Caleg mantan napi korupsi dan paradoks demokrasi

Ilustrasi: Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Ilustrasi: Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). | Dhemas Reviyanto /ANTARA FOTO

Komisi Pemilihan Umum akhirnya merilis daftar calon legislatif berlatarbelakang mantan narapidana kasus korupsi. Dari data yang dihimpun KPU, terdapat 49 nama caleg mantan napi korupsi, 40 di antaranya adalah calon legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah tersebut mencakup 16 caleg untuk DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Sementara sembilan sisanya merupakan caleg Dewan Perwakilan Daerah.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, tercatat hanya empat parpol yang tidak mengajukan caleg berlatarbelakang mantan napi korupsi. Yakni PKB, Partai NasDem, PPP dan PSI.

Partai Golkar memuncaki daftar urutan partai dengan caleg mantan koruptor terbanyak -yakni 8 orang, disusul Gerindra 6 orang dan Hanura sebanyak 5 orang. Sementara Partai Demokrat, PAN dan Partai Berkarya masing-masing 4 orang. Sisanya -yakni PDI P, PBB dan PKS- masing-masing 1 orang.

Langkah KPU mengumumkan daftar caleg mantan napi korupsi ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 182 dan 240 disebutkan bahwa caleg dengan status mantan napi harus diumumkan secara terbuka pada publik.

Kita tentu patut mengapresiasi setinggi-tingginya langkah KPU merilis daftar caleg mantan napi korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemilu berintegritas. Begitu pula pada parpol-parpol yang bersih dari caleg mantan koruptor, kita tentu patut mengangkat topi atas komitmen mereka.

Meski demikian, kita harus mengakui bahwa masih lolosnya mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif menandai adanya problem akut dalam demokrasi kita.

Kita kerap bangga pada klaim-klaim bombastis bahwa kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Atau bahwa demokrasi kita selama ini berjalan ke arah yang lebih baik dan menjanjikan di masa depan. Tanpa sadar, di balik klaim-klaim tersebut, demokrasi kita nyatanya berkembang ke arah yang absurd sekaligus irasional.

Absurditas dan irasionalitas itu kian tampak nyata belakangan ini ketika demokrasi kita berkembang ke arah corak demokrasi liberal. Sistem pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung dan terbuka dalam banyak hal telah melatari munculnya oligarki politik.

Politik demokrasi yang idealnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk ikut serta merumuskan dan mengambil kebijakan secara ironis ditelikung oleh kenyataan pahit. Hari ini kita melihat demokrasi kita lebih banyak dikendalikan oleh sekelompok elite yang memiliki modal sosial dan finansial untuk tampil sebagai pemenang dalam hajatan politik, entah itu Pileg, Pilkada, terlebih lagi Pilpres.

Perlahan namun pasti, demokrasi kerakyatan yang dicita-citakan para pendiri bangsa beralih menjadi demokrasi oligarkis yang tidak lagi digerakkan oleh kekuatan publik, melainkan digerakkan oleh arus modal kapital. Pertarungan dalam politik praktis pun bukan lagi soal pertarungan wacana, ide, gagasan apalagi program, alih-alih lebih merupakan pertarungan para investor politik di balik para kandidat.

Menjadi tidak mengherankan apabila dua dasawarsa lebih sejak kita berhasil meraih demokrasi kita kembali melalui gerakan Reformasi, demokrasi justru gagal menciptakan transformasi sosial yang progresif. Di level daerah, demokrasi langsung yang diharapkan memunculkan sosok-sosok pemimpin daerah progresif justru terjebak pada munculnya jejaring politik dinasti.

Di banyak daerah, suksesi kekuasaan kerap melibatkan jaringan kekerabatan dan kekeluargaan. Elite-elite politik di daerah berlaku layaknya raja dan ratu yang mengelola daerah kekuasaannya demi memperkaya diri, keluarga dan orang-orang di lingkaran kekuasaannya.

Paling fatal dari itu ialah publik tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk melawan dominasi politik dinasti, lantaran demokrasi memang permisif terhadap fenomena tersebut. Pada akhirnya, publik hanya menjadi penonton di luar panggung ketika para elite politik dan ekonomi daerah tengah berpesta, menikmati sumber daya alam dan kekayaan daerah yang melimpah.

Di sisi lain, partai politik yang diharapkan menjadi satu-satunya institusi politik yang melahirkan kader dan calon wakil rakyat pun juga bernasib sama; dikuasai oleh segelintir elite oligarkis. Bukannya menjadi alat perjuangan politik, parpol justru berlaku layaknya makelar politik yang menyediakan ruang bagi para petualang politik untuk melunasi hasratnya pada kekuasaan.

Parpol dikelola tidak sebagaimana mestinya sebagai lembaga politik yang bertumpu pada semangat perjuangan ideologis, namun lebih seperti korporasi yang digerakkan oleh sentimen untung-rugi. Maka, hanya elite-elite yang berpunya modal kapital kuatlah yang mampu menduduki posisi-posisi strategis dalam parpol sekaligus mengantongi tiket pencalonan baik dalam Pilkada maupun Pileg.

Fenomena caleg mantan napi korupsi yang nyaris selalu ada saban Pileg membuktikan bahwa sejumlah parpol cenderung tunduk pada kepentingan elite-elitenya ketimbang berkomitmen pada kepentingan publik yang lebih besar.

Pada titik inilah, asumsi bahwa demokrasi kita tengah ada dalam situasi paradoks mendapat pembenarannya. Paradoks demokrasi itu nyata terlihat ketika kita justru menoleransi hal-hal yang mencederai sekaligus memunggungi nilai dan prinsip demokrasi, yang fatalnya dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Kita permisif terhadap politik dinasti lantaran hal itu dianggap sebagai risiko demokrasi. Kita membolehkan seorang mantan napi korupsi untuk kembali mengajukan diri sebagai caleg atas nama hak asasi manusia. Padahal kita tahu, praktik politik lancung seperti dinasti politik, korupsi dan oligarki politik itulah yang ingin dilawan oleh sistem demokrasi.

Paradoks demokrasi mustahil dapat diakhiri tanpa adanya perubahan radikal dari seluruh elemen demokrasi itu sendiri. Mulai dari parpol, elite politik, publik sebagai konstituen politik hingga sektor regulasi yang selama ini kerap menghambat praktik demokrasi yang sesungguhnya.

Kita tentu berharap, Pileg tidak hanya menjadi ritus hajatan politik lima tahunan yang bernuansa selebrasi namun melupakan esensi demokrasi. Lebih dari itu, kita berharap Pileg dapat menghasilkan anggota legislatif dan senator yang profesional dan berintegritas.

Langkah pertama untuk mewujudkan itu tentu dimulai dari mengajukan calon-calon legislator dan senator yang memiliki rekam jejak bersih dari kasus korupsi di masa lalu.

Nurrochman, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR