Debat Capres II dan SDGs

Ilustrasi: Sejumlah petugas dan kru televisi bersiap melakukan gladi bersih Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Ilustrasi: Sejumlah petugas dan kru televisi bersiap melakukan gladi bersih Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Debat calon presiden putaran kedua akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2018. Pada debat ini, tema yang diambil adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan pangan. Substansi atas tema tersebut terkait dengan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs adalah komitmen global yang ditandatangani oleh para pemimpin dunia di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2015 dan akan berlangsung sampai 2030. Skema global SDGs ini terdiri atas 17 Tujuan yang diturunkan ke dalam 169 indikator.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang melimpah, berkepentingan atas SDGs karena membantu untuk memastikan berjalannya pembangunan yang berkelanjutan. Yaitu pembangunan yang memastikan berjalannya tiga pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Komitmen calon presiden dalam menjabarkan dan menyusun strategi implementasi SDGs menjadi sangat penting; khususnya terkait dengan tema debat kedua, yaitu sumber daya alam, infrastruktur dan pangan.

Konflik sumber daya alam

Menurut studi yang dilakukan oleh Greenomics Indonesia, kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan sepanjang 2004-2017 mencapai 2,4 juta hektare. Pelepasan hutan itu sekitar 90 persen dipergunakan untuk perkebunan sawit, yaitu lebih dari 2,2 juta hektare atau setara lebih 33 kali lipat luas DKI Jakarta.

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik sumber daya alam terbesar sepanjang 2018 berada di sektor perkebunan sawit yang mencapai 144 kasus. Konflik ini melibatkan warga dengan perusahaan perkebunan swasta.

Akibat konflik itu, KPA mencatat ada 41 orang tewas akibat konflik agraria dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, ada 546 orang yang diduga dianiaya, 51 orang tertembak hingga 900 lebih petani dikriminalisasi terkait dengan kasus tanah.

Pengelolaan sumber daya alam harus dibenahi agar tidak lagi terjadi ketimpangan penguasaan lahan oleh korporasi daan berorientasi pada penyelesaian konflik. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria perlu untuk di-reviewkarena belum menyentuh akar masalah penyebab konflik sumber daya alam.

Infrastruktur

Sedangkan terkait dengan infrastruktur, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas infrastruktur pemerintah. Diantaranya, pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 KM, jalan tol sepanjang 1.000 KM, 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, jalur kereta api sejauh 3.258 KM, 49 waduk baru, 10 (sepuluh) kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pembangunan pembangkit listrik dengan daya 35.000 MW.

Proyek-proyek tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.

Pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan lahan yang tidak kecil. Lahan --khususnya di Pulau Jawa-- yang sudah sempit, semakin terjepit oleh kebutuhan lahan untuk berbagai proyek Infrastruktur yang sangat ambisius itu.

Alih-alih memperkuat dan memulihkan daya dukung ekologi Pulau Jawa, tempat bernaungnya 60 persen penduduk Indonesia, ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur akan berpotensi menggerogoti kemampuan alam yang semakin terbatas.

Jika Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diabaikan maka akibatnya bisa ditebak: bencana yang berbasis pada kerusakan alam semakin banyak dan sering terjadi.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2018 tercatat ada 2.341 bencana, yang mengakibatkan sebanyak 377 orang tewas. Bencana tersebut terdiri dari banjir (787), puting beliung (716), tanah longsor (614), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (76), kekeringan (19), gempa bumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan gunung api (2).

Selama tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat terjadinya 1.999 kejadian bencana di Indonesia. Tercatat 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum rusak.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2018 ini paling besar sejak 2007. Jumlah kejadian bencana, kemungkinan hampir sama dengan jumlah bencana tahun 2016 dan 2017 yaitu 2.306 kejadian bencana dan 2.391 kejadian bencana. Namun dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada 2018 sangat besar.

Selama tahun 2018 ini, bencana hidrometeorologi tetap dominan. Jumlah kejadian puting beliung 605 kejadian, banjir 506, kebakaran hutan dan lahan 353, longsor 319, erupsi gunungapi 55, gelombang pasang dan abrasi 33, gempa bumi yang merusak 17, dan tsunami 1 kali.

Dari data tersebut bisa dibaca bahwa bencana yang diakibatkan oleh kerentanan ekologi -yaitu angin puting beliung, banjir dan tanah longsor- mendominasi. Ekologi yang rentan dan berujung pada bencana oleh karena alam sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam.

Mahatma Gandhi pernah berujar, "Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi tidak untuk keserakahan manusia.”

Pangan

Terkait dengan pangan, sebagaimana menjadi rekomendasi Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan Hillal Elver yang berkunjung ke Indonesia pada 2018, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan tingkat koordinasi di antara kementerian terkait yang menangani masalah pangan. Ia menemukan tidak sinkronnya kebijakan pangan antar lembaga/kementerian –misal, antara Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan segera untuk mengurangi gizi buruk dan memberantas akar penyebab kelaparan dan kekurangan gizi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya layanan kesejahteraan sosial.

Selain itu, kebijakan pangan harus didiversifikasi. Hal ini karena kebijakan pangan yang berfokus pada swasembada beras saat ini tidak akan memberikan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan gizi serta praktik pertanian berkelanjutan.

Oleh karenanya, dalam debat nanti, kedua calon presiden mesti mampu untuk menjabarkan dan mengaitkan kebijakan atas pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur dan pangan dengan SDGs agar mampu menjadi kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

SDGs menjadi koridor dan panduan, agar regulasi, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, tidak melenceng dari prinsip keberlanjutan, baik bagi manusia, alam, dan ekosistemnya.

Mimin Dwi Hartono, pegiat literasi hak asasi manusia.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR