FFI 2016, dan kegagapan ekosistem perfilman kita

Malam Puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (6/11/2016). Film Athirah menjadi film terbaik pada FFI 2016.
Malam Puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (6/11/2016). Film Athirah menjadi film terbaik pada FFI 2016. | Wahyu Putro A. /Antara Foto

Sebagai penonton film yang lumayan terlatih, mata saya terhibur, hati banyak gembira, tahun ini. Di jelang akhir 2016, saya bisa memastikan bahwa inilah tahun yang dipenuhi oleh film-film Indonesia yang kuat, baik dari segi mutu sinematik maupun dari segi tema dan gagasan yang disampaikan. Agak sayang, memang, keberlimpahan film kuat tahun ini tak tercermin dengan baik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2016.

Nominasi-nominasi FFI 2016 banyak luput atau mengabaikan capaian-capaian film yang justru luar biasa. Misalnya, nomine film terbaik, luput mencalonkan Istirahatlah Kata-kata (karya Anggie Noen, kisah tentang hari-hari menjelang hilangnya penyair Widji Thukul), atau Ziarah (karya BW Pubhanegara, kisah seorang nenek mencari kubur suaminya yang mati saat Perang Revolusi).

Demikian pula The Window (karya Nurman Hakim, tentang seorang perempuan kembali ke desa karena kakaknya yang terbelakang mental dikabarkan hamil tanpa lelaki seperti Bunda Maryam). Untunglah, nominasi ini masih menangkap Salawaku (karya perdana yang kuat dari Pritagita Arianegara, berlatar lanskap indah Maluku).

Nominasi peran utama luput mencalonkan Gunawan Maryanto yang mampu menghidupkan sosok Widji Thukul sebagai karakter yang menguasai layar setiap kali muncul, bahkan dalam adegan diam dan gelap. Satu lagi yang luput dari nominasi kategori ini, Landung Simatupang, yang mampu menjadi gerbong teka-teki, sekaligus perlahan menjadi ranah pusat kegelapan di dunia desa dalam The Window.

Pilihan yang ada di nominasi, dua peran Reza Rahadian (dalam Rudy Habibie dan My Stupid Boss) dan dua dari Warkop Reborn: Jangkrik Boss - Abimana sebagai Dono memang patut dipertimbangkan, tapi Vino G. Bastian sebagai Kasino adalah pilihan mubazir.

Peran pembantu wanita, juga luput memperhitungkan Karlina Inawati, sang ibu dalam The Window yang menyekam segala dendam, dan Eka Dewi Pertiwi yang di sekujur film total menjadi seorang perempuan lumpuh dan terbelakang yang hamil entah oleh bajingan atau memang oleh tuhan. Mustinya, The Window juga mendapat nominasi untuk sinematografi terbaik dan musik (yang ditata sangat sugestif, melantangkan atmosfer teka-teki sebuah dunia liyan), tapi tidak.

Dan juga mengherankan bahwa Istarahatlah Kata-kata dan Ziarah tak mendapat nominasi untuk sinematografi. Ziarah juga sebetulnya layak mendapat nominasi penyutradaraan, tapi tidak. Lalu, Rudy Habibie mendapat 10 nominasi, termasuk nominasi film terbaik. Headshot (karya Mo Bersaudara, dengan bintang Iko Uwais) mendapat empat nominasi, termasuk penyutradaraan. Lagi-lagi, pilihan yang mubazir (menurut saya).

Dan akhirnya, yang sangat mengherankan saya, film Sunya karya Harry Dagoe, sama sekali tak mendapat nominasi. Menurut Harry, filmnya diundang resmi oleh panitia FFI, dan sudah ia daftarkan. Berarti, Sunya memang tidak lolos seleksi untuk nominasi apa pun. Padahal, (tak usah percaya saya, tapi) waktu akan membuktikan, Sunya adalah salah satu film Indonesia terpenting tahun ini.

Jelasnya, dalam opini saya, jika menilai capaian artistik dan gagasan sinematik yang ada, mustinya, FFI merayakan The Window, Ziarah, Sunya, Sulawaku, dan Istirahatlah Kata-kata. Tentu, ada semacam keberatan yang mungkin muncul: ah, tapi itu kan film-film artsy ("nyeni") dan merayakan mereka seolah tak berpihak pada "film-film industri".

Sebetulnya, itu dikotomi yang lancung: film nyeni vs. film industri/komersial. Itu adalah dikotomi yang lahir dari persoalan kesenjangan pengetahuan tentang film antara para seniman film, pekerja film, penonton terlatih, dan kelompok besar konsumen yang sering "ditakut-takuti" mitos "film seni = film susah".

Lagi pula, saya sebetulnya juga gembira pada capaian industri film kita tahun ini --baik dari segi komersial, maupun segi standar produksi dalam industrinya. Keberhasilan komersial film-film produksi Falcon Pictures dengan tiga buah film laris yang ditonton lebih dari dua juta penonton adalah hal penting.

Saya pujikan pendekatan pemasaran sekaligus standar produksi film seperti My Stupid Boss dan Warkop Reborn: Jangkrik Boss --investasi sama besar untuk produksi dan pemasaran (termasuk keberanian memasang 600-an layar untuk Warkop Reborn), casting aktor papan atas, dan sutradara yang sangat terampil dalam teknis produksi.

Dan publik toh masih bisa terhibur oleh Ada Apa Dengan Cinta 2, yang sukses secara komersial, dan digarap dengan kematangan sinematik oleh Riri Riza. Hal yang juga terlihat pada film Riri lain di tahun ini, Athirah --sebuah karya yang terasa lebih personal dari AADC 2, walau tak meraih sukses komersial. Dan ada cukup banyak film yang telah sangat "beres" dari segi teknis di tahun ini. Surat dari Praha, Talak 3, atau Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara, misalnya, sama sekali bukan film buruk.

Tapi, film-film yang sangat "beres" itu mewakili puncak-puncak kematangan estetika film yang formulatik. Jika FFI hendak memiliki fungsi turut memajukan film nasional, kematangan jenis demikian semestinya tak cukup. Apalagi, jika ternyata toh ada pilihan yang lebih kuat dari segi eksplorasi teknik dan ekplorasi gagasan. Sebab, ketiadaan acuan dan penghargaan pada eksplorasi akan menyempitkan kemungkinan-kemungkinan bagi perfilman nasional: film-film kita akan "begitu-begitu saja", pucat, dan mandek.

Masalahnya, saya kira, ada kegagapan dari FFI. Saat ini, FFI telah jadi lembaga yang mau tak mau mengemban begitu banyak harapan banyak stakeholder (pemangku kepentingan) perfilman dari kalangan orang banyak (termasuk saya, sebagai penonton film), walau rupanya tak selalu jadi harapan kalangan "orang film" sendiri.

Kegagapan untuk mencerna dan menangkap perkembangan-perkembangan paling menarik dalam ekosistem perfilman kita tahun ini.

Ekosistem tersebut bukan hanya mencakup perkembangan film-film panjang yang dirancang untuk diputar di bioskop. Perkembangan film-film dokumenter dan film pendek kita, yang terutama disangga oleh dinamika jejaring komunitas film di seluruh Indonesia (Banyuwangi, Jogjakarta, Makassar, Palu, dan tentu saja Jakarta, jadi nama-nama menonjol simpul-simpul komunitas perfilman terpenting saat ini), juga sangat kaya.

Kegagapan FFI tak bisa dinisbatkan begitu saja pada kepanitiaan FFI tahun ini. Memang, adalah keputusan panitia penjurian untuk mengadopsi "sistem Oscar" yang berupa sistem voting. Kita tahu, sistem voting untuk Oscar dilakukan oleh belasan ribu pengampu kepentingan dan, terutama, pekerja film Hollywood, sementara FFI hanya mengerahkan 100-an juri dari berbagai latar, yang diharapkan memilih semua film, termasuk "film non-bioskop" (dokumenter panjang dan pendek, film animasi, dan film pendek).

Pemahaman beraneka para juri atas apa itu "film" dan apa itu "film bagus" dan "film jelek" bisa jadi sebuah penerapan demokratisasi penilaian film --tak ada elitisme eksklusif dalam penilaian, karena seorang juri bisa menentukan kemenangan semua film, lepas apakah ia seorang yang "mengerti film" atau tidak. Yang penting hanyalah angka terakhir voting. Ada risiko besar bahwa film yang terpilih bukanlah film pilihan para "kritikus" dan "orang film".

Tapi, itu sebetulnya risiko yang tak apa. Yang penting dalam sistem dengan risiko demikian, adalah sistem seleksi awalnya. Jika seleksi awal menghasilkan daftar nominasi yang tak layak, pemutusan pemenang lewat voting akan menghasilkan daftar pemenang yang tak layak juga. Menurut sebagian yang saya tanya dari pihak panitia dan sesama juri, seleksi diserahkan pada asiosiasi-asosiasi perfilman yang ada saat ini. Misalnya, seleksi nominasi sinematografer diserahkan pada asosiasi sinematografer, dan seleksi film terbaik oleh asosiasi produser film.

Jadi, jika daftar nominasi yang ada adalah seperti demikian, maka itulah cerminan cara pikir para pekerja film dan "pemain utama" perfilman kita saat ini: lebih memihak pada film-film yang dianggap komunikatif, dengan pola-pola teknis produksi serta gagasan sinematik yang sudah ajeg, mapan, dan formulaik.

Artinya, masih ada lubang yang harus ditambal, dan lubang itu cukup berbahaya, bisa menjebloskan FFI pada perangkap mediokritas. Menambal lubang itu antara lain lewat perbaikan mekanisme seleksi yang terkait dengan waktu dan cara kerja. Persiapan FFI sejauh ini, dari tahun ke tahun, selalu dalam saat mepet.

Anggaran yang turun tak pasti, atau pasti telat, dari pemerintah menyempitkan waktu kerja dan waktu seleksi panitia. Diperlukan sebuah mekanisme yang lebih ajeg, dan menjamin proses seleksi yang sehat. Diperlukan waktu yang lebih panjang, untuk proses seleksi nominasi.

Dengan kata lain, perlu ada sebuah tim dan pengorganisasian FFI yang bekerja dalam jangka setahun penuh, dengan mengerahkan mekanisme riset yang telaten, metodis, dan hati-hati, terjamin meliputi sebagian besar keluaran film Indonesia dalam jangka waktu setahun itu.

Bukan tim bentukan panitia ad hoc yang baru ditunjuk dan bekerja setelah anggaran dari negara (yang biasanya mepet hanya beberapa bulan sebelum acara). Hal ini yang juga jadi keresahan ketua panitia FFI 2016, Lukman Sardi: mengapa hingga kini tak ada lembaga yang mempersiapkan FFI selama setahun sebelum pelaksaaan?

Lembaga persiapan semacam itu akan bisa melahirkan sebuah proses riset dan kurasi film yang lebih telaten daripada sebuah tim dan proses seleksi tanpa waktu cukup dan akhirnya bekerja meraba-raba setiap tahun. Tanpa riset dan kurasi yang telaten, daftar seleksi yang lebih mampu menangkap dinamika perfilman Indonesia akan selalu sulit bahkan gagal disusun.

Terkait dengan itu, mekanisme seleksi berdurasi setahun tersebut harus pula bergandeng dengan pertumbuhan gagasan tentang dan seputar film yang lebih dialektis di masyarakat perfilman dan masyarakat luas. Peran kritikus dan lembaga-lembaga apresiasi film (seperti pada akademisi film) menjadi lebih diperlukan dalam menjembatani praktik dan wacana perfilman termutakhir dengan pengetahuan masyarakat akan film-film yang mereka tonton atau akan tonton.

Produksi pengetahuan tentang film di dunia dan capaian-capaian terkini film Indonesia harus lebih disirkulasikan agar tak hanya berdiam di menara gading, hanya menjadi pengetahuan elitis yang mengukuhkan kesenjangan antara pemahaman "awam" tentang flm dengan pemahaman para "kritikus" dan "orang film". Ini bukan soal bagaimana "mendidik selera" penonton. Ini soal membangun pengetahuan bersama tentang apa yang bisa dicapai perfilman Indonesia.

Ini soal, bagaimana FFI dan masyarakat pengampu kepentingan film kita tak lagi tergagap menangkap capaian-capaian mutakhir perfilman kita. Tak ada festival film yang ideal, yang ada adalah peluang untuk memperbaiki yang telah ada (di samping peluang untuk membuat sebanyak mungkin festival dan anugerah film, jika memang diperlukan).

Tak ada festival film yang menjadi standar segalanya, yang ada adalah festival film yang memiliki politik estetika yang jelas dan bisa jadi benchmark pembuatan film lebih menarik di masa depan.

Hikmat Darmawan adalah kritikus, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR