Dilema ormas Islam: Antara civil society dan politik praktis

Ilustrasi: Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7).
Ilustrasi: Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Pekan-pekan terakhir ini, kita disuguhi drama politik jelang pendaftaran capres dan cawapres yang akan berlangsung 4 hingga 10 Agustus nanti. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah berlangsungnya forum ijtimak ulama dan tokoh nasional yang kemudian merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres dan Salim Assegaf serta Abdul Somad sebagai kandidat cawapres.

Dilihat secara genealogis, forum ijtimak ulama dan tokoh nasional memiliki keterkaitan erat dengan gerakan 212 yang fenomenal beberapa waktu lalu. Tokoh-tokoh utama dalam forum tersebut merupakan figur-figur inti kelompok GNPF yang menjadi motor gerakan 212.

Sebagai kelompok mayoritas dalam struktur masyarakat di Indonesia, umat muslim tentu memiliki andil besar dalam menentukan arah dan warna perpolitikan nasional. Menjadi wajar jika dalam tiap gelaran politik para elit politik melakukan sejumlah manuver untuk memobilisasi suara elektoral umat Islam. Salah satu yang paling kentara belakangan ini ialah upaya untuk merangkul dan menarik sejumlah ormas Islam agar masuk ke dalam gelanggang politik praktis.

Jokowi misalnya yang dipastikan mencalonkan kembali sebagai predisen di Pilpres 2019 tampak berupaya merangkul sejumlah ormas Islam berhaluan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah. Sementara Prabowo yang juga dipastikan maju sebagai capres dari kubu oposisi sudah lama memiliki kedekatan dengan sejumlah ormas Islam berkarakter konservatif, seperti FPI dan Persatuan Alumni 212.

Selain parpol, ormas berbasis agama selama ini terbukti menjadi mesin politik yang efektif untuk mendulang suara. Seperti kita tahu, ormas-ormas Islam selama ini memiliki basis massa yang besar. NU misalnya mengklaim memiliki pengikut 90 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Muhammadiyah memiliki pengikut sekitar 25 juta jiwa.

Sementara ormas-ormas seperti FPI atau yang paling mutakhir PA 212 meski nisbi tidak memiliki basis massa yang kuat di level akar rumput namun tetap tidak dapat dipandang sebelah mata. Aksi-aksi mereka yang cenderung frontal dan selalu menjadi pemberitaan utama media massa membuat popularitas mereka kian melambung. Alhasil, ormas-ormas tersebut terbilang memiliki posisi strategis sekaligus posisi tawar yang terbilang kuat dalam kontestasi politik nasional.

Pertautan ormas Islam dan politik praktis dalam banyak hal mirip pedang bermata dua. Di satu sisi, pertautan itu memungkinkan terciptanya hubungan egaliter antara ormas Islam dengan pemerintah, di mana ormas Islam menjadi salah satu media penyampai kepentingan masyarakat sekaligus kekuatan penyeimbang pemerintah.

Dengan modal sosial yang besar, ormas Islam dapat melakukan negosiasi dengan pemerintahan yang berkuasa agar program-program pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat. Bahkan, pada titik tertentu, ormas Islam dapat melakukan intervensi pada proses pengambilan kebijakan sekiranya ada potensi pelanggaran dalam kebijakan tersebut.

Di sisi lain, pertautan ormas Islam dan dunia politik praktis juga dapat mewujud dalam hubungan yang bersifat kooptatif, di mana para elit politik menjadikan ormas Islam sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan semata. Dalam konteks hubungan yang seperti ini, ormas Islam lebih sering diposisikan sebagai obyek, alih-alih subyek demokrasi.

Politik tingkat tinggi

Demokrasi kerap dipandang sebagai sistem politik yang punya visibilitas paling tinggi dalam mewujudkan kesejehteraan dan kesetaraan. Meski demikian, demokrasi bukanlah proses instan sekali jadi. Sosiolog Max Weber menganalogikan demokrasi seperti aktivitas mengebor kayu yang keberhasilannya ditentukan oleh banyal hal, mulai dari ketajaman mata bor, tenaga pengebor sampai ketebalan kayu.

Alexis di Tocqueville dalam bukunya Democracy in America menuturkan bahwa salah satu penentu keberhasilan demokrasi ialah civil society (masyarakat sipil). Teori tersebut dicetuskannya setelah melihat praktik demokrasi di Amerika Serikat. Di kota-kota kecil di AS, Tocqueville mendapati sebuah kondisi masyarakat yang hidup dalam tatanan komunal, independen (tidak bergantung pada campur tangan negara), dapat mengorganisasi kebutuhannya sendiri serta terikat dengan aturan-aturan lokal.

Tocqueville mencirikan civil society dalam tiga karakter, yakni voluntary (kesukarelaan), self-generating (keswasembadaan) dan self-supporting (keswadayaan). Kelompok-kelompok kecil yang umumnya berbasis pada organisasi non-pemerintah dan komunitas keagamaan (gereja) inilah yang menjalankan kontrol atas kekuasaan sehingga dapat menekan potensi munculnya praktik monopoli kekuasaan dan otoritarianisme.

Teori Tocqueville tentang hubungan demokrasi dan civil society tersebut agaknya relevan dijadikan semacam pisau untuk membedah kondisi demokrasi di Indonesia. Lebih dari dua puluh tahun kita menikmati era Reformasi dan mempraktikkan demokrasi. Namun, kita seolah tersandera oleh demokrasi itu sendiri. Alih-alih kesejahteraan dan kesetaraan, demokrasi yang kita praktikkan justru menyuburkan korupsi, politik dinasti, dan politik identitas yang belakangan ini menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa.

Jika dibaca dalam perspektif ala Tocqueville, kegagalan refromasi dan demokratisasi kita salah satunya dilatari oleh kurang memadainya jaringan masyarakat sipil yang independen, non-partisan, dan kritis yang mampu menjadi kekuatan penyeimbang negara. Faktor ketidaksiapan masyarakat sipil mengawal demokrasi boleh jadi merupakan ekses negatif dari pemerintahan otoriter Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga dekade.

Di masa Orde Baru, hampir semua jaringan masyarakat sipil, mulai dari kaum intelektual, media massa, ormas Islam dan organisasi sipil lainnya berupaya dikerdilkan dan dikendalikan oleh negara. Ketika akhirnya Orde Baru secara mengejutkan tumbang oleh gerakan Reformasi 1998, jaringan mayarakat sipil itu belum sepenuhnya terbentuk. Konsekuensnya, euforia demokrasi berjalan nyaris tanpa kontrol dan pengawasan dari masyarakat sipil.

Dalam kondisi yang seperti itulah, ormas Islam yang memiliki basis massa besar idealnya mampu tampil ke permukaan sebagai motor penggerak jaringan masyarakat sipil. Peran itu dapat dimainkan ketika ormas Islam bersikap independen, tidak partisan dan tidak condong pada satu kekuatan politik tertentu. Ini tidak lantas berarti bahwa ormas Islam apatis atau bahkan apolitis. Level politik ormas Islam idealnya bukan pada level politik praktis atau low politics, melainkan satu tingkat lebih tinggi, yakni pada level high politics.

Di level high politics, ormas Islam tidak akan lagi berbicara soal merekomendasikan kandidat calon pemimpin, apalagi terlibat langsung dalam aktivitas pemenangan, melainkan lebih pada melakukan pendidikan politik. Dengan jaringan yang luas dan menembus massa akar rumput, ormas Islam sepatutnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai penting etika politik; politik yang tidak hanya demokratis, namun juga beradab.

Di tahun politik seperti saat ini, ormas-ormas Islam dengan berbagai latar basis massanya rentan oleh tarikan pusaran politik praktis. Para elit politik dapat dipastikan akan berebut simpati dari tokoh dan petinggi ormas Islam, berharap mendapat limpahan suara. Di titik inilah ormas Islam, terutama para tokoh dan petingginya, menghadapi tantangan besar. Apakah mereka akan hanyut oleh pusaran politik praktis, atau tetap setia menjadi bagian dari civil society.

Esensi civil society adalah menjadi kekuatan penyeimbang dan bersikap kritis terhadap kekuasaan pemerintah. Ketika para eksponen civil society, termasuk di dalamnya para elit dan petinggi ormas justru terlibat dalam pertarungan politik praktis, maka sejatinya mereka telah turun kasta menjadi politisi.

Nurrochman, mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR