Guru menghukum dan persepsi kita tentang guru

Ilusttrasi:Guru mengajar.
Ilusttrasi:Guru mengajar.
© Ollyy /Shutterstock

Seorang kawan guru pernah bertanya kepada saya, tidak bolehkah guru memberi hukuman kepada siswa? Kawan tersebut sedang menghadapi dilema, karena seandainya memberi hukuman fisik, wali murid akan protes dan yang paling ekstrem adalah melaporkan guru ke polisi.

Saat SMP saya termasuk murid yang rajin dihukum oleh guru, terutama guru BP. Kenakalan-kenakalan khas remaja puber seperti membolos, berambut gondrong, seragam tidak lengkap, pernah saya lakukan. Disuruh lari telanjang dada, dipotong rambut, dipukul guru BP (BK), tidak boleh mengikuti pelajaran, mengerjakan ulangan di ruang guru, adalah hukuman-hukuman yang pernah saya alami.

Puncaknya adalah diantar oleh guru BP ke rumah, menemui orangtua saya. Di masa SMP, sampai diantar guru pulang adalah aib bagi keluarga. Teman saya yang juga pernah diantar pulang guru BP, akhirnya keluar dan pindah sekolah.

Bapak saya pernah dipanggil ke sekolah. Ketika ditanya oleh guru BP, bagaimana menurut Anda kalau anak Anda saya hukum? Bapak saya memberi jawaban telak: ya silakan dihukum kalau anak saya salah. Saya menyekolahkan anak, menitipkan pendidikan pada Pak Guru, sudah menjadi hak Anda untuk menghukum anak saya.

Ketika belajar di pesantren, beberapa pelanggaran pernah saya lakukan. Pulang tanpa izin pengurus, tidak jamaah, tidak ngaji. Hukuman yang saya terima saat itu hanya membersihkan WC, menguras dan mengisi bak mandi. Hukuman paling keras di pesantren antara lain disiram air comberan, kepala digundul, dan dikeluarkan.

Kiai saya memberikan bentuk hukuman membersihkan lingkungan pondok putra bagi santri yang tidak berangkat ngaji. Kebersihan pondok putra memang memprihatinkan. Di pondok putri model hukumannya antara lain membaca Al-Qur'an dengan pengeras suara dan membaca asmaul husna.

Dari dua model pendidikan yang pernah saya jalani itu, nampak ada nuansa yang berbeda bentuk hukuman di sekolah dan pesantren. Hukuman di sekolah bernuansa fisik. Hukuman di pesantren tidak demikian. Perlu penelitian yang akuntabel untuk menguak mengapa bentuk hukuman bisa berbeda.

Bentuk hukuman

Berbagai kasus guru menghukum murid dan dilaporkan ke polisi cukup sering kita dengar. Guru di Majalengka menghukum Lintang karena tidak mengerjakan PR Bahasa Indonesia, dan Lintang meninggal dunia. Guru di Sidoarjo disidangkan karena laporan wali murid yang anaknya dicubit hingga memar. Di Makasar seorang guru dihajar wali murid.

Tahun 2016 Mahkamah Agung memutuskan bahwa guru boleh menghukum karena bertujuan mendisiplinkan siswa. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa guru mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak yang mengancam.

Persoalan sebetulnya bukan pada bolehnya menghukum atau tidak, tetapi pada bentuk hukuman. Karena pelajar bukan narapidana atau menempuh pendidikan semi-militer, di mana hukuman fisik "berterima".

Dalam dunia pembelajaran, mekanisme punishment and reward (hukuman dan penghargaan) kerap berlaku untuk mendisiplinkan pelajar. Ini telah menjadi kultur dunia pendidikan di Indonesia selama beberapa dekade. Siswa yang bandel akan dihukum untuk menimbulkan efek jera, tidak mengulangi pelanggaran; dan siswa yang belum melanggar tidak ikut-ikutan membuat kesalahan serupa.

Siswa yang berprestasi diberi penghargaan agar semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasinya, kendati penghargaan hanya berupa pujian, nilai, dan rangking kelas misalnya. Siswa dibuat merasa bangga dengan prestasi yang diraihnya. Reward jadi rangsangan untuk peserta didik lain yang prestasinya belum memuaskan.

Tradisi punishment and reward menyimpan sebuah problematik kultur belajar di negara kita. Sekolah, khususnya proses belajar di kelas, jadi peristiwa rutin yang kering impresi. Laiknya beban yang harus dipanggul siswa, mereka terpaksa menerima belajar sekolah sebagai tiket masa depan yang lebih baik. Anak-anak bandel bermunculan sebagai respons kesumpekan suasana kelas.

Bisa saja keengganan siswa menggarap PR juga disebabkan kemampuan menangkap materi pelajaran yang rendah. Kompetisi antar-siswa berlangsung sepi dan datar. Kebahagiaan dalam belajar di kelas sering absen dari sekolah. Kita pun sering melihat bahwa pelajar yang mendapat hukuman melulu hanya mereka yang memang dikenal nakal, bandel, dan bodoh.

Maka tidak mengherankan apabila kita mendengar sorak sorai siswa saat jam pelajaran kosong, batal ulangan karena guru tidak mengajar, atau dipulangkan lebih awal karena guru-guru "rapat". Siasat "diberi tugas" mengerjakan soal di LKS pun tidak banyak membantu. Hasil yang didapat kelas tetap tenang karena jam kosong masih berlangsung proses belajar.

Produktif-intelektual

Alih-alih memberikan model hukuman yang produktif dan mendidik, guru masih sering menghukum siswa dengan bentuk fisik; berdiri di kelas atau di lapangan, berlari, push up, dan dipukul guru. Model hukuman seperti itu seringkali muncul karena spontanitas guru yang geram dengan kebandelan muridnya. Yang dipikirkan guru adalah, asal siswa dihukum dan menimbulkan efek jera.

Siswa mungkin akan ketakutan, tapi tidak lantas menyelesaikan masalah yang ada. Karena pelajar yang terbiasa dengan olah raga, memiliki fisik yang kuat, terbiasa berkelahi, tidak merasakan beratnya hukuman dalam bentuk fisik tersebut.

Hukuman untuk murid harus diubah ke hal-hal yang bersifat produktif-intelektual, yang berhubungan erat dengan proses pembelajaran. Dalam kasus Lintang, di mana hukuman dilakukan oleh Guru Bahasa Indonesia, sepatutnya guru memberi hukuman yang berkaitan erat dengan pelajaran yang diampunya. Misalnya menyuruh siswa membaca buku sastra, kemudian membuat resume. Atau siswa disuruh menulis karya seperti puisi dan cerpen.

Bentuk hukuman yang demikian akan merangsang kreativitas siswa. Namun harus jujur kita akui, saat ini belum banyak diapresiasi oleh pelajaran Bahasa Indonesia, yang--ironisnya--merupakan ibu kandung dari sastra Indonesia itu sendiri. Mungkin sang guru Bahasa Indonesia juga tak banyak membaca karya sastra sehingga memilih menghukum muridnya dengan "olah fisik".

Guru yang kreatif bisa memanfaatkan "peluang menghukum" ini untuk melihat potensi lain dari siswa yang sering tidak diakomodasi oleh kurikulum maupun rangkaian proses pembelajaran di kelas.

Proses pembelajaran di sekolah harus serta merta menghadirkan dinamika punishment yang humanistis dan edukatif. Hukuman fisik boleh jadi memunculkan efek jera kepada pelajar, tapi hal ini akan memunculkan pola kekerasan yang berkelanjutan.

Seperti mata rantai yang saling menyambung. Pelajar yang pernah mengalami hukuman fisik, di masa mendatang, -ketika mereka menjadi pendidik, berpotensi mengulang hukuman yang sama, sebagai bentuk balas dendam kepada adik kelas atau muridnya.

Riwayat penyakit

Kasus kematian Lintang di Majalengka tahun 2015 menguak bahwa dalam proses penerimaan siswa baru, kita sering melupakan deteksi dini terhadap penyakit siswa. Saat Lintang dihukum, banyak murid yang juga disuruh berlari keliling lapangan. Tapi hanya Lintang yang pingsan dan meninggal.

Artinya, dapat diduga kalau kondisi kesehatan fisik Lintang saat itu sedang tidak dalam kondisi baik. Mungkin Lintang punya riwayat penyakit tertentu yang mengharuskannya tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.

Informasi tentang penyakit siswa ini penting sebagai dasar pertimbangan sekolah ketika akan menerapkan kebijakan yang bersentuhan dengan kondisi kesehatan dan fisik siswa. Data itu dapat menjadi pegangan guru ketika hendak mengadakan kegiatan luar kelas, seperti outbound atau karya wisata. OSIS atau organisasi siswa lain disilakan untuk mengakses data tersebut demi keselamatan siswa.

Sayangnya, seringkali siswa dan orang tua tidak memiliki informasi yang cukup tentang kondisi kesehatan anaknya. Alasan bahwa chek up di rumah sakit mahal dan cukup merepotkan dapat menjadi pembenar. Mereka merasa malu karena punya penyakit bawaan misalnya. Siswa takut kalau harus mengatakannya kepada guru. Bisa jadi dia akan tambah dimarahi ketika menolak hukuman guru dengan alasan tidak dalam kondisi sehat.

Kita bisa mencontoh panitia kegiatan luar ruang (outbound) dan kemah yang meminta peserta dengan riwayat penyakit tertentu bisa menyiapkan obat-obat yang rutin dibawanya. Ini sebagai langkah antisipasi agar panitia tidak dipersalahkan saat peserta tersebut sakitnya kambuh, bahkan pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit.

Paradigma hukuman fisik harus ditinggalkan oleh insan pendidikan. Pelajar bukan tahanan pendidikan yang patut dihukum berat karena kesalahan. Insan pendidik di sekolah harus membekali diri dengan pengetahuan pedagogis yang holistik, termasuk dalam penerapan punishment and reward. Hukuman yang produktif dan mendidik bisa menjadi celah untuk meningkatkan prestasi dan kreasi anak didik.

Lebih dalam lagi, fenomena melaporkan guru menunjukkan persepsi kita terhadap guru di sekolah dan guru di pesantren. Guru di sekolah merupakan profesi yang diatur dengan jelas dan rinci dalam undang-undang dan peraturan menteri. Profesionalisme menjadi kata kunci yang menasbihkan relasi guru-murid adalah relasi pekerja dan klien. Kepuasan klien (murid, wali murid) adalah kompensasinya.

Di pesantren tidak ada sebutan profesi kiai atau ustaz. Mereka mengajar karena kealiman dan keteladanan akhlak. Kiai saya, dengan mengutip kitab Ta'limul Muta'alim menyampaikan bahwa ayah (orangtua) adalah yang menurunkan kita dari langit ke bumi. Sementara guru adalah yang mengangkat kita dari bumi ke langit.

Nampaknya itulah ruh pengajaran di pesantren yang diwujudkan dengan pemberian hukuman yang edukatif serta penghormatan terhadap kemuliaan guru di pesantren.

Junaidi Abdul Munif, pengurus Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) NU Kota Semarang

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.