Jaklingko nama baru angkot

Ilustrasi: Sopir angkutan umum Ok Otrip jurusan Kampung Melayu-Duren Sawit mengecek kendaraannya di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Ilustrasi: Sopir angkutan umum Ok Otrip jurusan Kampung Melayu-Duren Sawit mengecek kendaraannya di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (16/10/2018). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Tahu Jaklingko? Dia bukan kembaran Jakmania, atau nama lain dari wingko babat jajanan terkenal yang sudah banyak dimodifikasi dengan pelbagai rasa.

Jaklingko adalah nama transportasi berjaringan di Jakarta yang saling berhubungan antara moda angkutan umum. Jak pasti diambil dari kata Jakarta. Lingko diambil dari cara budidaya padi persawahan di Kabupaten Manggarai, Flores, yang saling berhubungan (berjejaring).

Jaklingko merupakan nama baru yang, sejak 8 Oktober, menggantikan OkOTrip (One Karcis One Trip). Tidak jelas mengapa namanya harus diubah (rebranding) sementara isi dan misinya sama.

Sejak diluncurkan setahun lalu, OkOTrip sebagai janji kampanye Pilgub 2017 pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno, digadang sebagai bagian moda transportasi umum untuk memudahkan mobilitas warga berpindah dari satu moda ke moda lainnya. Armada OkOTrip adalah angkot milik banyak koperasi di Jakarta.

Sejak diuji coba mulai Januari-September 2018, ternyata baru 6 operator bis kecil (angkot) yang melayani 33 rute mau bergabung di progam itu. Sekalipun program sudah diperpanjang hingga dua kali, OkOTrip hanya bisa mengangkut sekitar 68.000 penumpang/hari.

Tidak jelas, apakah angka itu sesuai harapan Gubernur Anis yang tidak pernah mengungkapkan target minimal penumpang yang diangkut hingga OkOTrip dianggap berhasil dan ekonomis.

Dengan tarif Rp5.000 sekali jalan, warga bisa menggunakan pelbagai moda angkutan darat kecuali KRL atau LRT dan MRT kelak. Jika harus berganti moda ke bis TransJakarta, Kopaja, angkot Koperasi Wahana Kalpika, Puri Mas Jaya atau MetroMini, warga tak perlu membayar lagi.

Tapi karena beberapa rutenya berimpit dengan bis TransJakarta yang lebih nyaman, angkot OkOTrip yang kecil dan panas jadi kalah populer.

Bagi operator – seperti Koperasi Wahana Kalpika – besar kecilnya jumlah penumpang yang diangkut tidak jadi soal selama Pemprov DKI lancar memberi subsidi yang dijanjikan. Menurut pihak TransJakarta, subsidi Pemprov DKI untuk TransJakarta dan program OkOTrip, tahun 2018 berjumlah Rp3,32 triliun. Namun sayang subsidi yang besar itu belum bisa dimanfaatkan para operator angkot.

Salah satu indikasinya, jumlah angkot yang bergabung sampai September silam hanya 434 unit kendaraan dari target 2.685 unit. Kemudian jumlah kartu OkOTrip yang terjual juga baru 82.000, padahal jika melihat perjalanan warga pengguna bis TransJakarta atau KRL potensi pasarnya cukup besar. Maret silam pengguna bis TransJakarta mencapai 502.000 lebih.

Perluasan rute dan keikutsertaaan armada serta kenyamanan menggunakan Jaklingko akan menentukan suksesnya program tersebut. Jika digagas Jaklingko menjadi semacam angkutan feederuntuk moda yang lebih besar, semestinya rutenya bersinggungan atau berpotongan dengan moda berbasis rel atau TransJakarta, atau LRT dan MRT kelak. Sifat keterhubungan itu akan mempengaruhi banyaknya warga memakai jasanya kelak.

Tidak seperti kini, jika penumpang KRL turun di stasiun Cikini, Gondangdia, Tebet atau bahkan Duri hanya ojek pangkalan dan onlineyang bisa ditemui – di samping bajaj. Semrawut. Bayangkan, KRL sudah menumpahkan lebih dari 1 juta orang setiap harinya sejak Juni lalu.

Pada akhirnya hanya kendaraan roda dua sebagai pilihan yang bisa digunakan jasanya oleh para penumpang KRL untuk berpindah moda angkutan. Fungsi feeder mayoritas diambilalih kendaraan roda dua. Hanya di sejumlah stasiun – seperti Manggarai, Juanda, Sudirman (Dukuh Atas), dan Kota misalnya – penumpang moda rel bisa pindah ke moda bis TransJakarta dan sebaliknya.

Agar warga Jabodetabek berpindah menyukai KRL, pemerintah pusat menggelontor subsidi cukup besar kepada PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) dalam bentuk PSO (Public Service Obligation). Tahun ini PSO dialokasikan Rp1,29 triliun, turun Rp100 miliar dibandingkan 2017 yang mencapai Rp1,394 triliun. KCL menghubungkan Jakarta ke Depok/Nambo/Bogor (Selatan), Jakarta ke Pandeglang (Barat), Tanjung Priok (Utara), hingga Cikarang (Timur), pusat industri yang padat dengan pekerja.

Rute bis TransJakarta sendiri banyak yang perlu dikoreksi. Trayek Universitas Indonesia – Manggarai sepanjang rutenya berimpitan dengan KRL Bogor/Depok/Nambo ke Jakarta Kota, Angke, Jatinegara, atau Tanah Abang melalui Manggarai. Akibatnya, load factorbis TransJakarta trayek UI – Manggarai sering hanya beberapa gelintir. Rute ini tidak populer karena menempuh banyak simpul kemacetan sehingga kalah cepat dan nyaman dengan KRL

Mestinya trayek Jaklingko dan bis TransJakarta lebih banyak memotong lintasan KRL, LRT dan MRT kelak. Yang kini terlihat Jaklingko dan TransJakarta mengikuti moda angkutan rel: dari selatan ke utara dan sebaliknya.

Ini seperti mengingatkan konsep zoningdalam pengembangan kota (pemukiman mayoritas di selatan dan perkantoran di utara). Konsep zoningdalam pengembangan kota pernah dikritik Peter Drucker karena dianggap menyebabkan pemborosan waktu dan menaikkan konsumsi energi kendaraan bermotor

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) pada tahun 2017 dalam survei menyebut warga Jakarta mengeluarkan 20 persen sampai 40 persen pendapatannya untuk bepergian dengan transportasi umum. Seharusnya, demikian DTKJ, pengeluaran maksimal untuk itu paling tinggi 14 persen saja.

Tingginya pengeluaran itu terjadi karena transportasi di Jakarta tidak efisien, dan lambat (karena melintasi banyak simpul kemacetan). Jika antar-moda transportasi itu terintegrasi bisa lebih menekan pengeluaran warga.

Membuat pengendara mobil dan motor beralih ke transportasi umum memang tak mudah. Gubernur Anis mewarisi tata kota yang berkembang tidak mengikuti aturan, dan sistem transportasi yang tidak terintegrasi antar-moda.

Pemprov rada sulit mengatur sistem transportasi karena pusat juga turun tangan. Damri (Kementerian Perhubungan) menyediakan bis dari bandara Soekarno Hatta ke pelbagai jurusan di Jakarta. Akibatnya harus ditanggung pengguna jasa: sulit mendapatkan angkutan di dalam kota. Pemerintah pusat jalan suka-suka sendiri, Pemprov DKI jadi seperti pemain ketipung kehilangan kendangnya.

Rumah susun yang dibangun di stasiun KRL Tanjung Barat, dan Pondok Cina yang akan dihuni ribuan warga untuk memudahkan warga bekerja dan belajar pasti akan jadi simpul kemacetan baru. Jaklingko perlu memikirkan perpindahan moda transportasi di lokasi kedua hunian itu. Jika lengah maka kesemrawutan di Stasiun Gondangdia dan Tebet akan terjadi lebih parah di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan; dan Pondok Cina, Depok.

Seharusnya memang pembangunan rumah susun di stasiun KRL juga memenuhi Amdal lalu lintas, Tantangan Pemprov DKI Jakarta adalah mengintegrasikan pengembangan jaringan transportasi yang dibangun Pusat untuk warga Jabodetabek dengan jaringan di dalam kota Jakarta. Jaklingko akan bermanfaat jika keterhubungan antar-moda trasnportasi itu cepat, dan tanpa menimbulkan tambahan biaya.

Eddy Herwanto, pernah bekerja di koran Pedoman, Majalah Tempo, dan Editor.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR