Demokrasi dalam pusaran politik identitas

Ilustrasi: Sejumlah siswa mengikuti aksi Deklarasi Partisipasi Pengawas Pemilu, di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11). Kegiatan yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Klaten dengan mengajak para pelajar tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa, dan masyarakat tersebut bertujuan agar semua pihak secara bersama-sama mengawasi pesta demokrasi Pilkada 2018 dari kecurangan.
Ilustrasi: Sejumlah siswa mengikuti aksi Deklarasi Partisipasi Pengawas Pemilu, di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11). Kegiatan yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Klaten dengan mengajak para pelajar tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa, dan masyarakat tersebut bertujuan agar semua pihak secara bersama-sama mengawasi pesta demokrasi Pilkada 2018 dari kecurangan.
© Aloysius Jarot Nugroho /ANTARA FOTO

Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019 ada indikasi praktik politik identitas akan mengalami eskalasi. Fenomena politik identitas sebenarnya mulai mencuat pascareformasi 1998 dan semakin menguat seiring dengan kian terbukanya ruang publik.

Merujuk pada L. A. Kauffman dalam tulisannya berjudul "The Anti-Politics of Identity", politik identitas pertama kali berkembang di Barat (Amerika dan Eropa). Gerakan itu muncul sebagai respon kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh hegemoni dan dominasi arus besar dalam sebuah bangsa dan negara.

Di Barat, gerakan politik identitas direpresentasikan oleh gerakan feminisme, perjuangan kulit hitam, dan kelompok marjinal lainnya. Agenda utama yang diusung para pegiat politik identitas adalah berlakunya prinsip kesetaraan (equality).

Pada tahap selanjutnya, politik identitas seperti dikemukakan Agnes Heller berkembang menjadi sebuah gerakan politik yang menjadikan perbedaan sebagai satu kategori politik yang utama. Ini artinya, semua perbedaan yang berserak di ranah sosial tersebut dieksplotasi dan dikapitalisasi untuk kemudian dikonversi menjadi electoral vote.

Praktik politik identitas sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif. Ia lebih menyerupai pedang yang bermata dua. Di satu sisi, politik identitas menjanjikan adanya pengakuan pada entitas tertentu. Hal ini terjadi pada munculnya konsep keadilan gender yang diawali dari pengakuan terhadap identitas keperempuanan.

Namun, di sisi lain politik identitas juga tidak jarang juga mengejawantah ke dalam bentuk arogansi mayoritas yang bertujuan mendeskreditkan liyan (the others). Pengalaman Pilkada DKI yang sarat isu SARA beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa politik identitas adalah ancaman serius bagi demokrasi, nasionalisme serta pluralisme yang selama ini kita perjuangkan.

Identitas dan kekerasan

Berakhirnya rezim Orde Baru menjadi penanda bagi lahirnya era kebebasan di Indonesia. Masa post-otoritarianisme itu segera diikuti oleh situasi kekosongan ideologi politik yang penuh ketidakpastian.

Di saat yang sama, arus besar konservatifisme Islam tengah masuk ke Indonesia. Gerakan Islam transnasional dengan corak keislaman yang konservatif, bahkan cenderung radikal memanfaatkan masa-masa kekosongan ideologis itu untuk menancapkan dominasinya.

Pada titik inilah politik identitas berbasis agama (Islam) mendapatkan momentum kebangkitannya setelah dipaksa berada di pinggiran selama Orde Baru berkuasa.

Politik identitas yang bertautan dengan gerakan fundamentalisme agama ini memiliki subject matter yang khas. Jika di Barat, subject matter politik identitas adalah memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hak, di Indonesia, politik identitas berbasis agama justru menjadi alat untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap berbeda dan menyimpang.

Tujuannya bukan lagi keadilan dan kesetaraan, alih-alih pemenuhan hasrat pada kekuasaan. Maka, menjadi wajar manakala politik identitas berbasis agama itu kemudian identik dengan laku kekerasan.

Lembaga nirlaba Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyebut setidaknya terdapat tiga macam kekerasan yang dilatari politik identitas.

Pertama, kekerasan fisik. Fenomena persekusi terhadap seseorang karena latar belakang keagamaan, kesukuan maupun pilihan politik yang sempat marak beberapa waktu lalu adalah salah satu wujudnya.

Kedua, kekerasan simbolik yang seringkali berupa kekerasan dalam bentuk verbal. Saat ini berbagai ujaran kebencian berseliweran di lini masa media sosial, forum-forum publik, bahkan sampai di panggung ceramah agama.

Ketiga, kekerasan struktural, yakni kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun oleh aparatnya sendiri.

Selain kekerasan, praktik politik identitas juga berkecenderungan menciptakan hubungan sosial yang segregatif. Masyarakat hidup dalam cangkang-cangkang yang isolatif, merasa diri dan kelompoknya yang paling benar lalu mengeksklusi kelompok lain.

Pola pikir yang diistilahkan filosof postmodern Jacques Derrida sebagai pola pikir oposisi biner (binary opposition) ini tentu berbahaya bagi masyarakat yang berkarakter plural seperti Indonesia. Bukan tidak mungkin, politik identitas menjadi embrio bagi bersemainya paham fasisme yang bertentangan dengan spirit kebangsaan.

Komitmen dan kesadaran

Pada setiap hajatan politik, baik nasional maupun lokal, praktik politik identitas nyaris tidak pernah absen. Proses suksesi jabatan politik hampir selalu dinodai dengan kontestasi antarkelompok yang memainkan sentimen identitas, baik suku, agama maupun etnis.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pada politik yang sehat dan terbuka menjadi salah satu faktor mengapa praktik politik identitas ditanggapi permisif oleh masyarakat. Kondisi itu menjadikan para aktor politik lebih suka memikat massa melalui kesamaan identitas. Program politik dan keberpihakan sosial dianggap tidak lagi ampuh melejitkan elektabilitas.

Melihat realitas yang ironis itu, kita tentu tidak boleh tinggal diam. Mula pertama yang harus dilakukan adalah menegaskan kembali pemahaman kita mengenai hubungan agama dan negara.

Dalam kerangka pikir Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara, jelas bahwa hubungan agama dan negara adalah saling mempengaruhi dalam bingkai simbiosis mutualistik. Artinya, Indonesia bukanlah negara teokrasi, sekaligus juga bukan negara sekuler.

Pasca reformasi tampak benar ada sejumlah anasir yang menginginkan Indonesia sepenuhnya menganut teokrasi dan upaya itu mengerucut ke dalam gerakan politik identitas berbasis agama.

Selanjutnya kita juga perlu memperkuat praktik demokrasi yang berbasis pada sistem meritokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia idealnya memberikan kesempatan dan penghargaan lebih kepada figur-figur yang memiliki kemampuan dan berkontribusi nyata para perubahan sosial.

Patut disayangkan bahwa demokrasi terbuka yang dengan susah payah kita perjuangkan tersebut justru tertelikung oleh dua anomali, yakni politik dinasti dan politik identitas. Alhasil, tampuk kekuasaan pun lebih sering dipegang oleh sosok-sosok yang inkompeten dan hanya mengandalkan modal sosial berupa asal usul keturunan maupun sentimen identitas.

Last but not least adalah upaya mengejawantahkan nilai-nilai multikulturalisme agar tidak hanya berakhir sebagai wacana belaka. Paham multikulturalisme secara sederhana dipahami sebagai pandangan yang tidak hanya mengakui keragaman, namun juga menerima dan memperlakukan entitas-entitas yang beragam secara adil dan setara.

Paradigma multikulturalisme tidak menyediakan tempat bagi pola pikir yang partisan, sektarian dan diskriminatif, karena pada dasarnya semua manusia diciptakan setara.

Nurrochman, dosen Filsafat Politik, kandidat doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.