) Ong Tiong Ham Concern, raja gula dari Semarang, tahun 1958.

PT Inalum yang kini menjadi induk bagi PT Aneka Tambang Tbk.(ANTM), PT Timah Indonesia Tbk.(TINS), dan PT Tambang Batubara Tbk (PTBA), digadang bakal menjadi perusahaan tambang terkemuka.

Sebagai induk Inalum dibentuk (oleh Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2017) dengan melakukan penambahan modal negara ke Inalum, mengalihkan seluruh saham seri B milik negara di PTBA, ANTM, TINS ke Inalum. Ditambah lagi dengan pengalihan 21.300 lembar saham milik Negara di PT Freeport Indonesia ke Inalum.

Setelah pengalihan seluruh saham milik negara, bisnis Inalum kini tidak hanya menghasilkan alumina; tetapi meliputi penambangan batu bara, tembaga, nikel, emas dan perak, timah, dan menjual listrik ke PLN (PLTA Sigura-gura, pembangkit listrik mulut tambang Bukit Asam). Aset dan uang kas Inalum mendadak meroket. Kemampuan Inalum mencari pinjaman komersial dengan demikian juga makin kuat.

Wajar jika pemerintah mendorong Inalum menjadi special purpose vehicale(SPV) masuk ke PTFI dengan membeli PI Rio Tinto 40 persen di PT FI yang bisa dikonversi menjadi saham, dan membeli (sebagian saham dari 10 persen) milik Freeport McMoRan di Indocopper Investama.

Transaksi itu diperkirakan akan melibatkan pembiayaan hampir Rp55,5 triliun (US$3,5 miliar untuk PI Rio Tinto dan US$350 juta untuk saham Indocopper). Jika transaksi akuisisi berjalan lancar, maka peristiwa itu akan menjadi akuisisi terbesar dan agak rumit yang pernah terjadi di Indonesia.

Dari mana Inalum membiayai akuisisi itu? Menurut Budi Gunawan Sadikin, Presiden Direktur Inalum, perusahaannya memiliki dana tunai sekitar Rp21 triliun.

Di dalam laporan keuangan Inalum terakhir bertahun 2016 uang kasnya tidak banyak. Tapi uang kas di anak perusahaannya seperti PTBA cukup besar hampir Rp7,93 triliun (2018 QI), ANTM Rp6 triliun, dan sedikit di TINS Rp1,2 triliun. Jika mengacu pada pernyataan Budi itu, uang kas Inalum (2018 QI) sendiri diperkirakan sekitar Rp6 triliun.

Jika disebut Inalum mampu membiayai sebagian akuisisi itu dengan kas internal, apakah yang dimaksud uang itu juga berasal dari anak-anak perusahaannya?

Dengan memegang saham seri A dwi warna, jalan Inalum di dalam aksi korporasi tampaknya akan lancar di dalam RUPS ketiga anak perusahaannya. Kekurangan pembiayaan untuk akuisisi PI Rio Tinto dan saham McMoRan di Indocopper akan ditutup dengan kredit sindikasi perbankan kira-kira antara Rp35 triliun – Rp40 triliun.

Arus kas Inalum dan anak-anaknya diperkirakan cukup kuat –mengingat harga emas, tembaga dan batu bara masih cukup tinggi – sehingga, diduga, tidak akan terganggu jika mengambil utang komersial perbankan.

Namun arus kas Inalum bisa merah dan kredit komersial bakal menjadi beban yang berat apabila harga emas, tembaga, dan batu bara, terjun bebas karena permintaan lesu akibat perang dagang yang dikobarkan Presiden Donald Trump.

Sejumlah peristiwa akuisisi yang dilakukan konglomerasi pada tahun 1980-an bisa dijadikan cermin agar setiap aksi korporasi perlu mempertimbangkan banyak hal.

Misal pada tahun 1984, dalam rangka mengejar pertumbuhan anorganik, LTV Steel, Amerika, mengakuisisi Republic Steel dengan harga US$770 juta. Idenya adalah mengintegrasikan bisnis baja LTV dengan Republic Steel untuk memotong biaya secara dramatis. Untuk memuluskan akuisisi itu, LTV mengambil pinjaman US$1 miliar.

Pinjaman baru itu ternyata telah menambah beban pembayaran bunga LTV dari US$155 juta pada tahun 1983 menjadi US$319 juta pada tahun 1984. Perjudian itu ambruk bak istana pasir karena harga minyak dan baja merosot tajam.

Sejak tahun 1985 kerugiannya makin menggunung hingga pada semester pertama tahun 1986, kerugian LTV mencapai puncaknya US$600 juta. Akhirnya pada Juli 1986, LTV melempar handuk menyerah bangkrut, dan peristiwa itu menjadi sejarah kebangkrutan korporasi terbesar Amerika.

Kasus LTV Steel menjadi pelajaran bahwa akuisisi dengan perusahaan sejenis dengan induk yang diharapkan bisa memotong biaya justru bisa menjadi bumerang bagi induk yang sudah sehat. Tembaga, batubara, timah, nikel atau emas, merupakan bahan tambang yang sensitif terhadap turbulensi ekonomi di negara-negara industri. Perlu dihitung cermat tambahan pembayaran bunga jika Inalum mengambil pinjaman hingga sebut saja Rp35 triliun.

Yang juga perlu mendapat perhatian adalah kewajiban membangun smelter, dan investasi yang direncanakan di tambang bawah tanah (deep ore zone) yang memerlukan banyak biaya. Jika kelak Inalum sudah berhasil menjadi pemegang saham mayoritas dan sekaligus pengendali di PT Freeport Indonesia (PT FI), maka semua kewajiban itu juga menjadi kewajiban Inalum.

Pertanyaannya, apakah semua kewajiban itu bisa dipikul arus kas PT FI?

Biasanya jika perusahaan memiliki uang tunai cukup banyak, godaan untuk mengembangkan usaha secara cepat melalui akuisisi selalu datang tanpa diundang. Semoga para pengurus induk perusahaan BUMN itu bisa mengelola beragam usahanya itu dengan baik. Jangan sampai publik kemudian membicarakan karena pemerintah harus melakukan bail out, atau menambah penyertaan modal negara ke dalamnya lagi.

Eddy Herwanto, jurnalis pernah bekerja di koran Pedoman, Majalah Tempo, dan Editor
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR