Forum konstitusional untuk mengkritisi Jokowi

Ilustrasi: Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Wilayah Sumbangsel dan Aliansi BEM Lampung melakukan demo dalam rangka menyongsong tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Tugu Adipura Bandar Lampung, Lampung, Rabu (18/10).
Ilustrasi: Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Wilayah Sumbangsel dan Aliansi BEM Lampung melakukan demo dalam rangka menyongsong tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Tugu Adipura Bandar Lampung, Lampung, Rabu (18/10). | Ardiansyah /ANTARA FOTO

Menginjak 3 tahun usia pemerintahan Jokowi-JK mulai muncul -dan diprediksi akan makin marak- aksi unjuk rasa, yang mengeritik maupun mendukung Presiden Jokowi. Aksi unjuk rasa itu bisa diusung elemen mahasiswa, pekerja, lembaga swadaya masyarakat, atau elemen rakyat lainnya.

Secara teoritis, unjuk rasa sebetulnya bukan instrumen demokrasi. Namun unjuk rasa telah diterima sebagai mekanisme untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan.

Dalam skala tertentu, unjuk rasa memang telah efektif melesakkan tuntutan rakyat terhadap rezim yang berkuasa -seperti gelombang unjuk rasa sekitar tahun 1966-1967 yang mengusung gagasan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), atau gelombang unjuk rasa tahun 1997-1998 yang mengusung gagasan reformasi. Meski begitu, tidak semua unjuk rasa efektif melesakkan tuntutannya. Bahkan, secara statistik, sebetulnya lebih banyak unjuk rasa yang gagal mengegolkan tuntutan yang diusungnya.

Ada 2 syarat yang menjadi penompang efektivitas unjuk rasa. Pertama, syarat sosiologis; berupa dukungan masyarakat yang meluas, terstruktur, dan sistemik, seperti yang terjadi pada gelombang unjuk rasa 1966-1967 atau 1997-1998. Kedua, syarat konstitusional; berupa pengusungan tuntutan unjuk rasa berdasarkan konstitusi atau aturan hukum yang berlaku.

Unjuk rasa terhadap Jokowi

Sejauh ini, gelombang demo terhadap Presiden Jokowi belumlah memenuhi kedua syarat tersebut. Hasil survei dari beberapa lembaga, mengungkapkan sekitar 60% rakyat merasa puas atau menerima program kerja atau tindakan kepemerintahan yang dilakukan Jokowi. Angka dukungan 60% tersebut jauh di atas dukungan rakyat Amerika Serikat terhadap tindakan kepemerintahan Presiden Donald Trump yang di bawah 40%.

Dalam konteks demikian dapat dipahami mengapa unjuk rasa terhadap Jokowi tidak mendapat dukungan meluas, terstruktur, dan sistemik dari rakyat. Bahkan, aura persepsi mayoritas rakyat menganggap unjuk rasa terhadap Jokowi merupakan tindakan "politicking" segelintir orang yang haus kekuasaan.

Oleh karena itu unjuk rasa terhadap Jokowi justru akan merugikan kelompok pelakunya. Rakyat bukan suportif terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan. Sebaliknya mayoritas warga masyarakat merasa terganggu; atau mereka merasa dirugikan banyak kepentingannya yang tercederai.

Selain itu, alasan unjuk rasa terhadap Jokowi selama ini tidak pula memenuhi syarat konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 atau aturan hukum di bawahnya vide Pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011. Pasal 6 ayat 1, Pasal 7A, dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur rumpun syarat atau alasan konstitusional aksi terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu berstatus dwi atau multi kewarganegaraan atas kehendaknya sendiri, pernah berkhianat terhadap negara, secara jasmani dan rohani mampu melaksanakan tugas kenegaraan, terbukti telah melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Satu-satunya alasan konstitusional yang dapat diusung untuk melakukan unjuk rasa terhadap Jokowi adalah menyangkut visi, misi, dan program kerja Jokowi sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat 1 huruf a UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Visi, Misi, dan Program Kerja Jokowi memang selayaknya diperdebatkan agar lebih optimal memberi manfaat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Forum konstitusional

Sampai sejauh ini para penyelenggara negara tidak acuh untuk mengkreasi forum konstitusional untuk mengkritisi atau memperdebatkan visi, misi Jokowi. Terutama terhadap program kerja Jokowi yang didominasi proyek strategis pembangunan infrastruktur, yang secara signifikan telah menambah jumlah beban utang negara.

Padahal kritik terhadap program kerja Jokowi secara konstitusional sangat perlu dilakukan, paling tidak karena 2 alasan.

Pertama, oleh karena konstitusi telah menghilangkan forum pidato pertanggungjawaban Presiden -yang ada dan senantiasa dipraktikkan sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 telah meniadakan mekanisme evaluasi konstitusional terhadap kinerja dan pelaksanaan program kerja Presiden.

Kedua, UUD 1945 hasil amandemen telah menghilangkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai cetak biru program pembangunan Indonesia berjangka secara berkelanjutan. Dengan begitu, celah diskontinuitas program pembangunan Indonesia antar rezim terbuka. Hal tersebut berpotensi sangat merugikan kepentingan negara dan rakyat dalam bentuk berbagai proyek mangkrak yang merugikan keuangan negara puluhan bahkan ratusan triliun.

Forum konstitusional untuk mengkritisi program kerja Presiden Jokowi sebetulnya dapat dikreasi dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melibatkan Presiden dan elemen rakyat pemangku kepentingan. Sebab, sedari awal, raison d' etre pembentukan MPR memang untuk menjembatani komunikasi rakyat dengan pemerintah, bukan untuk melakukan elitisasi dan reduksi terhadap sikap kritis dan aspirasi rakyat seperti yang dilakukan MPR selama ini.

Dengan mengkreasi forum konstusional untuk mengkritisi program kerja Jokowi, MPR akan menciptakan komunikasi konstitusional yang konstruktif antara rakyat dengan Presiden, sekaligus mengeliminir unjuk rasa politicking yang merugikan kepentingan rakyat dan negara.

Lebih dari itu, hal itu bisa menjadi bentuk revitalisasi dan penguatan terhadap lembaga MPR yang selama ini terkesan lumpuh dan tidur, seraya tetap menggerogoti keuangan negara.

Bahrul Ilmi Yakup, Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi, Advokat dan Konsultan Hukum BUMN, Kandidat Doktor Ilmu Hukum FH. Universitas Sriwijaya.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR