Jalan tengah dilema OTT versus operator

Ilustrasi infrastruktur telekomunikasi
Ilustrasi infrastruktur telekomunikasi | Pixabay

Diblokirnya Netflix oleh Telkom baru-baru ini semakin mengencangkan diskusi mengenai netralitas internet (net neutrality) di Indonesia. Banyak aktivis yang meneriakkan bahwa pemblokiran Netflix dan rencana tayang Hooq di Indonesia merupakan strategi bisnis yang melanggar persaingan usaha dan net-neutrality.

Net-neutrality adalah prinsip yang mewajibkan penyedia jasa internet (ISP) untuk memberikan akses dan kualitas layanan yang sama bagi semua jenis konten dan sumber tanpa terkecuali.

Kalau dibaca sepintas, sulit untuk tidak setuju dengan prinsip ini. Secara sederhana definisi tersebut mengimplikasikan bahwa net neutrality adalah prinsip yang menjaga keadilan dan terbukanya konten bagi seluruh pengguna internet.

Namun, banyak pihak tidak menyadari bahwa target utama perlindungan prinsip ini bukanlah para pengguna internet individual dalam konsumsi keseharian. Net-neutrality tidak terlalu mengkhawatirkan akses internet seorang ibu rumah tangga di Chicago bernama Nancy yang mungkin dihambat aksesnya oleh operator karena alasan politis.

Tanpa pengembangan infrastruktur, "kemampatan lalin" adalah jawaban yang menanti bagi para pelanggan kelas bawah.

Perlindungan utama prinsip ini adalah demi menjamin hak penyedia konten serta kepentingan bisnis mereka. Net-neutrality menjamin bahwa penyedia konten tidak dapat dikenakan biaya atas konten yang dikonsumsi melalui infrastruktur internet. Operator tidak boleh mempraktekkan diskresi untuk memprioritaskan akses dan layanan untuk konten tertentu.

Dalam pemahaman ini, net-neutrality menyamakan status hukum Netflix--sebuah perusahaan global dengan aset miliaran dollar--dengan Nancy sebagai sesama netizen, terlepas dari ukuran konten dan besaran keuntungan yang didapat dari masing-masing subjek tersebut.

Menurut net-neutrality, konten Hooq seharusnya tidak boleh diprioritaskan di atas Netflix, baik dalam akses maupun kualitas layanan. Hooq adalah layanan streaming video on-demand milik perusahaan telekomunikasi Singapura, Singtel.

Lantas bagaimana dengan operator telekomunikasi yang infrastrukturnya digunakan sebagai lalu-lintas (lalin) konten tersebut?

Padahal, kelahiran aplikasi over the top (OTT) seperti WhatsApp atau Line, membuat pendapatan operator dari biaya telepon dan SMS semakin menurun. Semua fungsi tersebut kini dilakukan pengguna melalui aplikasi OTT.

Operator dituntut untuk terus mengembangkan infrastruktur, sementara industri OTT yang semakin diuntungkan dengan perkembangan internet tidak ikut menyumbangkan investasi infrastruktural.

Inilah dilema antara konten dan konduit (infrastruktur) global. Apalagi jika perusahaan OTT tersebut tidak berkantor di Indonesia dan membayar pajak nasional, seperti Netflix.

Siapkah lalu lintas data Indonesia untuk OTT konten?

Kerumitan debat net-neutrality dan pengaturan industri OTT oleh negara berangkat dari sebuah asumsi: Penyedia jasa internet (ISP) tidak sanggup berinvestasi infrastruktur kalau pendapatan mereka terus menurun dan tidak memiliki sumber income baru. DI sisi lain, keramaian lalu lintas (lalin) internet akan berujung pada "kemacetan" jika infrastruktur tidak berkembang.

Masalahnya adalah: jika operator diizinkan untuk menarik biaya atas penggunaan lalin internet dalam jaringan mereka, perhitungan pembiayaan tersebut akan bisa berbalik melukai pasar data.

Dalam konteks gradasi harga, jika operator diizinkan memberikan prioritas kecepatan akses pada penyedia konten yang mau membayar lebih--dalam lalin jaringan yang semakin "macet"--operator akan bisa mengenakan biaya yang lebih mahal untuk akses prioritas. Operator justru tidak melihat insentif untuk mengembangkan infrastruktur ISP, karena mereka cukup diuntungkan dengan kemacetan yang bertambah.

Dalam konteks ini, OTT konten akan berkontribusi besar dalam masalah kemacetan jika dibandingkan dengan OTT jasa (Gojek atau Uber) dan aplikasi (WhatsApp atau Line). Streaming konten, terutama video, adalah salah satu beban terberat bagi jaringan.

Di Indonesia sebagian besar beban lalin data diemban oleh selular. Tingkat penetrasi internet di Indonesia bisa tinggi karena adanya mekanisme harga yang relatif ramah bagi masyarakat kelas menengah bawah. Semakin kecil kuota data anda, maka harganya akan semakin murah.

Ada paket-paket internet dengan biaya di bawah Rp10.000 per hari. Ibaratnya pasar grosir, alih-alih mengambil margin keuntungan tinggi dari pengguna elite, keuntungan operator diambil dari keseluruhan jumlah pengguna yang sangat besar walaupun hanya mengambil sedikit keuntungan dari setiap pengguna.

Gradasi harga yang murah ini dimungkinkan dengan asumsi: (1) kapasitas infrastruktur bisa dibagi ke lebih banyak pengguna, (2) hanya sebagian kecil pengguna yang akan membeli kuota besar dengan harga mahal untuk mengkonsumsi data besar.

Kehadiran industri OTT konten bisa mengguncang mekanisme alur data dan harga ini. OTT konten membawa beban yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jasa atau aplikasi. Idealnya pengguna OTT konten perlu membeli kuota besar dan kecepatan tinggi dengan harga mahal.

Sebagian masyarakat urban mungkin sanggup membeli kuota cepat yang mahal. Namun apa dampaknya bagi pengguna internet di "bawah"? Tanpa pengembangan infrastruktur, "kemampatan lalin" adalah jawaban yang menanti bagi para pelanggan kelas bawah.

Dalam hal ini, pemberian jaminan akses internet bagi jenis konten tertentu yang hanya akan dikonsumsi oleh segelintir kalangan namun memakai banyak kapasitas infrastruktur, bisa berdampak pada pengurangan kapasitas atau akses untuk pengguna, konten dan layanan jenis lain.

Kesulitan negara dalam mengatur OTT dan menjamin pembangunan infrastruktur

Saat ini pemerintah Indonesia perlu menetapkan prioritas telekomunikasi: konten atau infrastruktur? Pembangunan akses merata kepada seluruh publik Indonesia atau jaminan akses kepada penyedia konten? Walaupun terdengar senada, kedua aspek ini seringkali bertentangan.

Banyak negara merasa bahwa jawaban atas dilema ini berada di bundling terbuka.

Rencana peluncuran Hooq ke Indonesia sebagai bagian dari layanan yang akan diberikan oleh Telkom adalah strategi bisnis telekomunikasi yang dikenal sebagai bundling.

Secara sederhana, bundling bisa didefinisikan sebagai strategi dimana operator memberikan gabungan beberapa layanan telekomunikasi sekaligus kepada pengguna dengan harga yang lebih murah--jika dibandingkan dengan pelanggan yang berlangganan satu atau dua layanan secara independen.

Umpamanya, alih-alih Budi berlangganan internet, TV kabel, dan telepon rumah dari tiga perusahaan berbeda, sebuah operator menawarkan ketiga layanan tersebut dalam satu paket, dengan harga lebih murah. Melalui bundling, operator bisa menyadap sebagian keuntungan dari industri konten untuk dialihkan ke pengembangan infrastruktur.

Dengan bundling tertutup, operator bisa menolak membawa sebuah konten dari perusahaan yang tidak menjadi rekanan mereka. Sedangkan bundling terbuka mengandaikan bahwa pemberian beberapa layanan yang lebih baik dalam satu paket dengan harga murah akan cukup untuk menarik pelanggan kembali ke operator. Namun, praktik bundling ini bisa bermasalah dari beberapa aspek.

Jalan tengahnya mungkin, negara perlu mengutip sejumlah dana dari OTT untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi

Pertama, dari segi persaingan usaha. Ada kekhawatiran bahwa prioritas akses hanya akan diberikan kepada penyedia konten yang telah menjadi rekanan operator.

Yang kedua adalah kenyataan bahwa sebagian saham operator telekomunikasi Indonesia dimiliki perusahaan asing. Sebagian Telkomsel dimiliki oleh Singtel (Singapura), dan sebagian Indosat dimiliki oleh Qtel (Qatar).

Hal ini membawa kekhawatiran bahwa dengan mengizinkan bundling, maka pemerintah dianggap melemahkan kedaulatan telekomunikasi, kultural dan ekonomi Indonesia sendiri.

Berangkat dari semua kekhawatiran tersebut, jalan tengahnya mungkin ada pada sebuah dana publik yang diambil dari penyedia konten untuk dikelola negara. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Berbeda dengan dana Universal Service Obligation (USO) operator telko, penentuan parameter OTT dalam pengambilan dana publik ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai semua konten online dikenakan fee.

Indonesia tetap ingin menciptakan iklim industri daring (online) yang ramah bagi entitas dan inovasi kecil dan lokal. Negara perlu menetapkan kategorisasi industri ketat yang membedakan antara industri OTT dengan konten daring lainnya.

Kategori OTT ini pun perlu dibedakan antara konten, jasa dan aplikasi. Pengaturan detail OTT jasa mungkin perlu diatur di UU lain, seperti halnya di Amerika. Ini biasanya digabung dengan aturan commerce biasa atau peraturan perburuhan (karena kontraktor Uber atau Gojek, di negara lain dianggap buruh).

Kontribusi OTT jenis ini sering disubsitusi ke arah pembangunan tenaga kerja, bukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Apalagi jika mengingat penggunaan lalin data mereka tidak besar. Kerjam sama antar kementerian jelas dibutuhkan dalam menangani industri baru ini.

* Diani Citra adalah Peneliti Doktoral di Columbia University Graduate School of Journalism, Amerika Serikat
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR