Inklusi keuangan masih menjadi tantangan di tahun 2019

Ilustrasi: Literasi keuangan
Ilustrasi: Literasi keuangan | T.Dallas /Shutterstock

OJK dalam Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, mengemukakan terjadi peningkatan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 8,1 persen – dari 59,7 persen pada tahun 2013 menjadi 67,8 persen pada tahun 2016.

Kendati demikian, penerima inklusi keuangan masih didominasi oleh sebagian lapisan masyarakat tertentu saja. Berdasarkan Hasil Survei Nasional dan Inklusi Keuangan Tahun 2016, penerima layanan keuangan didominasi oleh pria (67,5 persen) dibanding wanita (64 persen).

Penerima inklusi keuangan di kota (68,9 persen) juga lebih tinggi dibanding di desa (61,2 persen). Terlebih penerima didominasi oleh yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi.

Hasil lain dari survei tersebut yang cukup menjadi catatan penting adalah Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Papua masih rendah. Hal-hal tersebut menjadi tantangan lain dalam mencapai inklusi keuangan yang tinggi.

Inklusi keuangan memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan untuk efisiensi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi dengan aman sehingga kesejahteraan meningkat. Dapat dikatakan, inklusi keuangan menjadi perspektif lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat berpenghasilan rendah.

Masyarakat juga dapat menerima kredit untuk mengembangkan usaha, yang tentunya lebih aman, murah dan dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan meminjam kredit dari Lembaga keuangan non-formal.

Diharapkan lembaga keuangan formal dapat menjadi penopang seluruh lapisan masyarakat terlebih masyarakat in the bottom of the pyramid dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya, dan diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal tersebut.

Terdapat beberapa masalah utama yang membuat belum seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan formal. Pertama, infrastruktur lembaga keuangan formal yang masih sulit untuk dijangkau oleh sebagian lapisan masyarakat, terlebih masyarakat desa.

Masalah kedua, masyarakat masih belum percaya sepenuhnya terhadap lembaga keuangan formal. Hal ini timbul akibat masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia.

Masalah ketiga, dalam mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, lembaga keuangan formal juga memiliki preferensi dalam memilih kreditur atau debitur sehingga kadang masih sulit untuk lapisan masyarakat tertentu untuk mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan kredit. Hal ini cukup masuk akal mengingat lembaga keuangan formal juga memiliki preferensi dalam mengatur risiko dan preferensi manajemen keuangan mereka.

Mengingat pentingnya inklusi keuangan bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan di tahun 2019 untuk peningkatan inklusi keuangan. Berdasarkan strategi nasional keuangan inklusif yang diatur di Perpres No. 82/2016, pemerintah menargetkan angka keuangan inklusif mencapai 75 persen pada akhir tahun 2019.

Sasaran utama keuangan inklusif adalah 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan ke layanan keuangan terbatas, atau tanpa akses sama sekali. Kedua, pelaku usaha mikro dan wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Ketiga, masyarakat lintas kelompok -seperti pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda.

Gerakan non-tunai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka inklusi keuangan. Sinergi antar Lembaga juga dilakukan oleh BI untuk meningkatkan angka tersebut.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah membuat lima pilar penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), menggencarkan edukasi keuangan, pemberian hak properti masyarakat yang konkretnya dalam bentuk program sertifikasi lahan, dan fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan serta perlindungan konsumen, dan yang terakhir layanan keuangan pada sektor pemerintah.

Selain itu pemerintah juga menetapkan strategi percepatan pencapaian target inklusi keuangan yang tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan, peningkatan kesadaran serta literasi keuangan, serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.

Selain itu, perusahaan financial technologi (fintech) berkomitmen turut mendukung program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat menjadi 75 persen pada tahun 2019.

Literasi keuangan merupakan solusi yang cukup penting bagi peningkatan inklusi keuangan selain dari infrastruktur yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media massa dapat menjadi sarana penyebaran literasi keuangan.

OJK Dalam laporan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017), mencatatkan Iklan TV merupakan salah satu sumber informasi tertinggi yang menjadi sumber informasi yang mempengaruhi keputusan keuangan, yaitu sebesar 51,7 persen.

Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan literasi keuangan mengingat tingginya pengguna internet saat ini dan mengingat begitu besarnya pengaruh media sosial bagi sebagian besar masyarakat.

Literasi keuangan secara online dengan memanfaatkan media digital dapat dimanfaatkan untuk peningkatan literasi keuangan dengan hasil yang lebih mudah, cepat dan dapat diakses dari mana saja.

Ruth Meilianna, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR