DPR dan anomali pengelolaan BUMN

Pada era reformasi, DPR menjadi lembaga negara vital ketimbang sebelumnya. Imajinya lebih berkuasa ketimbang eksekutif sehingga sering disebut legislative heavy. Bertambah vitalnya kekuasaan legislatif di era reformasi merupakan konsekuensi atas lepasnya cakram kekuasaan eksekutif yang sangat menyekat selama era Orde Baru. Euforia legislative heavy itu hendaknya segera dikoreksi dan diluruskan agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi.

Lembaga penyelenggara negara seharusnya paham bahwa UUD 1945 tidak menghendaki adanya dominasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 paska amandemen justru menghendaki adanya keseimbangan proposional berdasarkan fungsi dari cabang kekuasaan negara yang dapat dikontrol dengan mekanisme check and balance.

Sayangnya, sampai hari ini, lembaga penyelenggara negara lalai seraya gagal menggali -apalagi menyusun- skema, lingkup dan struktur kekuasaan negara menurut UUD 1945 paska amandemen. Lembaga penyelenggara negara sepertinya menikmati -bahkan melakukan profit taking dari terjadinya kondisi sengkarut cakram kekuasaan negara.

Dalam konteks ini, sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ex Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, sebetulnya MPR dapat mengambil peran aktif . Mestinya ada kesadaran fungsional bahwa peran MPR tidak cuma sebatas melakukan sosialisasi atas 4 pilar negara, yang sesungguhnya tidak jelas konstruksi konstitusionalnya.

Dalam sengkarut skema, lingkup, dan struktur cabang kekuasaan negara itulah DPR melakukan profit taking, dengan ikut campur mengurus BUMN (Badan Usaha Milik Negara). DPR mengklaim memiliki wewenang konstitusional untuk ikut dalam pengawasan atad pengelolaan rutin BUMN. Lebih dari itu, DPR mendeklarasikan wewenang memboikot kehadiran Menteri BUMN Rini Soemarno di DPR. Itulah ironi konstitusional dari praktik penyelenggaraan negara sembrono.

Benarkah DPR memiliki kewenangan itu?

Secara deterministik sebetulnya UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPR memiliki 3 fungsi. Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPR mengatur bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan DPR untuk membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan DPR melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Secara tekstual, UUD 1945 tidak mengatur wewenang konstitusional DPR terhadap BUMN atau perusahaan swasta yang merupakan badan hukum privat. Ketiadaan aturan konstitusi tersebut tentunya tidak dapat dimaknai bahwa DPR berwenang memanggil BUMN dan perusahaan swasta secara sewenang-wenang dan seenaknya.

Ketiadaan pengaturan tekstual hubungan DPR dengan BUMN dan perusahaan swasta sebagai badan hukum privat hanya dapat dimaknai dalam konstruksi hubungan negara dengan warga negara saja. Hubungan tersebut mengarah kepada, pertama, skema hubungan negara dengan hak warganegara untuk berusaha dan mendapat penghidupan yang layak, yang diatur Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Kedua, hubungan tersebut mengarah kepada kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap pribadi, kehormatan, harta benda serta rasa aman warganegara, yang diatur Pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

Dalam kerangka demikian, sebagai lembaga legislatif, DPR tidak memiliki ortoritas langsung terhadap BUMN. Skema, lingkup, dan struktur hubungan hukum dalam pengelolaan BUMN -dalam genus badan hukum privat- hanya tunduk dengan aturan hukum yang mengatur BUMN dan perseroan terbatas. Yaitu Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta UU terkait lainnya.

Dengan demikian, secara konstitusional DPR tidak memiliki wewenang langsung untuk memanggil para direksi BUMN agar hadir di DPR. DPR dapat meminta data pengelolaan BUMN hanya melalui menteri terkait.

Sejumlah negara lain pun tidak memberikan kewenangan langsung kepada DPR atas BUMN. Misal Tiongkok dan Singapura.

Tiongkok secara khsusus mendirikan SASAC (The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Counci). SASAC merupakan organ pemerintah diberi wewenang untuk mengurus dan membuat aturan hukum tentang BUMN. Sementara BUMN Singapura dikelola, diurus, serta diatur oleh kementerian keuangan.

Tindakan DPR kita yang "memaksa" ikut mengurus BUMN secara langsung, bukan hanya merupakan tindakan yang inkonstitusional, lebih dari itu merupakan anomali dari praktik pengelolaan BUMN yang baik.

Bahrul Ilmi Yakup, Ketua Pusat Kajian BUMN, Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi, Kandidat Doktor Ilmu Hukum BUMN FH Universitas Sriwijaya. bahrul_advokat@yahoo.com; bahrulilmiyakup@gmail.com
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR