Formalisasi syariah dan domestikasi perempuan

Ilustrasi: Terpidana pelanggar hukum syariat Islam menjalani hukuman (uqubat) cambuk di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (20/9).
Ilustrasi: Terpidana pelanggar hukum syariat Islam menjalani hukuman (uqubat) cambuk di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (20/9). | Syifa Yulinnas /ANTARA FOTO

Bupati Bireun, Aceh, Saifannur, mengeluarkan peraturan bertajuk ‘standarisasi warung kopi’ pada 30 Agustus 2018 lalu. Terdapat 14 poin dalam aturan tersebut. Dua di antaranya, yakni poin 7 dan 13, memicu kontroversi.

Poin ke-7 berbunyi “dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21. 00 kecuali bersama mahramnya”. Sementara poin ke-13 tertulis “haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya”.

Aturan ‘standarisasi warung kopi’ itu tentu tidak dapat dilepaskan dari agenda islamisasi ruang publik yang masih berada dalam bingkai besar formalisasi syariah. Seperti kita ketahui, formalisasi syariah merupakan fenomena sosial-politik yang menggejala di era pasca Reformasi sebagai konsekuensi lanjutan dari kebangkitan Islam politik.

Formalisasi syariah, sebagai upaya menerjemahkan hukum Islam ke dalam hukum positif, memang acapkali menimbulkan problem. Sejak digulirkan di sejumlah wilayah melalui saluran otonomi daerah, kontroversi demi kontroversi terus mengiringinya.

Kontroversi ihwal formalisasi syariah itu dapat dipetakan ke dalam setidaknya dua isu besar, yakni terkait kebebasan beragama bagi kalangan minoritas dan non-muslim serta hak perempuan di ranah publik.

Dalam konteks isu kebebasan beragama sejumlah perda syariah di sejumlah daerah cenderung mengebiri hak dan kebebasan kaum minoritas dan non-muslim. Hal itu tampak dalam sejumlah perda syariah yang cenderung diskriminatif dan membatasi minoritas non-muslim untuk mengekspresikan keimanannya.

Selain itu, formalisasi syariah juga telah menjadi semacam ancaman bagi hak perempuan di ranah publik. Tidak terhitung jumlahnya berapa peraturan daerah berbasis syariah yang tidak sensitif pada isu kesetaraan gender.

Feminis muslim Haidah Moghissi dalam bukunya Feminism and Islamic Fundamentalism menyebut bahwa proyek formalisasi syariah yang terjadi di banyak negara muslim cenderung tidak adaptif pada isu-isu terkait kesetaraan hak perempuan. Sebaliknya, formalisasi syariah justru kerap memosisikan perempuan semata sebagai obyek dari aturan hukum.

Argumen Moghissi itu merujuk pada apa yang terjadi di negara asalnya, Iran. Ketika rezim moderat pro-Barat tumbang oleh gerakan revolusi Iran tahun 1979 dan digantikan oleh rezim konservatif, penerapan syariah Islam dalam kehidupan keseharian masyarakat Iran menjadi hal yang tidak terelakkan. Ironisnya, aturan syariah yang pertama kali diberlakukan ialah kewajiban mengenakan chadar(pakaian yang menutup seluruh tubuh, termasuk muka) bagi perempuan.

Apa yang terjadi di Iran, nyaris serupa dengan fenomena yang mengemuka di Indonesia. Di awal era Reformasi, kemunculan perda syariah di sejumlah wilayah hampir selalu didominasi oleh aturan terkait bagaimana perempuan harus bersikap dan berperilaku di tempat umum. Aturan itu, secara tidak langsung membatasi, mempersulit atau bahkan menutup akses perempuan untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik.

Aturan ‘standarisasi warung kopi’ di Biruen hanyalah satu dari sekian banyak aturan berasas syariah yang kurang adaptif pada hak-hak perempuan. Alih-alih mendorong keterlibatan perempuan untuk berkiprah lebih luas di luar rumah, aturan tersebut justru berkecenderungan untuk mendomestikasi perempuan.

Domestikasi perempuan, secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah upaya menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang perannya terbatas hanya pada urusan kerumahtanggaan saja.

Domestikasi perempuan tumbuh subur dalam kultur masyarakat yang patriarkis, dimana perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua (the second class)dan menempati posisi subordinat dibanding laki-laki. Domestikasi perempuan, jelas merepresentasikan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat.

Domestikasi perempuan yang muncul akibat formalisasi syariah umumnya dilatari oleh sejumlah faktor.

Pertama, adanya kerancuan pandangan mengenai hukum Islam (fiqh). Kelompok muslim konservatif, sebagai eksponen penting di balik gerakan formalisasi syariah cenderung memahami hukum Islam (fiqh) sebagai aturan yang taken for granted dan absolut. Konsekuensinya, hukum Islam yang sebagian besar di antaranya lahir untuk merespons situasi sosial-politik dalam ruang dan waktu tertentu, dianggap relevan untuk segala zaman.

Pola pikir over-generalisasi seperti itu mendapatkan kritik dari sejumlah pemikir Islam kontemporer. Jasser Auda misalnya, dalam bukunya Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law menyebut bahwa penerapan syariah Islam di dunia Islam modern harus mempertimbangkan variabel-variabel modernitas, seperti HAM, demokrasi, dan keadilan gender. Tanpa mempertimbangkan wacana modernitas itu, besar kemungkinan umat muslim akan terus memproduksi hukum positif berbasis syariah yang tidak relevan dengan realitas sosial.

Kedua, perda berbasis syariah yang marak diproduksi di Indonesia pasca Reformasi umumnya hanya mengatur persoalan “moralitas domestik”, seperti perjudian, zina, minuman keras, pakaian dan sejenisnya. Kondisi itu dilatari oleh keyakinan simplistis bahwa segala sengkarut persoalan sosial-politik pada dasarnya bermula dari runtuhnya moralitas.

Fatalnya lagi, keberadaan perempuan di ranah publik kerapkali dianggap sebagai faktor utama di balik fenomena kerusakan moralitas tersebut. Maka, mendomestikasi perempuan dianggap sebagai cara rasional.

Paradigma berpikir yang demikian itu dalam banyak hal tidak merepresentasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Amina Wadud Muhsin, seorang mufassir feminis, menyebut bahwa ajaran Islam sangat tidak mentoleransi misoginisme (paham membenci perempuan).

Dalam bukunya, Quran and Women, Wadud menyebut bahwa salah satu tantangan dakwah Islam awal adalah mengubah paradigma masyarakat Arab pra-Islam yang cenderung tidak menghargai perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat menentang kebiasaan penguburan bayi perempuan yang mentradisi di sejumlah suku.

Tidak hanya itu, Islam juga memberikan landasan teologis bagi emansipasi perempuan dengan membatasi jumlah istri bagi laki-laki, memberikan hak waris, dan mengakui kesaksian perempuan dalam persidangan. Menurut Amina, apa yang dilakukan oleh Islam adalah hal yang revolusioner pada zamannya.

Agenda penerapan aturan berbasis syariah di Indonesia pasca-Reformasi tentu harus dipahami sebagai bagian dari meningkatnya kebutuhan muslim akan tata sosial yang merepresentasikan nilai dan ajaran Islam. Sebagai negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia, hal itu tentu tidak dapat diabaikan. Namun kebutuhan untuk mengadaptasi wacana modernitas, termasuk kesetaraan gender tentu juga tidak dapat dinafikan.

Tantangan muslim Indonesia saat ini adalah bagaimana memproduksi aturan berbasis syariah yang mampu menjadi solusi bagi problem kolektif bangsa --semisal korupsi, kemiskinan, keterbelakangan-- sekaligus adaptif terhadap hak perempuan.

Siti Nurul Hidayah, staf peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation. Alumnus UIN Yogyakarta.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR