Interelasi kontraproduktif rupiah dan dunia usaha

Ilustrasi: Pekerja memproduksi kaos di industri tekstil PT Lima Satria, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/10).
Ilustrasi: Pekerja memproduksi kaos di industri tekstil PT Lima Satria, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/10). | Raisan Al Farisi /ANTARA FOTO

Bagi industri yang berbasiskan bahan baku impor, di saat rupiah anjlok dan harga bahan baku impor ikut terkerek, menaikkan harga jual akan menjadi pilihan yang paling rasional. Memang ada cara lain yang bisa ditempuh untuk meredam dampak buruk terpuruknya kurs rupiah, namun tak semua perusahaan bisa mengambil pilihan-pilihan tersebut.

Beberapa perusahaan, terutama perusahaan makanan skala besar, misalnya, ada pilihan lain yang bisa dilakukan, seperti opsi pengurangan margin, agar pelanggan tidak hengkang. Sayangnya, usaha mengurangi margin bukanlah pilihan yang sehat bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.

Dengan kata lain, pilihan menaikkan harga jual produk akan sangat sulit terelakkan ketika harga bahan baku, terutama bahan baku impor naik tinggi.

Dengan kondisi depresiasi yang ada saat ini, diperkirakan kenaikan harga makanan bisa mencapai 3%-8%. Persentase tersebut sejatinya akan berpengaruh pada industri makanan dan minuman. Yang paling rentan menaikkan harga jual adalah industri makanan yang memakai bahan baku impor, seperti terigu, gula dan susu.

Sementara soal besaran kenaikan harga, sangat tergantung pada besar kecil usahanya. Boleh jadi industri besar bisa menunda kenaikan harga karena memiliki stok bahan baku yang cukup, tapi tentu tidak dalam rentang waktu yang lama.

Efek kenaikan harga makanan dan minuman biasanya tidak akan langsung dirasakan konsumen. Pasalnya, sebelum menaikkan harga jual, pelaku industri biasanya memberikan kesempatan bagi distributor atau agen untuk membeli produk dengan harga lama. Secara teknis, kenaikan harga akan berefek sampai ke pasar sekitar tiga bulan setelah kenaikan.

Dan di sisi lain harus pula dipahami bahwa kenaikan harga produk makanan dan minuman tak hanya karena kenaikan harga bahan baku impor, tapi juga karena kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi serta kenaikan harga kemasan. Jadi ada dua pukulan yang telak untuk industri yang berbasiskan bahan baku impor.

Kondisi serupa diperkirakan akan dialami oleh Industri manufaktur lainnya, seperti industri tekstil yang juga berpotensi menaikkan harga jual karena bahan baku seperti fiber sintetis sudah biasa memakai patokan harga dalam satuan dolar AS. Apalagi, pada saat bersamaan harga minyak bumi juga meningkat.

Kabar buruknya, fiber sintetis adalah bahan baku yang berasal dari minyak dunia. Alhasil, akan menjadi risiko yang rasional jika harganya kemudian mengekor pada kenaikan harga minyak bumi.

Intinya, saat harga bahan baku tekstil naik, maka biaya produksi juga ikutan naik dan harga jual akan mengekor di belakangnya. Sesederhana itu faktanya.

Lantas apa opsi yang tersisa selain menaikkan harga?

Dengan kenaikan biaya produksi, pilihan lain yang dilakukan industri tekstil adalah mengurangi produksi. Apalagi kondisi pasar saat ini masih terbilang sepi karena lebaran telah berlalu.

Dan di pasaran, pukulan lain sudah menunggu. Saat dinamika bahan baku semakin rumit, saat itu pula impor produk tekstil murah melenggang masuk ke Indonesia, baik legal maupun ilegal. Otomatis ceruk pasar dalam negeri juga semakin tercekik dan penjualan akan makin mengendur.

Selain membuat susah pelaku industri makanan dan manufaktur, depresiasi akut kurs rupiah juga dipastikan akan membuat pusing tujuh keliling pelaku bisnis jasa kontraktor dan perdagangan.

Betapa tidak, nilai proyek semula dipatok saat dolar AS bertengger di level Rp 13.300 per dolar AS. Lalu tetiba saat ini nilai proyek membengkak karena rupiah melemah sampai ke level Rp 15.000 per dolar AS.

Semua hitung-hitungan awal tentu saja akan kacau-balau. Apalagi untuk kontraktor yang mengerjakan proyek besar dan menggunakan material yang riskan terhadap gejolak pelemahan rupiah.

Adalah fakta bahwa memang cukup banyak pengeluaran kontraktor yang terpengaruh oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mulai dari pemakaian material konstruksi yang masih impor, seperti rangka baja, pipa baja, sampai dengan sewa alat berat yang dipatok dengan tarif mata uang dolar AS.

Solusinya, dengan kondisi pelemahan rupiah yang kini sudah mencapai 10%, tak sedikit kontraktor yang kemudian mengajukan revisi kontrak proyek. Sayangnya, tidak semua kontrak proyek bisa direvisi kontrak di belakang, apalagi kontrak-kontrak jangka pendek. Untuk proyek-proyek skala besar dan jangka panjang, boleh jadi memang ada kemungkinan untuk direvisi nilai kontraknya.

Sebut saja misalnya data dari Indonesian Olefin & Plastic Industry Association (Inaplas), yang menunjukkan bahwa sejak bulan Juni 2018 lalu sudah banyak kontraktor yang mengajukan revisi nilai kontrak proyek. Alasannya, patokan dolar AS hari ini sudah meleset jauh dari patokan awal. Jika proyek tetap dilanjutkan, justru kontraktor yang kemudian akan menanggung rugi.

Diperkirakan, kontraktor yang dominan akan mengajukan revisi kontrak adalah kontraktor yang menggarap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan proyek yang bersifat jangka panjang, khususnya proyek yang baru berjalan setelah bulan Juni 2018, terutama proyek infrastruktur, energi, konstruksi, jalan, bendungan dan lainnya.

Sementara untuk proyek yang sedang berjalan atau tinggal sedikit lagi, biasanya kontraktor akan menyiasati dengan melakukan strategi efisiensi atau dengan ikhlas menanggung kerugian.

Lantas bagaimana dengan perusahaan perdagangan?

Tampaknya kondisi yang sama juga akan terjadi untuk perusahaan perdagangan, terutama yang ikut proyek pengadaan barang kebutuhan pemerintah. Perusahaan menjadi pemenang tender saat dolar AS masih dibanderol di level Rp 13.300, namun saat penyerahan barangnya, posisi dolar sudah bertengger di posisi Rp 15.000. Lalu siapa yang akan menanggung selisihnya?

Sebut saja salah satu contoh misalnya pengadaan aspal. Komoditas yang satu ini dipatok dengan rupiah, namun celakanya saat ini harga pembelian aspal di pasar mengacu pada dolar AS. Bisa dibayangkan jika berada dalam kondisi tersebut, pilihan yang tersisa hanya “bersiap rugi” atau melakukan negosiasi ulang.

Risikonya secara makro jika perusahaan melakukan penyikapan taktis juga tak kalah menyakitkan. Sebut saja misalnya jika perusahaan makanan harus menaikkan harga jual, sementara daya beli masyarakat sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, bukankah kemudian situasinya menjadi sangat kontraproduktif?

Jika perusahaan takut kehilangan pasar karena menaikkan harga, maka solusinya adalah mengurangi produksi dengan melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Justru akan lebih menyakitkan lagi jika banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di saat ancaman pengangguran yang kian meninggi.

Kemudian ada pula anjuran untuk perusahaan agar melakukan aksi lindung nilai atau hedging. Tujuannya secara teoritis adalah untuk menurunkan risiko terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Terbukti cara ini telah dilakukan banyak pelaku industri, khususnya yang banyak bergantung pada bahan baku impor seperti industri farmasi, industri makanan skala besar, tekstil, dan lainya.

Artinya secara teknis, perusahaan menempatkan dana dalam mata uang dolar AS sebagai cadangan devisa. Bisa dibayangkan, jika begitu banyak perusahaan yang membenamkan devisanya dalam bentuk dolar AS, maka mimpi untuk membuat rupiah kembali ke level moderat akan semakin utopis.

Nah, dalam relasi yang demikianlah dunia usaha Indonesia saat ini.

Ronny P Sasmita, Direktur Economic Action Indonesia/ EconAct
BACA JUGA