Ilusi efek jera untuk melindungi anak korban pemerkosaan

Ilustrasi ilusi
Ilustrasi ilusi | Pixabay

Perjuangan untuk melindungi anak-anak Indonesia adalah perjuangan yang telah lama dilakukan berbagai kalangan di Indonesia. Dari persepsi regulasi nasional, setidaknya kesadaran untuk melindungi kepentingan anak-anak sudah dimulai secara masif saat Konvensi Hak Anak ditandatangani, 20 November 1989 di New York, Amerika Serikat.

Indonesia, pada 26 Januari 1990, telah menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasinya secara resmi pada 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden RI No 36/1990. Dengan kedua proses ini Indonesia telah menjadi bagian dari negara-negara yang pertama kali menandatangani dan mengakui keberlakukan Konvensi Hak Anak dalam sistem hukum nasionalnya.

Pada 1997, pemerintah juga mengeluarkan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini dimaksudkan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak diproses melalui cara dan mekanisme yang berbeda dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum pidana. UU ini pada 2014 diganti dengan UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak masa reformasi, upaya melindungi anak-anak pun semakin meningkat terutama untuk mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui kesadaran ini, pemerintah dan DPR lalu membentuk UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), setelah pada 1999, pemerintah dan DPR juga membentuk UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui UU Perlindungan Anak, pemerintah dan DPR berharap perlindungan terhadap anak-akan semakin paripurna.

UU Perlindungan Anak ini juga memuat 13 peraturan pidana yang diatur mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dari ketigabelas peraturan pidana ini maka regulasi terkait kekerasan seksual dan perdagangan anak terdapat 3 pasal pidana.

Isinya ancaman pidana penjara minimum 3 tahun dan pidana penjara maksimum 15 tahun. Penjabarannya: persetubuhan (Pasal 81), pencabulan (Pasal 82), dan perdagangan anak (Pasal 83).

Pengaturan pidana minimum dan maksimum ini pada masa pembuatannya dilakukan untuk mendapatkan efek jera. Maksudnya, agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya dan untuk calon pelaku tidak akan tergoda untukmelakukan perbuatan pidana tersebut.

Pengaturan Persetubuhan, Pencabulan, dan Perdagangan Anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 297. Bedanya KUHP tidak mengenal dan tidak memperkenankan adanya pidana minimum khusus karena dianggap akan mencederai kemandirian badan - badan pengadilan.

Pada 2014, kasus Emon di Sukabumi menyeruak dan memicu DPR untuk menggunakan hak inisiatifnya melakukan Amandemen terhadap UU Perlindungan Anak. Dan pada Kamis 10 Juli 2014 DPR RI akhirnya mengesahkan Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak.

Perubahan Pertama yang kemudian diberi judul UU No 35/2014 ini cukup banyak dan hampir meliputi sebagian besar dari UU Perlindungan Anak dan mengubah cukup drastis sistematika dari UU Perlindungan Anak versi 2002.

Yang jadi fokus dari UU No 35 Tahun 2014 adalah pemberatan pidana untuk mengoptimalkan efek jera selain disadari juga masih minimnya respon dari sistem penegakkan hukum. Namun ternyata revisi UU Perlindungan Anak ini dianggap tidak memadai oleh KPAI karena belum memasukkan hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

Dalam konteks regulasi pidana, perbedaan mendasar antara UU No 35 Tahun 2014 dengan UU No 23 Tahun 2002 sepanjang mengenai kekerasan seksual dan perdagangan anak adalah mengenai pidana minimum.

Pidana ini dinaikkan dari minimum 3 tahun penjara menjadi minimum 5 tahun penjara khususnya untuk persetubuhan dan pencabulan. Selain itu ada juga pemberatan pidana 1/3 terhadap ancaman pokok persetubuhan apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Perbandingan Regulasi Pidana terkait Kekerasan Seksual dan Perdagangan Anak
Perbandingan Regulasi Pidana terkait Kekerasan Seksual dan Perdagangan Anak | Anggara /ICJR

Pemberatan pidana: Ilusi efek jera

Sejak awal, UU Perlindungan Anak memang didesain untuk memberikan efek jera terutama terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan juga terhadap pelaku perdagangan anak.

Ciri utama dari filosofi efek jera adalah diperkenalkannya pidana minimum khusus terutama untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Dalam UU Perlindungan Anak dan Revisi pertamanya, hal ini tercermin dalam upaya menanggulangi kejahatan melalui instrumen pidana. Yaitu dalam kekerasan seksual (persetubuhan dan pencabulan), perdagangan anak, dan perdagangan narkotika.

Secara doktrinal penggunaan hukum pidana semestinya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila upaya-upaya non pidana lainnya telah tidak mampu menanggulanginya.

Namun pada saat ini penggunaan hukum pidana sudah bergerak jauh dari doktrin awalnya. Hukum pidana telah sampai pada titik dimana penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengatur perilaku dalam lingkup kontrol sosial.

Dengan melihat pada karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa dan keberadaan berbagai elemen koersif yang dimilikinya, menjadi dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan jenis hukum ini sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mengontol kehidupan sosial

Tak heran jika muncul kritik atas kecenderungan pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat. Pada dasarnya maraknya penggunaan hukum pidana untuk upaya pencegahan kejahatan tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah.

Sebaliknya justru semakin menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol kejahatan di wilayahnya.

Karena itu respons yang paling mudah untuk mempertahankan supremasi Negara atas ketidakmampuan pemerintah mengontrol kejahatan adalah dengan cara mengintensifikasikan penggunaan hukum pidana. Meskipun hal ini (bisa jadi) merupakan kebijakan simbolik semata.

Pilihan untuk menerbitkan Perppu No 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak yang lebih dikenal Perppu Kebiri juga demikian. Perppu ini ditengarai merupakan kebijakan simbolik dan reaksi atas ketidakmampuan pemerintah untuk merespon kejahatan seksual yang terjadi di Masyarakat.

Sebagai contoh ada kasus - kasus perkosaan yang terjadi terhadap anak berakhir dengan perdamaian yang dilakukan dengan cara mengawinkan korban dan pelaku yang salah satunya terjadi Wonosobo Jawa Tengah. Hal inilah yang menguatkan sinyalemen para aktivis HAM bahwa persoalan sesungguhnya justru tidak tersentuh pemerintah.

Penggunaan hukum pidana tidak lagi didasarkan atas kajian dan evaluasi ilmiah namun didorong oleh emosi yang meledak dan sesaat. Kebijakan yang didorong emosi hanya akan menghasilkan persoalan-persoalan baru, terutama bila disandingkan dengan rentannya sistem hukum untuk dimanipulasi.

Misalnya dalam kasus EF di Tangerang, salah satu terdakwa anak malah mengaku disiksa oleh Polisi untuk mengakui perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan.

Dalam mengeluarkan regulasi baru di sektor pidana, pemerintah tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap penerapan regulasi tersebut. Misalnya dalam Perubahan pertama UU Perlindungan Anak, tak pernah ada hasil evaluasi kenapa UU No 35/2014 dianggap gagal dalam menjalankan misi utamanya.

Efek jera, pada akhirnya hanya menjadi ilusi bagi masyarakat dan pemerintah karena tak pernah ada indikator dan kajian ilmiah berbasis bukti yang dapat digunakan untuk mengukur ketajaman efek jera tersebut.

Anggara Suwahju adalah Senior Researcher Associate pada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR