PROGRAM TELEVISI

Iklan BlackPink Shopee: Tantangan "rok pendek" dalam budaya Indonesia

Ilustrasi: Grup K-Pop Blackpink asal Korea Selatan yang menjadi bintang iklan Shopee
Ilustrasi: Grup K-Pop Blackpink asal Korea Selatan yang menjadi bintang iklan Shopee | Shopee /YouTube

Saat protes sekelompok warga terhadap iklan BlackPink milik Shopee di televisi langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), isu ini menjadi bola panas yang mengarah ke berbagai topik. Mulai dari regulasi tayangan televisi, objektifikasi perempuan, hingga posisi “rok pendek” dalam kebudayaan Indonesia.

Warga yang memprotes iklan tersebut membuat petisi supaya KPI menghentikan tayangan itu karena pakaian personel BlackPink dianggap terlalu terbuka dan “sungguh jauh dari cerminan nilai Pancasila yang beradab” seperti yang tertulis dalam petisi di change.org. Pembuat petisi, Maimon Herawati, berkeberatan karena iklan itu sering diputar pada tayangan anak-anak.

Norma kesopanan, apalagi terkait pakaian, memang hal yang relatif. Ini tercermin dari pernyataan Shopee yang mengatakan, iklan tersebut sesungguhnya sudah disetujui Lembaga Sensor Film (LSF), karena setiap iklan di televisi harus lulus sensor LSF. Shopee pun tidak begitu dirugikan karena menurut mereka, paket iklan itu memang berakhir pada 11 Desember, hari saat KPI meminta stasiun TV menghentikan tayangan iklan itu.

Lalu muncul protes sekelompok warga yang lain kepada KPI. Mereka terdiri dari dosen Ilmu Komunikasi (yang kebetulan juga profesi Maimon Herawati), penggemar K-Pop, pengamat sosial, hingga penonton televisi. Pendapat mereka, antara lain, tidak ada yang salah dalam iklan itu, KPI tidak konsisten dalam menerapkan aturan, dan ada banyak hal yang lebih bermasalah dalam tayangan televisi selain rok pendek.

Perspektif lain saya dapatkan dari diskusi dengan Tunggal Pawestri, seorang pegiat isu perempuan. Menurutnya, isu “rok pendek” ini bisa sensitif dan punya dampak luas karena bisa memunculkan pesan yang salah terhadap para penampil atau musisi perempuan yang menggunakan celana atau rok pendek di televisi. Orang akan takut dengan tubuh perempuan, karena tubuh perempuan dianggap mengancam.

Selain itu, dalam petisi online, seseorang bisa cepat mendapatkan dukungan meski untuk isu yang mungkin bersifat diskriminatif dan anti keberagaman. Pihak yang dipetisi, dalam hal ini KPI, perlu lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Mereka perlu mendengarkan pendapat dari kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Dan untuk isu perempuan, KPI bisa melibatkan Komnas Perempuan atau Komnas HAM untuk berdiskusi.

Sopan-tidaknya dan cocok-tidaknya suatu tampilan pakaian atau seni budaya, apalagi yang diperagakan orang luar negeri, dengan budaya Indonesia memang perdebatan yang selalu terjadi sejak dulu.

Konsep “kebudayaan Indonesia” memang tidak memberikan panduan cukup detail untuk menentukan kriteria apa saja yang cocok dengan majemuknya masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang menyimpan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup rinci mendefinisikan “wajah” kebudayaan Indonesia.

Bagaimanapun, kita tetap perlu ingat bahwa budaya Indonesia sungguh beragam dan adat kita tidak pernah mengajarkan untuk takut dalam ekspresi berbusana. Lihat saja pakaian adat di berbagai daerah kita, yang sangat beragam.

Apalagi, tidak ada bukti empiris yang menunjukkan korelasi positif antara pakaian yang tertutup dan moralitas. Di beberapa negara, misalnya, pakaian para perempuan tertutup rapat saat di tempat umum, tapi laporan kejahatan seksual banyak terjadi.

Sementara, di banyak negara dengan norma pakaian yang lebih terbuka, angka kejahatan seksual yang terjadi justru jauh lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa yang penting adalah “isi kepala” seseorang, bukan pakaian yang dikenakan orang lain.

“Isi kepala” itulah yang sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah kita semua. Jika kita peduli tentang dampak media bagi mental anak, satu-satunya solusi untuk itu adalah membekali anak dengan literasi media.

Karena, mau tidak mau, anak-anak akan terpapar beragam konten media, baik media konvensional seperti televisi maupun ponsel pintar yang lebih intim dengan penggunanya. Diperkirakan, generasi yang baru saja lahir juga akan terpapar isi media yang jauh lebih banyak dan beragam dibanding generasi yang lahir sebelumnya.

Tantangan literasi ini bukan cuma dialami Indonesia, tapi banyak negara lain. Mereka juga kadang gagap menanggapi perubahan yang demikian cepat. Sementara institusi sosial, termasuk lembaga regulasi (seperti regulator penyiaran misalnya), dituntut menanggapi semua dinamika dengan aturan yang tepat, yang seringkali tidak bisa memuaskan semua pihak.

Di atas itu semua, tetap ada benang merah yang bisa diambil, yaitu pentingnya dialog yang transparan untuk menemukan mufakat di antara berbagai pihak yang berbeda. Dalam hal tayangan di televisi, misalnya, KPI bisa lebih melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hal serupa juga sudah dilakukan Kementerian Kominfo terkait regulasi konten di Internet, yang melibatkan organisasi perempuan, kelompok agama, hingga kelompok profesi.

Dialog yang seperti itu juga butuh upaya khusus, bukan sekadar cuitan-cuitan pendek di media sosial, yang kadang malah memperuncing perbedaan dan menghasilkan kesalahpahaman.

Pada akhirnya, perlu diingat bahwa kita semua satu bangsa dengan kepentingan sama, yaitu yang terbaik bagi generasi saat ini dan penerusnya. Untuk itu, yang perlu selalu diusahakan adalah dialog untuk mengupayakan titik temu bagi perbedaan pendapat di antara berbagai kelompok, dalam bingkai Pancasila.

Begitulah wajah Indonesia, yang majemuk, dengan beragam persepsi dan keyakinan. Ini harus kita terima sebagai sebuah kenyataan Bhinneka Tunggal Ika yang memperkaya kita.

Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi X DPR RI
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR