Catatan untuk new developmentalism Jokowinomics

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meresmikan pengoperasian Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) di Gerbang Tol Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meresmikan pengoperasian Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) di Gerbang Tol Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

“Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini untuk lebaran”
Pidato Presiden Joko Widodo (Rapimnas Kadin-2018)

Sejak memimpin pada 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggenjot sektor infrastruktur sebagai program prioritas. Menggunakan retorika pembangunan Indonesia sentris, Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh pulau.

Di satu sisi pembangunan infrastruktur memang urgen. Di sisi lain Infrastruktur menjadi trademark bagi politik Jokowi. Menyelesaikan Trans Sumatera Bakauheni – Palembang pada bulan April dapat dibaca demikian.

Apabila dibaca dalam kerangka konsepsi teoritis, empat tahun pemerintahan Jokowi, ekonomi bekerja mengikuti diktum developmentalisme dengan motor utama kapitalisme negara. Premis kunci dalam kapitalisme negara yaitu negara memainkan posisi sentral perekonomian.

Pemerintahan Jokowi mengadopsi model big push terutama dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan strategi konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) dan fiskal yang ekspansif.

Strategi itu sebenarnya banyak diadopsi oleh negara-negara Asia sejak lama dan dikenal dengan model developmentalisme. Dalam konteks Jokowi, Eve Warburton dalam Jokowi and the New Developmentalism (Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2016) berargumen bahwa model ekonomi Jokowi merupakan kelanjutan dari model ekonomi era Orde Baru.

Ambisi pembangunan yang cukup agresif seperti pertumbuhan diangka 7 persen membuat mesin ekonomi harus digeber sejak start. Konsekuensinya, negara menetapkan pendapatan melalui pajak yang ambisius guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan.

Selain itu untuk mempercepat akselerasi pembangunan, konsolidasi BUMN ditempuh. Konsekuensi logisnya, banyak BUMN yang begitu “ngos-ngosan

Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah kunci. Maka apabila dilihat selama tiga tahun isu tentang perpajakan adalah salah satu isu paling dinamis dibanding isu kebijakan lainya seperti deregulasi, dan isu kebijakan lainya. Begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BUMN: begitu dominan dalam proyek Trans-Jawa dan Trans-Sumatera.

Masalahnya Indonesia berhadapan tidak hanya kondisi ekonomi domestik yang melemah akan tetapi juga berhadapan dengan situasi global yang mengalami masa normalisasi. Berakhirnya harga komoditas mahal (boom comodity) pada 2011-2012 memukul kinerja ekonomi Indonesia yang masih ditopang sektor komoditas. Situasi semakin kompleks ketika ekonomi domestik terus mencatatkan defisit neraca perdagangan.

Selama empat tahun, banyak kebijakan yang sangat kontraproduktif ketika ambisi pemerintah diwujudkan melalui cara menginjeksi penerimaan pajak yang agresif. Salah satu contohnya adalah pajak korporasi yang kurang kompetitif dibandingkan Vietnam.

Kenapa model new developmentalism Jokowi tidak sepenuhnya bekerja?

Apabila merujuk pada sejarah, model developmentalisme Orde Baru mampu bekerja dengan baik karena ditopang faktor ekonomi dan politik yang memadai. Secara ekonomi, developmentalisme Orde Baru bekerja karena ada berkah minyak (bonanza oil) pada era 1970, peran teknokrat yang mendorong reformasi struktural.

Selain itu ,faktor politik juga berpengaruh. Politik yang tersentralistik di era Orde Baru membuat efektivitas reformasi ekonomi secara struktural cukup berhasil.

Di beberapa negara-negara Asia yang juga mengadopsinya, model pembangunan developmentalisme juga ditopang oleh model politik yang kuat (strong government) -seperti Malaysia pada era Mahatir lama, Singapura pada era Lee Kwan Yew, atau yang paling agresif adalah China pada era Xi Jinping.

Catatan untuk pemimpin pasca Pemilu 2019

Model new developmentalism yang sedang berjalan setidaknya sampai hari ini masih jauh dari capaian yang gemilang. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan reformasi struktural masih jauh panggang dari api.

Yang sangat mengkhawatirkan adalah gejala deindustrialisasi terus menguat. Jalan yang paling urgen ke depan adalah mendorong reformasi struktural lebih dalam melalui perbaikan kebebasan ekonomi. Indonesia menempati rangking 84 dunia (The Heritage Foundation, 2017).

Rangking kebebasan ekonomi sangat krusial karena mengukur variabel penegakan hukum (hak kepemilikan, integritas pemerintah), efektivitas aturan, keterbukaan pasar dan government size yang melihat sejauh mana pengeluaran pemerintah, sistem pajak, kesehatan fiskal. Dibanding Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand, indeks kebebasan ekonomi Indonesia tertinggal jauh.

Sebenarnya reformasi yang dikerjakan Jokowi -seperti deregulasi dan pembangunan proyek infrastruktur untuk mengurangi infrastructure gap Indonesia yang besar- sudah sesuai jalur yang benar. Namun ketika porsi pemerintah cukup besar dalam realisasi pembangunan strategis terutama infrastruktur, pajak yang agresif dan reformasi struktural yang tidak berjalan -salah satunya adalah deregulasi yang tidak diikuti oleh pemerintah daerah- mengakibatkan mesin ekonomi Indonesia mengalamioverheating.

Banyak pengamat menawarkan model seperti negara-negara Skandinavia, Swedia dan Denmark dengan menempuh model ekonomi walfare state, yang di dalamnya pendulum negara dengan pasar berimbang. Akan tetapi banyak yang lupa bahwa agresivitas pajak negara-negara Skandinavia menjadikan pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung menurun.

Nima Sanandaji dalam Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets, and the Failure of Third-Way Socialism (2015) menjelaskan bahwa meningkatnya kegiatan industri, menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita negara-negara Skandinavia dimulai bukan ketika model walfare state diimplementasikan pada medio 1970-an. Melainkan sebelum itu, yakni pada awal abad 20 sampai 1960-an manakala kebijakan pajak yang rendah, kemudahan bisnis, efektivitas regulasi menghidupkan industri negara-negara Skandinavia.

Misal Swedia, dengan porsi pajak yang cenderung rendah -hanya 24 persen dari total GDP pada 1955 menjadi 43 persen pada 2013. Nima Sanandaji mencatat, selama era pajak rendah -yaitu dalam kurun waktu 1870 sampai 1970- Swedia menikmati pertumbuhan lebih dari 800 persen -lebih tinggi dibanding negara-negara seperti Belgia, Austria, Jerman dan Inggris. Ketika mengadopsi walfare state-dalam kurun waktu 1970 sampai 2008- ekonomi Swedia cenderung melambat kurang dari 200 persen, di bawah Austria, Inggris, Belgia.

Mempertahankan model new dovelopmentalism akan terus mengulangi pelambatan ekonomi empat tahun ke belakang. Celakanya kedua kandidat -baik baik Jokowi maupun Prabowo- terus mengedepankan model pembangunan yang menempatkan negara sebagai pemain utama. Bahkan salah satu kandidat mengampanyekan model ekonomi nasionalistis yang tertutup, melalui retorika anti impor.

Indonesia perlu menggeser model ekonomi yang lebih terbuka. Selain itu, juga perlu memperdalam reformasi struktural, yang salah satunya adalah mereformasi sistem perpajakan yang hari ini sangat tidak kompetitif. Mengadopsi model reformasi pajak Donald Trump yang menurunkan pajak korporasi dari 30 persen menjadi 15 persen, harus diakui, membuat ekonomi Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan yang memukau.

Selain itu, new developmentalism dengan menambah besarnya penyertaan modal untuk BUMN cukup memberatkan. Besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, seperti yang diprotes oleh World Bank, sudah semestinya dikurangi.

Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap pajak yang agresif -bahkan menyasar perusahaan-perusahaan rintisan. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah mengurangi pajak sehingga kegiatan ekonomi bergeliat, terutama untuk usaha rintisan dan memperdalam ekonomi inklusif agar sektor UMKM dapat mengakses sektor keuangan.

Sebagai calon presiden, Jokowi maupun Prabowo patut mempertimbangkan sejumlah hal.

Seperti kebijakan kemudahan berbisnis, pajak yang rendah -seperti model negara-negara Skandinavia, terutama Swedia sebelum era walfare state, memperbesar peran swasta dalam pembangunan (terutama infrastruktur) dengan menjamin ketidakpastian akan risiko -seperti perubahan regulasi dan kebijakan di tengah jalan, kemudahan investasi serta memanfaatkan diplomasi ekonomi dengan mempercepat integrasi Indonesia ke pasar global melalui kerjasama blok dagang, menambah peranan dalam global value chainserta memanfaatkan inisiatif akses pembangunan seperti belt and road insiative yang digagas China.

Rafli Zulfikar, peneliti Center for International Studies and Trade
BACA JUGA