Hoax, kapitalisme digital dan pembentukan ideologi

Ramainya berita bohong atau hoax menjelang Pilkada Jakarta akhir-akhir ini membuat banyak kalangan gerah. Pemerintah Indonesia bersama dengan beberapa komunitas turun tangan meluncurkan gerakan anti-hoax serentak di beberapa kota. Bukan hanya sekadar wacana, pemerintah Indonesia bahkan menyatakan siap untuk menyensor dan memidanakan kasus berita bohong dan media abal-abal.

Indonesia bukanlah satu-satunya bangsa yang gemar menyebar hoax. Amerika Serikat juga sedang ramai-ramainya mendiskusikan isu berita bohong di media online. Hal itu terkait dengan kekalahan Hillary Clinton dari Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 yang tidak bisa dipisahkan dari maraknya hoax negatif tentang Clinton.

Siklusnya sama di seluruh dunia: sebuah klaim muncul di media sosial. Beberapa berita online mengulang klaim tersebut. Sebagian mengulang klaim tersebut sebagai kebenaran. Sebagian lagi agak lebih berhati-hati dengan menggunakan mantra "menurut laporan si anu..."

Setelah mendapat stempel persetujuan pers, klaim ini pun menjadi bahan kutipan situs-situs berita lainnya dan terus menerus diulang dengan hanya merujuk pada pemberitaan sebelumnya, yang juga tidak bisa diverifikasi. Akhirnya, asal muasal klaim tersebut menjadi tertimbun dalam kekusutan link (tautan). Parahnya lagi, berita-berita lanjutan ini hampir tidak pernah memberikan tambahan konteks bagi pembaca.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Tow, sebuah pusat studi jurnalisme digital di Universitas Columbia Amerika Serikat, maraknya berita bohong tidak bisa dipisahkan dari menurunnya kualitas jurnalisme secara umum di era digital.

Tuntutan era digital yang mensyaratkan produksi konten yang tinggi memiliki dampak langsung dalam melemahnya proses pengecekan data dan penyajian analisis kritis yang menjadi prinsip dasar jurnalisme konvensional.

Ketimbang memverifikasi atau menyangkalnya, menurut laporan yang berjudul "Lies, Damn Lies, and Viral Content" itu, banyak media online--baik yang kredibel maupun yang tidak-- mendedikasikan lebih banyak waktu untuk mempropagasikan berita bohong atau yang belum diketahui kebenarannya demi meningkatkan jumlah klik. Laporan yang sama juga menggarisbawahi, kelalaian dalam menyajikan berita bohong bukanlah milik media abal-abal semata.

Oleh karena itu, seberapa efektifkah langkah pembredelan media hoax oleh pemerintah? Apakah ada konsekuensi jangka panjang bagi kebebasan berekspresi yang perlu kita perhitungkan?

Hoax lebih berbahaya?

Masih ingatkah Anda dengan pemberitaan anti-LGBT yang marak tahun lalu? Masih ingatkah Anda bagaimana berbagai media arus utama menyajikan berbagai pemberitaan yang mengutip "ahli" atau "tokoh" yang menyampaikan data mengenai LGBT yang jelas-jelas salah atau tidak bisa diverifikasi? Ingatkah bagaimana media arus utama hanya sekadar melaporkan pernyataan dan aksi anti-LGBT tanpa menyajikan perspektif kontra ataupun kritis?

Jika mempertimbangkan pemberitaan-pemberitaan dengan model demikian, tidak cukup jelas bagi saya bahwa kehadiran berita bohong itu lebih berbahaya daripada berita "asli." Kita bisa melihat, media arus utama juga memiliki rekam jejak yang lebih signifikan dan konsisten dalam memperkeruh situasi politik.

Produk-produk jurnalistik setengah jadi semacam itu bisa lebih berbahaya ketimbang berita bohong. Bukankah sebuah kebohongan akan menjadi lebih meyakinkan jika masih dibumbui sedikit kebenaran?

Misal, keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menginvasi Irak bukanlah didorong oleh berita bohong dari media abal-abal; melainkan oleh keseluruhan pola pikir yang selektif dan memihak, yang telah dikultivasi oleh media arus utama yang bipartisan selama bertahun-tahun.

Memahami dampak negatif berita bohong tidak bisa dilakukan hanya dengan membingkai fenomena ini sebagai sekedar "misinformasi" atau "disinformasi". Bingkai ini mengasumsikan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan berdemokrasi dengan menambah jumlah data yang benar.

Asumsi ini keliru karena menambah data yang benar dalam bingkai yang salah akan tetap memperkeruh situasi politik. Menambah fakta juga tidak akan berdampak apa-apa jika berita tersebut justru tidak pernah dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

Kebanyakan masyarakat yang aktif mengkonsumsi "misinformasi"--baik melalui media arus utama ataupun media abal-abal--memang tidak memedulikan fakta atau kebenaran. Media massa bisa saja menyajikan begitu banyak informasi dan statistik namun orang-orang ini akan tetap memalingkan wajah dari fakta tersebut selama itu bertentangan dengan pola pikir mereka.

Penyebaran berita hoax lebih tepat jika dipahami dalam konteks pembentukan ideologi--sebuah gagasan atau sudut pandang yang bisa menjustifikasi sebuah cara hidup, baik itu membenci ras, agama atau orientasi seksual tertentu.

Berita bohong memberikan kita sebuah jendela untuk bisa mengintip bagaimana para penyebar berita tersebut memandang dunia. Selanjutnya, kita perlu memahami bagaimana ideologi tersebut terbentuk dan diperkukuh.

Peran algoritma dalam memperkukuh hoax

Salah satu permasalahan utama media online, menurut penelitian yang dilakukan lembaga riset digital Data and Society di New York, adalah kehadiran algoritma yang kini memegang fungsi jurnalistik gatekeeper dalam mengkurasi dan mengkontrol keputusan redaksional.

Menurut penelitian ini, fungsi pengenalan pola algoritma yang menjadi prinsip dasar kerja media online berperan aktif dalam menciptakan ruang publik yang vakum dan semu. Fungsi ini dibuat agar media online bisa mempelajari pola konsumsi media masyarakat.

Dari pengenalan pola konsumsi tersebut, media online akan secara otomatis memberikan rekomendasi konten yang serupa untuk kita konsumsi. Dengan begitu media online bisa menambah jumlah klik tautan mereka secara signifikan. Mekanisme ini penting untuk meningkatkan pendapatan iklan.

Sebagai contoh, lihat saja Facebook.

Jika Anda banyak membaca, menonton atau me-like konten mengenai Rizieq Shihab dan FPI, maka Facebook akan terus merekomendasikan konten yang senada dengan pola interaksi tersebut. Akibatnya, prasangka ideologis yang telah terbentuk di kepala masyarakat tidak pernah dihadapkan dengan sudut pandang lain yang seharusnya berfungsi untuk menetralisir pola pikir yang terlalu berpihak.

Peneguhan prasangka ini menghambat terjadinya diskusi internal dalam tubuh individu atau komunitas. Inilah titik di mana pasar untuk hoax tercipta. Sajian fakta yang benar tidak lagi cukup memenuhi "kebutuhan mental" masyarakat yang bertambah haus akan berita yang semakin kontroversial dan berpihak.

Dalam konteks ini, sebanyak apapun media kredibel menyajikan berita yang berdasarkan fakta, tidak akan berdampak pada kalangan masyarakat dengan pola pikir yang bertentangan.

Penelitian justru menunjukkan bahwa berita bohong yang sudah lama beredar namun tidak terlalu berdampak pada ruang publik, justru menjadi sumber kekeruhan politik ketika diangkat ramai-ramai oleh media arus utama.

Mempertanyakan Sertifikasi Media Pers

Dalam rangka memerangi hoax, beberapa waktu lalu Dewan Pers mengumumkan program sertifikasi media. Mereka telah memverifikasi 74 perusahaan pers yang dianggap dapat dipercaya untuk dikonsumsi masyarakat.

Bagi masyarakat yang menganggap bahwa Indonesia sedang mengalami darurat hoax, pendekatan ini mungkin dianggap perlu. Namun solusi yang menitikberatkan pada masalah hoax semata justru bisa mencegah masyarakat dalam bersikap kritis terhadap pemberitaan secara umum dan institusi media yang sudah terlanjur "dilegitimasi". Kredibilitas media pun menjadi sesuatu yang dicapai secara administratif, bukan secara kualitatif melalui performa harian.

Sertifikasi semacam ini bisa mendorong media massa menjadi malas untuk meningkatkan kredibilitasnya. Itulah yang menjadi salah satu alasan bagi banyak media besar asing untuk tidak memperkerjakan ombudsman pers.

The New York Times, contohnya, tidak memiliki divisi atau pegawai ombudsman. Mereka percaya bahwa wartawan dan editor akan menjadi malas menyajikan berita yang terpercaya jika ombudsman mengambil alih peranan dalam mengkoreksi pemberitaan.

Argumen yang diajukan dalam sertifkasi Dewan Pers sebenarnya mengandung beberapa lubang logika yang cukup besar. Sertifikasi Dewan Pers akan menggiring masyarakat untuk mencurigai konten media yang tidak terakreditasi.

Namun masyarakat tidak akan berhenti membuka hoax yang sering disajikan dengan click bait, dan algoritma juga tidak akan berhenti merekomendasikan berita-berita tersebut.

Lantas bagaimana cara masyarakat bisa memiliki bekal pengetahuan untuk mengkritisi konten media yang tidak terakreditasi? Dengan merujuk kepada pemberitaan media arus utama. Apa jadinya jika media arus utama yang dirujuk tersebut justru menyajikan pemberitaan atau konten lain yang mengalienasi gender tertentu; agama tertentu; ras tertentu; atau demi politik praktis semata?

Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kita sebagai bangsa kembali mengamini otoritas preemtif sebuah lembaga dalam memberikan gradasi moral atas media pers dan pemberitaan. Inilah sebabnya sebagian besar negara demokratis seperti AS dan Swedia yang dikenal dengan kehadiran ombudsman, tidak mengambil kebijakan sertifikasi, baik media maupun jurnalis.

Belum lagi jika kita mempertanyakan masa depan citizen journalism di sebuah ekosistem yang mensyaratkan badan hukum untuk memperoleh label jurnalisme yang kredibel. Pihak-pihak yang menolak untuk menginterogasi program ini nampaknya abai bahwa kuasa (power) tetap hadir di luar ranah struktural institusional.

Pertarungan yang lebih penting bukanlah melawan hoax; melainkan melawan propaganda dengan menawarkan pola pikir alternatif terhadap pemberitaan dalam model media baru. Mungkin pendekatan yang lebih efektif yang perlu dilakukan bukanlah menebang pilih sumber-sumber "misinformasi".

Mungkin yang diperlukan masyarakat adalah meningkatkan kualitas dan memperbanyak jurnalisme dengan model aktivisme yang mengutamakan seni, musik, sastra, yang bisa mem-bypass algoritma yang memfasilitasi ideologi keberpihakan dalam politik praktis.

Daripada menyajikan pamflet-pamflet yang sekedar muntahan data, kita perlu menumbuhkan jurnalisme yang mengangkat dan berpihak pada kemanusian. Karena semua pihak akan menang jika media massa berpihak pada kemanusiaan.


Diani Citra, penerima Beasiswa Fulbright Kandidat Doktor Columbia University Graduate School of Journalism
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR