Caleg mantan koruptor dan potret buram parpol

Ilustrasi: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5). Rapat tersebut membahas peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta peraturan Bawaslu terkait pengawasan dana kampanye, peraturan kampanye, pencalonan legislatif dan capres, serta peraturan pengawasan logistik pemilu.
Ilustrasi: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5). Rapat tersebut membahas peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta peraturan Bawaslu terkait pengawasan dana kampanye, peraturan kampanye, pencalonan legislatif dan capres, serta peraturan pengawasan logistik pemilu. | Dhemas Reviyanto /ANTARA FOTO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. KPU berasumsi, pelarangan mantan narapidana kasus korupsi kembali masuk ke bursa pencalegan akan membantu mengurai ruwetnya simpul korupsi di negeri ini.

Asumsi itu tentu bukan hal yang mengada-ada. Sulit bagi kita untuk mengelak dari fakta bahwa pangkal kebobrokan negeri ini, salah satunya, bermula dari merajalelanya praktik korupsi di kalangan wakil rakyat.

Asumsi itu terkonfirmasi oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut catatan KPK, sejak 2004 hingga 2016 terdapat 124 anggota legislatif terjerat kasus korupsi di KPK. Sementara sepanjang 2017 sebanyak 33 anggota DPR dan DPRD terjerat kasus yang sama. Jumlah itu belum mencakup kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan.

Di kalangan politisi Senayan sendiri, aturan pelarangan ini mendapat respons beragam. Secara umum, tampak kesan bahwa anggota DPR RI masih enggan untuk menerima aturan baru tersebut. Kesan itu tampak dalam sikap komisi II DPR RI yang mengingatkan KPU agar berpedoman pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagaimana diketahui, UU Pemilu tersebut belum memuat larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif. Ini artinya, ada semacam resistensi halus dari DPR atas aturan tersebut. Sebagian lainnya bahkan mengaitkan aturan pelarangan ini dengan isu hak asasi manusia.

Sinisme DPR atas aturan KPU tersebut adalah sikap yang sebenarnya sangat mudah diprediksikan sebelumnya. Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa DPR dan partai politik pada umumnya belum berkomitmen sepenuhnya pada upaya pemberantasan korupsi. Pada titik ini pula, tepat kiranya jika kita menyoal ulang peran dan kinerja partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Korupsi transaktif

Memasuki era reformasi, kedudukan partai politik terbilang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan kita. Sayangnya, peran strategis partai politik itu justru berbanding terbalik dengan kualitas pengelolaan birokrasinya. Hari ini, nyaris tidak ada partai yang benar-benar layak disebut partai moderat, dalam artian mempraktikkan goodbureucracy yang bercirikan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

Dua dasawarsa sejak reformasi bergulir, partai politik yang digadang-gadang menjadi pilar penting demokrasi justru terjebak dalam kubangan praktik korupsi yang berakar pada lemahnya pendanaan. Marcus Mietzner (2006) menyebut, secara umum partai politik membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membiayai kebutuhannya yang diklasifikasikan ke dalam dua macam, yakni campaign finance dan party finance.

Campaign finance ialah keuangan partai politik yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye. Sementara party finance ialah keuangan partai politik yang diperoleh dan digunakan di luar masa kampanye, termasuk untuk menggerakkan infrastruktur dan jaringannya.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebenarnya sudah mengatur sumber pendanaan partai politik, yakni melalui iuran anggota, bantuan negara serta sumbangan (individu, kelompok dan korporasi) yang legal menurut hukum. Namun, dalam praktiknya iuran anggota dan bantuan negara praktis tidak dapat mengongkosi biaya politik yang kian hari kian membengkak.

Di hampir setiap partai politik, iuran anggota bisa dipastikan tidak pernah efektif menghimpun dana. Hal ini dilatari oleh sejumlah persoalan, mulai dari rendahnya tingkat party identification,buruknya reputasi partai politik hingga tidak tertata rapinya sistem keanggotaan.

Begitu pula jalur bantuan negara. Menurut UU Partai Politik, partai yang berhak mendapat suntikan dana dari negara adalah partai yang memiliki kursi di DPR/DPRD. Besaran bantuan itu disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai politik. Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, setiap satu suara dihargai 108 rupiah. Jumlah itu tentu jauh dari angka kebutuhan finansial partai politik.

Dalam sistem demokrasi langsung seperti saat ini, ongkos yang harus dikeluarkan dalam aktivitas politik praktis tentu tidak sedikit jumlahnya. Ketika pendapatan dari iuran anggota dan bantuan negara tidak dapat diandalkan untuk menutup kebutuhan, maka jalur sumbangan pribadi dan korporasi menjadi celah yang paling memungkinkan.

Meski sudah diatur dalam UU Partai Politik, dalam praktiknya mekanisme sumbangan pribadi dan perusahaan yang mengalir ke partai politik tidak sepenuhnya legal. Aroma korupsi, kolusi sampai jual beli kepentingan menguar kuat dari praktik tersebut. Sumbangan individu maupun korporasi lebih merupakan sebuah transaksi investasi berkarakter mutualistis.

Akhirnya, partai politik menjadi tawanan bagi individu atau korporasi yang memiliki hasrat pada kekuasaan politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan DPR yang menyangkut hajat publik pun lebih banyak merupakan hasil kompromi antara elit politik dan pemilik modal. Inilah yang disebut oleh Thomas Ferguson (1885) sebagai korupsi transaktif.

Diktum klasik yang berbunyi “tidak ada makan siang gratis di dunia politik” untuk ke sekian kalinya terbukti. Kesempatan untuk berburu rente itu kian terbuka lebar ketika DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU Partai Politik yang menaikkan batas sumbangan pribadi dan perusahaan sampai 7, 5 miliar rupiah.

Menjadi tidak mengherankan ketika banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Tidak hanya di level bawah, kasus-kasus megakorupsi bernilai triliunan rupiah juga menyeret para pemegang tampuk tertinggi partai politik. Sebelum menjadi pesakitan, boleh jadi sosok-sosok itulah yang berperan memastikan keran finansial partai politik tetap mengucur deras.

Menghindari plutokrasi

Kinerja buruk anggota DPR serta maraknya praktik oligarki dan korupsi di tubuh partai politik tidak pelak telah melahirkan fenomena deparpolisasi. Publik cenderung jengah pada institusi partai politik. Kejengahan itu lantas memuncak pada ketidakpercayaan publik pada DPR dan partai politik.

Temuan jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga Poltracking Indonesia tahun 2017 mengonfirmasi hal itu. Dalam survei tersebut, partai politik menempati urutan pertama sebagai institusi (politik) paling tidak dipercaya publik.

Sebanyak 51,3 persen responden menganggap partai politik adalah institusi yang tidak dapat dipercaya. Sementara DPR berada di urutan kedua sebagai lembaga politik paling tidak dipercayai publik. Sebanyak 39,2 persen responden meragukan kinerja dan kredibilitas DPR. Hasil survei itu sekaligus menjelaskan mengapa masyarakat cenderung emoh pada partai politik.

Aturan terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg ini idealnya menjadi momentum bagi DPR dan partai politik untuk menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi sekaligus merebut kembali simpati publik.

Bagi partai-partai yang mendukung aturan pelarangan ini, bisa dipastikan publik akan terkesan dan hal itu tentu berpengaruh pada prospek elektoral di pemilu tahun depan. Sebaliknya, bagi partai-partai yang menolak aturan tersebut, bukan tidak mungkin langkah itu akan menjadi semacam bunuh diri politik.

Partai politik idealnya harus melakukan banyak pembenahan, mulai dari sektor pendanaan hingga mekanisme rekrutmen calon legislatif. Pola rekrutmen terbuka yang berlandaskan pada asas meritokrasi seharusnya menjadi acuan partai politik dalam mencari kandidat legislatif terbaik.

Di sisi lain, masyarakat sipil sepatutnya mengapresiasi langkah KPU melarang mantan koruptor masuk ke bursa calon legislatif. Upaya itu adalah salah satu langkah kecil untuk menyelamatkan demokrasi agar tidak terjerembap ke dalam praktik plutokrasi. Yakni praktik perkawinan terlarang antara partai politik yang dikendalikan oleh oligarki segelintir elite dengan korporat dan pemilik modal.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR