Dehumanisasi dan problem masyarakat urban

Ilustrasi: "Fairytale town #4"
Ilustrasi: "Fairytale town #4" | koretskiyart /Shutterstock

Curahan hati Eko Purnomo tentang rumahnya yang tak mendapat akses jalan lantaran terhalang bangunan rumah tetangga viral di media sosial beberapa waktu lalu. Eko, warga Kampung Sukagalih, Ujung Berung, Kota Bandung itu pun terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di sebidang kontrakan sejak 2016 lalu. Kisah pilu tersebut pun lantas dilansir ulang oleh media-media daring nasional.

Kisah Eko, barangkali hanya secuil dari segudang problem sosiologis yang menjangkiti masyarakat urban. Dalam catatan sejarah, fenomena urbanisasi muncul pertama kali pada awal abad ke-19 sebagai konsekuensi lanjutan dari fenomena industrialisasi yang melanda Eropa kala itu. Urbanisasi di satu sisi telah mengantarkan masyarakat Eropa ke keadaan yang lebih baik secara ekonomi dan finansial.

Namun, di sisi lain, seiring berjalannya waktu, urbanisasi juga melahirkan beragam problem baru mulai dari polusi, kemacetan, kepadatan penduduk dan sejenisnya. Ihwal problem kaum urban ini sebenarnya telah menjadi objek kajian para sosiolog sejak dulu. Bahkan, aliran utama sosiologi Amerika pertama yang dikenal dengan sebutan mazhab Chicago, memberikan perhatian besar pada masalah sosiologis kaum perkotaan.

Masyarakat urban umumnya dicirikan dengan ritme kehidupan yang nisbi tinggi. Tuntutan kehidupan yang ketat memaksa mereka bekerja di sektor formal atau informal dan menghabiskan nyaris seluruh waktunya dalam sehari di luar rumah. Dalam situasi yang demikian, ikatan sosial pun hampir bisa dipastikan akan merenggang. Bibit-bibit individualisme dan egoisme pun lantas mengecambah dengan suburnya.

Di sisi lain, terjadi pula penguatan ikatan sosial yang cenderung mengarah pada eksklusivisme. Hal itu tampak dalam munculnya beragam komunitas sosial yang berbasis unsur kedaerahan, kesukuan atau keagamaan yang belakangan ini marak. Ikatan sosial berbasis eksklusivisme etno-religius biasanya muncul dilatari oleh faktor konflik kepentingan berebut sumber daya di kawasan urban.

Tidak hanya itu, masyarakat urban umumnya lekat dengan budaya konsumerisme, di mana kedudukan seseorang lebih banyak ditentukan oleh apa yang dikonsumsinya. Sandang, pangan, tempat tinggal dan kendaraan kemudian tidak lagi bisa dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menegosiasikan dan membentuk citra diri di depan khalayak.

Konsumerisme menggiring manusia ke dalam logika berpikir materialistis-rijid, yang berkeyakinan bahwa kepemilikan terhadap suatu benda merupakan hal yang mutlak. Menjadi wajar jika masyarakat urban terbiasa hidup dalam cangkangnya masing-masing tanpa merasa perlu berbagi pada orang lain. Corak kehidupan yang demikian ini mapan lantaran disokong oleh ideologi besar kapitalisme yang memang menghendaki manusia hidup soliter.

Rapuhnya sendi ikatan sosial yang berbanding lurus dengan menguatnya sentimen individualisme itu menjadi latar yang sempurna bagi menggejalanya fenomena dehumanisasi. Sederhananya, dehumanisasi ialah proses hilangnya kesadaran manusia akan kodratnya sebagai manusia.

Gejala dehumanisasi dapat didiagnosa dari sejumlah hal, antara lain mengikisnya kepekaan sosial, memudarnya sikap simpati dan empati yang tergusur oleh paradigma hidup yang lebih mementingkan kepemilikan tunggal, gengsi sosial bahkan hedonisme.

Dehumanisasi jelas merupakan ancaman serius bagi tata kehidupan manusia modern. Di satu sisi, dehumanisasi membuka kemungkinan terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih besar. Ketidakpedulian terhadap sesama, bahkan pada titik tertentu menganggap yang lain (the others) sebagai setengah manusia boleh jadi adalah awal dari malapetaka kemanusiaan yang mengerikan.

Di sisi lain, dehumanisasi juga menyumbang andil yang tidak sedikit pada terlemparnya eksistensi manusia ke dalam jurang keterasingan (alienation). Erich Fromm, filosof Frankfurt School, dengan nada mewanti-wanti menjelaskan bahwa salah satu problem akut manusia modern adalah keterasingan.

Nalar modernisme yang bertumpu pada pemenuhan hasrat pribadi menjadikan manusia terasing dari dunianya, lingkungannya -bahkan pada titik yang paling fatal- dari dirinya sendiri. Puncak dari keterasingan itu, menurut Fromm dapat dilihat dari kegagalan manusia menggunakan akal budinya untuk menangkap realita sosial.

Dalam perspektif psikoanalisis, keterasingan merupakan manifestasi dari ketertundukan manusia pada hasrat (desire) dan pengabaian pada super-ego(hati nurani). Pemujaan berlebih pada hasrat -memiliki, menikmati, menguasai dan sejenisnya- yang dibarengi dengan membungkam suara hati nurani akan menjadikan manusia dan masyarakat pada umumnya rentan sakit secara psikologis.

Masyarakat yang sakit, seperti diungkapkan Sigmund Freud -pendiri aliran psikoanalisis- ditandai dengan menghilangnya kesepakatan-kesepakatan sosial. Individu dalam satu rumpun sosial kemudian bertindak dan perilaku sesuai hasrat pribadi masing-masing.

Situasi kian runyam ketika hukum yang diinisiasi negara pun dalam banyak hal hanya menjadi ornamen yang indah ketika dijadikan jargon, namun melempem dalam penerapan. Bahkan, tidak jarang negara yang bersekutu dengan korporasi pemilik modal justru memberikan contoh bagaimana menganulir suara hati nurani dan menabalkan arogansi.

Coba hitung berapa ribu orang dipaksa hengkang dari tempat tinggalnya, digusur atas nama pembangunan. Boleh jadi kita akan berpikir, jika negara saja boleh menggusur ribuan orang, menutup akses jalan untuk satu orang tetangga tentu sebuah kewajaran.

Kasus yang dialami Eko Purnomo dan barangkali banyak nama lain yang bernasib serupa, tidak diragukan merupakan gejala nyata longgarnya ikatan sosial, utamanya di kalangan masyarakat urban. Padahal, ikatan sosial itulah yang sedianya menjadi modal kultural (cultural capital) masyarakat untuk membangun sebuah jejaring komunitas yang solid, inklusif dan sedapat mungkin bebas dari potensi konflik kepentingan.

Merenggangnya ikatan sosial akibat dari praktik relasi sosial yang lebih bertumpu pada asas pragmatisme mutlak harus segera dibenahi. Dinamika kehidupan masyarakat urban nyatanya tidak bisa diatasi semata dengan penegakan hukum dan sistem tata kota semata. Beberapa persoalan, terutama menyangkut tata hidup bersama membutuhkan instrumen kesepakatan sosial yang berbasis sikap altruisme, alih-alih pragmatisme.

Desi Ratriyanti, peneliti isu sosial-keagamaan, bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR